Setelah Din Syamsuddin dan Tengku Zulkarnain Tidak jadi Pengurus MUI 2020-2025, Ini Aktivitas Mereka

TRIBUN-MEDAN.COM - Setelah Din Syamsuddin dan Tengku Zulkarnain Tidak jadi Pengurus MUI 2020-2025, Ini Aktivitas Mereka

Majelis Ulama Indonesia telah membentuk struktur kepengurusan baru periode 2020-2025 dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke X di Jakarta.

Dalam struktur kepengurusan yang baru ini tidak  ada nama Tengku Zulkarnain yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal MUI.

Nama Din Syamsuddin juga tidak ada. 

Padahal sebelumnya Din Syamsuddin menjabat Ketua Dewan Pertimbangan MUI.  

Tengku Zul sapaan karibnya menanggapi santai tidak masuk dalam struktur kepengurusan MUI.

Menurutnya perlu ada regenerasi dalam kepengurusan MUI.

"Semua harus ada regenerasi, saya sendiri cukup sudah 10 tahun jadi Wakil Sekjen, itu sudah cukup lama.

Apalagi saya juga tidak dari organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah," ujarnya saat dihubungi, Jumat, (27/11/2020).

Selepas tidak menjadi pengurus MUI, Tengku Zul menguku penya aktivitas lain.

Ia akan fokus berdakwah dengan jemaah tablig dan mengurus pesantren.

"Itu saja sudah membahagiakan buat saya," kata dia.

Tengku Zul berharap dengan kepengurusan yang baru ini, MUI bisa tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap umat. Seperti, yang dilakukan pengurus MUI terdahulu.

"Kami berharap tetap kritis ya membela rakyat dan membela umat, kalau fatwa Insya Allah tidak masalah," pungkasnya.

Sementara Din Syamsuddin mengungkapkan dirinya sejak awal memang tidak bersedia untuk masuk dalam kepengurusan MUI periode 2020-2025.

Dirinya bahkan mengaku tidak mengikuti Munas MUI ke-10, meski pada kepengurusan sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

"Dari awal saya memang tidak bersedia, dan juga tidak ikut Munas padahal sebagai Ketua Dewan Pertimbangan juga formatur," ucap Din saat dikonfirmasi, Jumat (27/11/2020).

Din mengatakan dirinya sudah lama berkecimpung di MUI.

Mulai dari menjabat sebagai sekretaris umum hingga ketua umum.

Sehingga dirinya tidak bersedia bergabung lagi di MUI.

Ketidaksediaan tersebut, bahkan telah diungkapkan Din dalam Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI terakhir.

"Saya sudah lama di MUI, pernah jadi Sekretaris Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua Umum, dan Ketua Dewan Pertimbangan. Dalam Rapat Pleno terakhir Dewan Pertimbangan sudah saya nyatakan tidak bersedia," ucap Din.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menilai ada penggeseran terhadap pihak-pihak yang selama ini kritis terhadap pemerintah pada kepengurusan MUI yang baru.

"Saya melihat orang yang keras terhadap pemerintah itu sepertinya digeser," ujar Ujang kepada Tribunnews.com, Jumat (27/11/2020).

Ujang menyoroti tidak masuknya nama-nama yang selama ini berseberangan dengan pemerintah seperti Din Syamsuddin dan Tengku Zulkarnain.

Menurut Ujang, friksi yang terjadi dalam konteks dukung mendukung atau berseberangan dengan pemerintah dalam sebuah organisasi seperti MUI, adalah hal yang wajar.

Jajang melihat ada perbedaan sikap, sehingga Din dan Tengku Zul tidak dimasukan dalam kepengurusan MUI saat ini.

"Posisi Din Syamsuddin dengan Tengku Zulkarnain. Posisinya yang ingin menjaga jarak dan mengkritisi pemerintah. Tapi di saat yang sama, pengurus-pengurus MUI mungkin yang dalam tanda petik lebih nyaman bersinergi dengan pemerintah gitu. Oleh karena itu nama Din Syamsuddin hilang dan digeser," kata Ujang.

Dirinya menilai bisa saja terjadi gerakan pembersihan kelompok yang kritis terhadap pemerintah di dalam MUI.

Menurutnya MUI sebagai sebuah organisasi juga turut berpolitik. Meski politik yang dikedepankan ulama di MUI adalah berkeadaban dan mengutamakan etika.

