PMKRI dan GMKI Siantar-Simalungun: Pemerintah Jangan Sibuk Urus Pemilu 2024

TRIBUN-MEDAN.COM, TOBA- Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar Santo Fransiskus dari Assisi menanggapi mengkritisi kebijakan pemerintah belakangan ini.

Edis Galingging selaku Ketua Presidium PMKRI Cabang Pematangsiantar Santo Fransiskus dari Assisi Periode 2021-2022 menegaskan, apa yang sedang terjadi saat ini menjadi bukti ketidakseriusan para pejabat saat ini.

“Persoalan saat ini akan menguji ketegasan dan power pimpinan negara kita. Kita sangat berharap agar pemerintah tetap fokus menjalankan programnya, jangan sibuk memikirkan pemilu di 2024," tegasnya.

Menurut Edis, ahir-akhir ini banyak rentetan aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh elemen mahasiswa yang terjadi diberbagai wilayah Indonesia, baik tingkat daerah maupun pusat. Kebijakan pemerintah ini tentu menimbulkan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat sehingga berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia.

Sebut saja mahal dan langkanya minyak goreng yang sampai saat ini tidak menemukan solusi yang tepat, kenaikan PPN, mahal dan langkanya pupuk di beberapa daerah, naiknya harga LPG, naiknya harga bbm jenis pertamax per 1 April 2022, kenaikan harga pangan, isu tunda pemilu sampai isu usulan masa jabatan presiden 3 periode masih saja terus bergulir. 

Tentu, isu atau kebijakan di atas menjadi pusat perhatian masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa, terlepas ada yang mendukung atau pun tidak.

Lebih lanjut, Juwita Panjaitan, selaku Ketua Cabang GMKI Cabang Pematangsiantar-Simalungun Periode 2021-2023 menyampaikan kritikan dan masukan sebagai mahasiswa.

"Kami dari GMKI sangat mengecam segala kebijakan dari pemerintah yang tidak pro kepada rakyat kecil, Karena berdampak menyiksa dan menyengsarakan banyak masyarakat terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah,” ujarnya.

Sebab, problem buatan pemerintah ini terjadi di tengah-tengah keterpurukan perekonomian rakyat di masa Pandemi Covid-19. Oleh sebab itu sangat tidak adil sekali pemerintah d itengah-tengah pendapatan rakyat yang belum pulih akibat pandemi Covid-19 sudah menaikkan harga kebutuhan pokok.

GMKI Pematangsiantar-Simalungun dan PMKRI akan terus mengkawal segala kebijakan yang tidak pro rakyat: dengan mendesak pemerintah menstabilkan harga pangan, memberi sanksi pada pejabat yang usulkan penundaan, meminta pemerintah fokus terhadap program.

“Mendorong pemerintah pusat agar menurunkan harga pangan, BBM, LPG, dan PPN. Meminta Bapak Presiden untuk tegas mencari siapa dalang dibalik mahal dan langkanya minyak goreng dan meminta Bapak Presiden untuk mengevaluasi para menteri,” pungkasnya.(alj/tribun-medan.com)