Salurkan Dana PEN 2021 Hampir 100 Persen, BRI Prediksi Perekonomian dan UMKM Pulih di Tahun 2022

TRIBUN-MEDAN.com - Pemerintah hingga saat ini masih menyalurkan beragam bantuan sosial untuk masyarakat, yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian nasional imbas pukulan pandemi Covid-19.

Jenis bantuan yang diberikan oleh Pemerintah beraneka ragam. Yakni untuk kategori pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga kategori perlindungan sosial.

Dalam penyalurannya, Pemerintah memberikan amanah kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), salah satunya Bank Rakyat Indonesia atau BRI.

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari menjelaskan, sejak krisis pandemi Covid-19 yang dimulai akhir maret 2020, Perseroan telah menjadi mitra utama pemerintah dalam penyaluran program-program pemulihan ekonomi.

Berdasarkan catatan Supari, seluruh penyaluran program pemulihan ekonomi (PEN) di BRI telah terealisasi di atas 90 persen dari target.

Untuk di BRI, terdapat dua sektor yang diperankan Perseroan dalam penyaluran bantuan dari Pemerintah. Yaitu untuk sektor UMKM, dan juga sektor perlindungan sosial.

Untuk bantuan sektor UMKM, bentuknya adalah Banpres produktif usaha mikro (BPUM) serta subsidi bunga.

"BPUM Tahun 2020 kita telah menyalurkan hampir 8,7 juta (penerima manfaat) dan sukses 100 persen. Untuk tahun 2021 sampai dengan hari ini sudah mencapai 10,2 juta penerima dengan capaian 100 persen telah tersalurkan," ucap Supari dalam diskusi FMB9, Jumat (5/11/2021).

Di mana pada tahun 2020, BRI telah menyalurkan bantuan tersebut kepada hampir 6 juta penerima manfaat dengan nilai Rp5 triliun lebih.

Dan tahun ini BRI telah menyalurkan ke hampir 4,7 juta penerima manfaat dengan nilai Rp1,1 triliun. BRI juga mendapatkan mandat penyaluran bantuan Pemerintah untuk sektor perlindungan sosial. Supari menjelaskan, ada tiga kategori yang digarap oleh BRI.

Pertama yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM), dan juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat.

Kemudian yang kedua adalah Bantuan Sosial Tunai (BST), yaitu bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan atau rentan yang terkena dampak wabah Covid-19.

Dan yang ketiga adalah bantuan relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Relaksasi kebijakan KUR ini antara lain peningkatan KUR tanpa agunan tambahan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta, tambahan subisidi bunga KUR sebesar 6 persen pada 2020 dan 3 persen pada 2021, penundaan pembayaran angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR, serta relaksasi
persyaratan administrasi.

"Tujuan utama bantuan KUR untuk mendorong sisi penawaran supaya para pelaku UMKM ini bisa membeli fasilitas-fasilitas pembiayaan yang terjangkau saat situasi sulit," papar Supari.

"Di tahun 2021 hingga saat ini BRI dialokasikan R195 triliun. Alhamdulillah sampai Oktober ini sudah mencapai 82 persen ini semua berdampak kepada pertumbuhan perekonomian nasional," pungkasnya.

Pulih Sepenuhnya di Pertengahan 2022

Kasus aktif Covid-19 di Indonesia telah mengalami penurunan sejak beberapa bulan ke belakang. Turunnya jumlah kasus aktif ini didukung oleh percepatan program vaksinasi serta penerapan berbagai kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat oleh Pemerintah.

Meskipun demikian, kinerja perekonomian nasional belum pulih sepenuhnya. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari memprediksi, perekonomian baru mulai pulih paling cepat pada semester II 2022.

Dengan syarat, kondisi pandemi di Indonesia semakin terkendali, dan kinerja pelaku UMKM kembali berjaya seperti masa-masa sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

"Perhitungan BRI, recovery itu akan terjadi terutama bagi pelaku UMKM itu pada triwulan I 2023. Karena (situasi pandemi) sudah terakselerasi dengan baik, serta masyarakat semakin disiplin prokes. Tinggal memelihara momentum ini saja, papar Supari dalam diskusi bersama FMB9, Jumat (5/11/2021).

"Tapi, kalau ekosistem bisa dipertahankan, maka recovery UMKM bisa dipercepat. Setidaknya pada semester II-2022 omsetnya (UMKM) itu seperti pre-Covid-19," sambungnya.

Untuk itu, lanjut Supari, Pemerintah diminta untuk tetap memberikan stimulus keuangan dan relaksasi kepada masyarakat yang layak menerima manfaat melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Untuk program PEN sektor UMKM seperti Banpres produktif usaha mikro (BPUM) serta subsidi bunga.

Sedangkan, untuk program-program pemulihan di sektor perlindungan sosial diantaranya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan bantuan relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Oleh karena itu sesungguhnya yang diperlukan nanti (2022), bansos reguler tetap diperlukan. Karena krisis pandemi walaupun sudah selesai tetap diperlukan," pungkasnya.

Aliran Modal Asing Kabur Rp12,66 Triliun

Bank Indonesia dalam laporannya menyebutkan, terdapat aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik selama satu pekan ke belakang.

Berdasarkan data transaksi Bank Indonesia periode 1 November 2021 hingga 4 November 2021, nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat jual neto Rp12,66 triliun.

“Nonresiden di pasar keuangan domestik jual neto Rp12,66 triliun terdiri dari beli neto di pasar SBN (Surat Berharga Negara) sebesar Rp0,42 triliun dan jual neto di pasar saham sebesar Rp13,08 triliun” jelas Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, Jumat (5/11/2021).

 Dirinya melanjutkan, premi credit default swap (CDS) 5 tahun turun ke level 78,59 bps (basis points) per 3 November 2021 dari 81,27 bps per 29 Oktober 2021.

Erwin juga mengungkapkan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu.

Kemudian, pihaknya akan melakukan langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. “Serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan,” pungkasnya.

(*/tribun-medan.com)