Joe Biden Kena Sial, Baru 2 Bulan Jadi Presiden AS Bikin Warganya Cemas, Kelakuannya Mulai Kelihatan

Perintah penyerangan itu dikeluarkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat yang baru menjabat yakni Joe Biden.

Serangan itu dilakukan untuk menyerang fasilitas milisi di Suriah yang didukung Iran.

Dalam serangan itu AS gunakan bom presisi seberat 500 pon.

Karenanya ini merupakan bom pertama Joe Biden dan perintah pertamanya untuk menyerang menggunakan bom.

Melansir Politico pada Kamis (25/2/2021), juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan bahwa Joe Biden memilih opsi penyerangan tingkat menengah dari sejumlah opsi yang diajukan oleh militer AS dengan perkiraan korban minimum.

Pejabat senior pertahanan itu mengatakan bahwa jet tempur AS meluncurkan 7 bom presisi dengan masa 500 pon ke 7 target, dalam operasi serangan udara tersebut, seperti yang dikutip dari Politico.

Sejauh ini Pentagon belum merilis detail senjata dan biaya yang dipakai dalam operasi, yang merupakan balasan atas serangan roket Irak terhadap militer AS di Bandara Internasional Erbil di wilayah yang dikelola Kurdi pada 15 Februari.

Namun sebagai gambaran, bom presisi 500 pon itu masuk dalam kategori bom seri Mark 82 (Mk 82) buatan AS.

Dengan berat 500 pon, bom Mark 82 itu memiliki panjang 2,2 meter dan diameter 273 milimeter.

Menurut data dari Air Force Munitions Aquisition Cost pada 2013 Mk 82 itu seharga 2.082 dollar AS (Rp 29,7 juta).

Jika diakumulasi dengan 7 bom yang dilontarkan, maka operasi serangan militer AS itu bisa senilai Rp 207,9 juta.

Ledakan Mk 82 dapat memberikan efek mematikan sekitar 2.400 meter persegi, menurut studi Characterisation Explosive Weapons.

Menurut Kirby, semua bom mengenai target, sebuah fasilitas yang digunakan untuk memindahkan senjata dan barang lainnya melintasi perbatasan.

Kirby mengungkapkan, target itu dipilih berdasarkan afiliasi yang berkembang antara AS dengan kelompok milisi, yang diyakini sejumlah pejabat telah menyerang Irak.

Serangan udara AS itu dirancang untuk menghancurkan kemampuan kelompok milisi untuk melakukan serangan di masa depan, kata seorang pejabat pertahanan kedua yang tidak disebutkan namanya, kepada Politico.