Air Sungai Bercampur Merkuri, Massa Demo Gubernur Terkait Tambang Emas Ilegal di Madina

Air Sungai Bercampur Merkuri, Massa Demo Gubernur Terkait Tambang Emas Ilegal di Madina

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - "Pak Gubernur, jangan takut sama Mafia Tambang Emas Ilegal", demikian kalimat yang tertulis di poster pendemo yang berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Jumat (23/4/2021) usai Salat Jumat.

Massa menuntut Gubernur Provinsi Sunatera Utara Edy Rahmayadi menyanggupi janjinya yang menurut mereka akan menutup tambang emas di Mandailing Natal.

"Jujur kami sampikan, tidak mungkin kami bohong. Tapi yang kami dapati apa, bapak Gubernur Sunatra Utara telah berkata bohong. Betul kawan-kawan,,"teriak salah saru pimpinan aksi dan dijawab "betul" oleh massa.

Massa dalam aksinya juga membentangkan spanduk bertulis "kami menagih janjoi pak gubernur yang akan menutup tambang emas ilegal di Mandailing Natal, buktinya mana pak".

Selain di Kantor Gubernur, sebelumnya mereka juga unjuk rasa di Kantor Polda Sumut dengan membentang kalimat "copot kapolres Mandailing Natal diduga melakukan pembiaran tambang emas di Mandailing Natal".

Satu diantara orator, Rasyid Habibi Daulay, mengatakan, saat ini tambang emas illegal beroperasi di Mandailing Natal. Mereka berharap, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menangani dan memproses tambag emas illegal di Mandailing Natal.

"Sesuai dengan statement beliau beberapa tahun lalu, beliau akan menutup dan menindak para penambang yang ada di Mandailing Natal. Tapi, sampai saat ini tambang emas ini masih beroperasi,"ujar Daulay.

Tambang emas yang menurutnya telah beroperasi bertahun-tahun ini kata Daulay berdampak buruk. Air sungai yang dulunya jernih, kini mengandung limbah merkuri.

Saat ini, warga tak lagi bisa menikmati air untuk dikonsumsi. Hadirnya tambang emas illegal tersebut, kata dia telah merusak ekosistem di sana.

Sejauh ini, kata Daulay konflik horizontal terjadi. Masyarakat kini telah dibenturkan, dan masyarakat yang ikut pro mafia tambang keberatan ditutup, padahal masyarakat di hilir tak lagi leluasa menikmati air, terlebih untuk diminum.

Meski tak bertemu Gubernur Sumut, mereka diterima Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung. Basarin beralasan Pemvrop Sumut tidak bisa menutup.

Alasannya, kewenangan menutup tambang tersebut berada pada pemerintah pusat. Kami khusus hanya melakukan penertiban,"ujar Basarin.

(Jum-tribun-medan.com)