SEMENJAK Dipimpin Yasonna, Pelayanan Kemenkumham Baik, Terima Penghargaan Kinerja Anggaran 2021

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperoleh penghargaan kinerja anggaran tahun anggaran 2021 dengan predikat sangat baik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penghargaan itu diterima Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward O.S. Hiariej. 

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O.S. Hiariej mengatakan, Kemenkumham memperoleh peringkat kedua dengan nilai 96,57 pada kategori pagu besar. 

Ia mengklaim, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kemenkumham digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. 

Jadi, sekecil apapun anggaran yang dikeluarkan harus berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. 

“Kemenkumham ingin setiap rupiah yang diserap dapat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan hukum dan HAM yang dibutuhkan,” ujarnya usai menerima penghargaan di Aula Kemenkeu.

Menurutnya, sepanjang 2021, Kemenkumham tidak hanya menggunakan APBN untuk pelayanan hukum dan HAM. Namun, mendukung pengentasan berdampak pandemi Covid-19. 

"Kemenkumham memberikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 serta menyelenggarakan vaksinasi bagi pegawai, keluarga pegawai dan warga binaan," katanya. 

Selain itu, kata dia, Kemenkumham mendukung PEN melalui permudahan pelayanan hukum bagi masyarakat. Seperti percepatan pencataan hak cipta dan program perseroran perorangan. 

“Kemenkumham juga mendukung PEN melalui permudahan pelayanan hukum bagi masyarakat, seperti percepatan pencataan hak cipta dan program perseroan perorangan,” lanjut Wamen yang biasa disapa Eddy.

Kementerian Hukum dan HAM dibawah kepemimpinan Yasonna Loly terus berupaya melakukan peningkatan kualitas penggunaan APBN. 

Penggunaan APBN yang baik bermula dari SDM yang profesional dan akuntabel. Karena itu, Kemenkumham menggandeng Ikatan Akuntan Indonesia untuk meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan. 

“Jika kompetensi pengelola keuangan meningkat, maka kualitas pengelolaan APBN-pun akan meningkat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya. 

Sedangkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Andap Budhi Revianto menyatakan bersyukur dengan pretasi itu.

Kualitas pengelolaan APBN sebagai bentuk komitmen dan integritas dalam wujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.