Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut Minta Kapolri Bubarkan KLB Demokrat di Hotel The Hill

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Deliserdang, Anita Lubis mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk membubarkan kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Hotel The Hill, Sibolangit yang dijadwalkan berlangsung tiga hari yakni 5-7 Maret 2021.

Ia mengatakan, bila kegiatan KLB ilegal itu tidak segera dibubarkan, justru dikhawatirkan akan bisa menimbulkan kontak fisik antara kedua belah pihak.

Menurutnya Polri harus bijak demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Sumut, khususnya yang berada di sekitar lokasi kegiatan tersebut.

"Jika ini tidak segera dibubarkan pihak polisi, kita khawatir akan terjadi kontak fisik antar sesama kader demokrat di lokasi KLB ilegal. Kita tidak menginginkan itu," ucap Anita, Jumat (5/3/2021).

Apalagi, saat ini sejumlah kader dan pengurus Partai Demokrat se-Sumut tengah bergerak menuju ke Hotel The Hill di Sibolangit untuk membubarkan paksa kegiatan KLB ilegal tersebut.

"Saya Ketua Demokrat Deliserdang, saya menolak KLB ilegal ini di wilayah kerja saya. Ini sangat memukul integritas saya sebagai kader partai dan sekaligus ketua partai. KLB ilegal ini harus dibubarkan," tegasnya.

Untuk itu, ia meminta kepada Kapolri selakum pimpinan Polri agar bertindak cepat sebelum kejadian yang tidak diinginkan terjadi di lokasi KLB ilegal tersebut.

"Saya minta Kapolri segera memerintahkah kepala satuan institusinya di Sumut ini untuk segera membubarkan paksa KLB ilegal Partai Demokrat yang jelas-jelas inkonstitusional," harapnya.\

Sebelumnya, sejumlah pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumut yang dipimpin Plt DPD Partai Demokrat Sumut Herri Zulkarnain mendatangi Polrestabes Medan, di Jalan HM Said Medan, pada Kamis (4/3/2021) malam.

Ia meminta kepada aparat kepolisian agar membubarkan kegiatan tersebut karena telah mengangkangi kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat

"Kami minta untuk dibubarkan demi hukum, karena tidak sesuai dengan kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat. Kami berikan (dokumen laporan) malam ini kepada Poltabes Medan. Apalagi ini covid, tidak boleh ada keramaian," sebut Herri, Kamis malam.

(ind/tribun-medan.com)