Indonesia Bakal Punya Tetangga Baru, Potensi Wisata Luar Biasa, Ada Cerita Sejarah Perang Dunia II

Sebagai negara berkembang, Bougainville memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam mengembangkan layanan kesehatan dan infrastruktur pariwisata.

Selain Covid-19, penyakit malaria yang endemik juga menjadi isu berkelanjutan.

Masih banyak lagi faktor yang juga membuat negara induknya, Papua Nugini, kurang populer dalam hal pariwisata, terutama reputasi berbahaya untuk keselamatan pribadi.

Sebagian besar disebabkan oleh kejahatan dan kekerasan antara penduduk setempat (terutama kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan) serta korupsi.

Indeks Persepsi Korupsi 2016 Transparency International menempatkan Papua Nugini urutan ke-142 dari 180 negara.

"Untuk waktu yang sangat lama satu-satunya industri wisata yang layak adalah wisata petualangan skala kecil dan untuk orang-orang dengan uang, karena biaya untuk sampai ke sana dan beraktivitas di sekitar Bougainville sangat tinggi," ungkap Dr Anthony Regan, pakar Papua Nugini di Australian National University.

"Hampir tidak ada akomodasi tingkat turis dalam bentuk apa pun, di luar wisma tamu kecil yang tidak terlalu terawat."

Referendum Sempat Tertunda

Bougainville, sebuah pulau Pasifik selatan ini berharap tercatat sebagai negara baru pada tahun ini,

Namun, pemungutan suara referendum yang sedianya digelar pada 15 Juni 2019 harus ditunda. Otoritas berwenang kini mengusulkan referendum dilaksanakan pada 17 Oktober 2019.

Penyebabnya, kegagalan pemerintah untuk menyediakan sebagian besar dana yang dijanjikan untuk upaya tersebut.

Selain itu, ada kekhawatiran soal keakuratan data pemilih dalam referendum.

"Ini tentu mengecewakan saya dan semua orang, tapi ini adalah kenyataan dari situasinya," kata Ketua Komisi Referendum Bertie Ahern, yang juga mantan perdana menteri Irlandia.

Rekomendasi soal jadwal pemungutan referendum telah diterima oleh pemerintah regional dan pusat.

"Pemungutan suara akan digelar pada Oktober," ujar Perdana Menteri Papua Niugini Peter O'Neill, seperti dikutip dari AFP.