Moeldoko Terpilih Jadi Ketum Demokrat di KLB Sumut, Akankah Partai Demokrat Merapat ke Jokowi?

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jendral Purn Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di The Hill Hotel, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Jumat (5/3/2021).

Usai menggelar sidang KLB, Ketua Majelis Sidang KLB, Johnny Alen Marbun bersama pengurus lainnya menggelar konferensi pers.

Jhoni Allen Marbun menjelaskan status Moeldoko yang masih menjabat Kepala Staff Presiden (KSP).

Menurutnya kedua jabatan yang diamankan kepada Moeldoko bisa dijalankan secara bersamaan.

"Baik, saya juga anggota DPR RI. Seorang manager, ia harus bisa memanajemen dengan baik sesuai dengan fungsi dan tugasnya di manapun. Kapan ia mengurus partai dan kapan ia mengurus pemerintah. Karena mengurus pemerintahan itu day to day. Mengurus partai ada banyaknya di tangan daerah oleh karena itu satu kali dalam satu Minggu, intens memberikan perhatian itu sangat luar biasa. Begitu juga dengan daerah," ujarnya.

"Beda dengan pemerintah yang mengutamakan pelayanan kepada rakyat. Parpol ini bertujuan mendukung pemerintah mensejahterakan rakyatnya. Maka tugas yang utama yakni di pemerintahan. Untuk di partai, kita management bukan day today," lanjutnya.

Menurut Johnny, kebijakan di partai beda dengan pemerintah. Begitu juga dengan anggaran yang tersedia. "Kalau partai politik itu lebih banyak kerja di bawah," katanya.

Terkait sikap partai ke pemerintah yang selama ini dengan oposisi, Johnny mengatakan bahwa mereka belum menentukan sikap.

"Saya belum mau menyatakan itu. Tapi yang pasti dua pilihan yakni masuk dalam pemerintah atau oposisi. Itu kembali kita ukur dengan kemampuan kita. Baru nanti kita putuskan," ucapnya.

Menurutnya keputusan tersebut diputuskan melalui hasil rapat. "Itu harus melalui rapat rapat pimpinan Nasional, karena dulu kita tidak jelas. ke sana tidak ke sini tidak. Jadi tidak jelas," ujarnya.

Terkait hasil putusan KLB yang mereka lakukan, pihaknya akan memprosesnya sesuai mekanisme yang berlaku.

"Pemerintah akan melihat apakah sesuai AD/RT apa tidak. Nanti silahkan pakar-pakar hukum menjelaskan itu. Kongres adalah forum tertinggi dalam mengambil keputusan. Itu sesuai undang-undang," ungkapnya.

"Nanti akan kita lihat dan kita uji," sambungnya. 

Terkait kader yang tidak hadir dalam kongres luar biasa tersebut, Johnny menjelaskan mereka tetap saudara.

"Sama seperti saya, tanpa dipanggil tanpa diperiksa, tiba-tiba dipecat. Jadi tidak ada recall atau PLT karena tidak hadir. Tidak ada itu. Karena perasaan kami sama. Karena kami saudara," pungkasnya.

(mft/tribun-medan.com/tribunmedan.id)