"Ya bisa saja itu terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin, karena bagaimanapun MUI itu kan lembaga berkumpulnya ulama. Jadi lembaga politik juga. Ulama kan berhak untuk berpolitik tapi memang berpolitik yang mengedepankan etika kan dan keadaban, karena harus jadi contoh masyarakat," pungkas Ujang.

Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan KH Miftachul Akhyar, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025 menggantikan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Di posisi Sekretaris Jenderal Dr Amirsyah Tambunan ditetapkan menggantikan Buya Anwar Abbas.

Sedangkan kini Ketua Dewan Pertimbangan, dijabat oleh KH Ma’ruf Amin.

Munas juga menetapkan sejumlah nama untuk menduduki posisi wakil ketua umum yaitu Buya Anwar Abbas, KH Marsyudi Suhud, dan Buya Basri Bermanda.

Penetapan tersebut dihasilkan secara mufakat tim formatur Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Adapun struktur kepengurusan MUI 2020-2025 diantaranya yakni:

Dewan Pertimbangan

1. Ketua Dewan Pertimbangan: Ma'ruf Amin
2. Wakil Ketua: Syafiq A Mughni
3. Wakil Ketua: Zainut Tauhid Sa'adi
4. Wakil Ketua: Hamdan Zulfa
5. Wakil Ketua: Didin Hafiduddin
6. Wakil Ketua: Anwar Iskandar
7. Wakil Ketua: Habib Zen Umar bin Smith
8. Wakil Ketua: Jimmly Asshiddiqy
9. Wakil Ketua: Sadli Karim
10. Wakil Ketua: Masdar Farid Masudi
11. Wakil Ketua: Abun Bunyamin
12. Wakil Ketua: Ahmad Heryawan
13. Wakil Ketua: Masykuri Abdillah
14. Wakil Ketua: Muhyidin Djunaidi

Sekretaris: Dadang Kahmad

1. Wakil Sekretaris: Zulfa Mustofa
2. Wakil Sekretaris: Mukhtar Latif
3. Wakil Sekretaris: Maman Abdurrahman

Dewan Pimpinan MUI

1. Ketua Umum: Miftahul Akhyar
2. Wakil Ketua Umum: Anwar Abbas
3. Wakil Ketua Umum: Marsyudi Syuhud
4. Wakil Ketua Umum: Basri Barmanda

5. Ketua: Masduki Baidlowi
6. Ketua: Yusnar Yusuf Rangkuti
7. Ketua: Noor Achmad
8. Ketua: Abdullah Jaidi
9. Ketua: Afifuddin Muhajir
10. Ketua: Sodikun
11. Ketua: Lukman Hakim
12. Ketua: Sholahuddin Alaiyubi
13. Ketua: Amany Lubis
14. Ketua: Khalil Nafis
15. Ketua: Jeje Zainuddin
16. Ketua: Asrorun Niam Sholeh
17. Ketua: Sudarnoto
18. Ketua: Utang

Sekretaris Jenderal: Amirsyah Tambunan

1. Wasekjen: Fahrur Rozi
2. Wasekjen: Abdul Ghani
3. Wasekjen: Habib Ali Hasan Bahar
4. Wasekjen: Rofiqul Umam Ahmad
5. Wasekjen: Azrul Tanjung
6. Wasekjen: Asrori S Karul
7. Wasekjen: Ikhsan Abdullah
8. Wasekjen: Arif Fakhrudin
9. Wasekjen: M Ziyad
10. Wasekjen: Isfah Abdul Azis
11. Wasekjen: Badriyah Fayumi
12. Wasekjen: Pasni Rusli
13. Wasekjen: Abdul Ghofar Rozin
14. Wasekjen: Valina Singka

Bendahara Umum: Misbahul Ulum
Bendahara: Eman Suryaman
Bendahara: Rahmat Hidayat
Bendahara: Trisna Ningsih Juliani
Bendahara: Jojo Sutisna
Bendahara: Erni Yuliana.

Artikel ini dikompilasi dari Tribunnews.com dengan judul Tidak Masuk Kepengurusan MUI, Din Syamsuddin: Dari Awal Saya Tidak Bersedia, Struktur Kepengurusan Baru, Tengku Zulkarnain Berharap MUI Tetap Kritis, Pengamat Sebut Orang-orang yang Kritis Terhadap Pemerintah Digeser dalam Kepengurusan MUI yang Baru