Giliran Amien Rais Minta Jokowi Tegas Pecat Luhut, Jangan Tambah Utang Lagi

TRIBUN-MEDAN.com - Luhut Binsar Panjaitan lagi-lagi jadi sorotan.

Baru-baru ini, politisi PDI Perjuangan meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) tersebut mundur dari jabatannya.

Apalagi kalau bukan karena pernyataan Luhut soal big data, keinginan masyarakat terkait penundaan pemilu.

Big Data tersebut hingga kini masih misteri.

Teranyar, Amien Rais juga mendesak Luhut Binsar Panjaitan mundur dari jabatannya.

Pernyataan itu diungkapkan Amien Rais saat menyampaikan pidato dalam rangka Milad Partai Ummat yang ke-1 di Jakarta, Minggu (17/4/2022).

"Pertama, seyogianya Pak Luhut segera mengundurkan diri. Sebagian besar masyarakat sipil, saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut. Please, resign, the sooner, the better," ucap mantan ketua MPR tersebut  saat menyampaikan pidato dalam rangka Milad Partai Ummat yang ke-1 di Jakarta, Minggu (17/4/2022).

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu juga meminta Jokowi untuk memecat Luhut bila bersikeras memegang jabatan yang saat ini ia emban. Amien menilai, Luhut kini bukan lagi aset bangsa tetapi lebih kepada beban nasional.

"Kalau Luhut nekat dan sudah terjebak dengan narcissistic megalomania yang diidapnya, Pak Jokowi seyogianya memecat dia. Luhut bukan lagi aset bangsa, ia telah menjadi liability, menjadi national burden atau beban nasional," ujar Amien.

Ia pun mendesak Jokowi agar membuat pernyataan yang tegas bahwa masa jabatannya akan berakhir pada 20 Oktober 2024.

Selain itu, ia juga kepada Jokowi agar menginstruksikan pihak-pihak yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden untuk berhenti.

"Jangan nekad. Jangan isin mundur. Keenam, waktu Anda sebagai Presiden tinggal 30 bulan. Cobalah jangan nambah utang lagi dan mengabdilah pada kepentingan rakyat Indonesia sendiri bukan kepentingan oligarki yang lebih berorientasi meladeni kepentingan asing," ucap Amien.

Diminta Mundur secara Kesatria.

Sejumlah politisi PDI Perjuangan mengkritik Luhut Binsar Panjaitan.

Satu di antaranya Masinton Pasaribu.

Bahkan Masinton menyebut Pejabat Menko tersebut harusnya Mundur secara Kesatria.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu itu mengkritik sikap oknum elite di Kabinet yang menyampaikan wacana perpanjangan masa jabatan atau penambahan periode presiden.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata mantan aktivis 1998 itu, sudah tegas menyatakan tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden.

"Presiden Jokowi menyampaikan kembali secara tegas dan gamblang bahwa tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden," tegas Masinton kepada tribunnews.com, Senin (11/4/2022).

Ia mengatakan Jokowi menegaskan pemerintah bersama DPR RI sudah menyepakati agenda pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari 2024 berikut rincian anggaran pelaksanaan Pemilu 2024.

"Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat," ujarnya.

Masinton mempertanyakan ke mana oknum Menteri Koordinator di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Wakil Presiden Maruf Amin yang menggulirkan dan manggalang dukungan palsu Jokowi tiga periode, saat terjadi gelombang penolakan dari rakyat dan mahasiswa.

"Pertanyaannya adalah ke mana menko yang menggalang dukungan palsu 3 periode masa jabatan presiden tersebut?  Dimana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?

"Kenapa bukan Menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden."

"Bahwa gagasan diatas bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik," kata Masinton.

Bercermin pada hal itu, menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini, Menko tersebut seharusnya secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi ketika Presiden Jokowi sudah secara kesatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya.

"Harusnya menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data “hoax” kepada masyarakat Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim big data yang berisi suara 110 juta pengguna media sosial ingin pemilu 2024 ditunda.

Luhut mengklaim data itu benar ada, namun tidak ingin membukanya ke publik.

Lebih jauh Masinton Pasaribu mengatakan aksi demonstarasi massa mahasiswa harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elit tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia.

Bahkan Masinton menjelaskan, oknum elite di Kabinet itu secara terang-terangan berupaya membajak konstitusi dan menenggelamkan demokrasi demi mencapai tujuan keserakahannya.

Aktivis 1998 ini menegaskan esensi dari perjuangan gerakan reformasi dan demokrasi tahun 1998 lalu adalah pembatasan kekuasaan.

Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis akan melahirkan kesemena-menaan (tiran), berwatak rakus dan serakah (oligarki kapitalis).

(*/tribun-medan.com/Tribunnews.com/kompas