KOMNAS HAM Sebut Penghuni Kerangkeng Manusia di Langkat Pakai Syarat Rekomendasi Pihak Lain

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komnas HAM membeberkan beberapa pokok temuan dari hasil penyelidikan terkait kerangkeng manusia milik Terbit Rencana Peranginagin, Bupati Langkat non aktif.

Hal itu disampaikan oleh Analis Pelanggaran HAM Komnas HAM Yasdad Al Farisi saat menyelenggarakan konferensi pers di Jakarta, Rabu (2/3/2022).

Kata Yasdad kerangkeng ini sudah dibuat sejak tahun 2010. 

Niat awalnya untuk pembinaan anggota ormas yang ada di daerah.

Namun, seiring perkembangan ternyata juga menampung untuk masyarakat umum.

"Awalnya hanya ada satu kerangkeng, terus dibongkar dan dibuat baru dua kerangkeng di bawah," ujarnya.

Kondisi terakhir, dijelaskannya kapasitas kerangkeng diisi oleh 57 orang.

Baca juga: HIMA PS-AP Politeknik WBI Mengadakan Student Accounting Competition & Talkshow 2022

Baca juga: Warga Sergai Tagih Janji Gubernur Sumut Soal Normalisasi Sungai

Rinciannya kerangkeng pertama 30 orang, dan kerangkeng lainnya 27 orang.

Di dalam kerangkeng ada struktur pembagian fungsi berupa pembina, kalapas, kepala kamar, pengawas, dan lainnya.

Terkait perizinan dan pengawasan, tidak terdapat izin melakukan rehabilitasi walaupun sudah pernah dilakukan pemetaan oleh BNNK Langkat pada 2016.

Dikatakannya sejumlah instansi dan OPD pemerintah mengetahui keberadaan kerangkeng manusia tersebut.

"BNNK mengakui kesulitan mengakses ke dalam kerangkeng,"ucapnya.

Mengenai cara masuk rehabilitasi di antaranya adalah surat pernyataan dari keluarga korban.

Dikatakannya, hal itu datang dari beragam latar belakang keluarga.

Faktornya karena ekonomi lemah, keputusasaan keluarga, mengalami ancaman atau ada tindak kekerasan.