Gubernur Imbau Pemkab/Pemko Segera Susun Administrasi Lelang Demi Tingkatkan Serapan Anggaran

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi pada Jumat (27/11/2020) menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada 15 satuan kerja (satker) serta dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk 21 bupati/wali kota se-Sumut, di Pendopo Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Medan.

Edy mengaku bahwa penyerahan DIPA dan TKDD ini menindaklanjuti instruksi Presiden RI, Joko Widodo yang meminta seluruh satker maupun kepala daerah untuk memaksimalkan serapan anggaran, demi menggerakkan perekonomian masyarakat yang tengah lesu dampak dari pandemi covid-19.

"Saya percepat ini, karena saya ingin langkah konkrit. Karena rakyat ingin uang segar ditengah-tengah kita. Pandemi covid-19 membuat rakyat sulit berbuat. Mereka berharap pada APBD dan APBN. Pendapatan dari yang lain sangat sulit. Sehingga butuh percepatan serapan anggaran di provinsi dan daerah," jelas Edy, Jumat.

Lanjut mantan Pangkostrad itu, langkah awal yang perlu dilakukan yakni meminta seluruh pemkab/pemko se-Sumut untuk segera menyusun administrasi lelang (tender) pada awal Desember 2020.

Harapannya pada Januari 2021 mendatang, pengerjaan program prioritas pembangunan sudah bisa dilaksanakan.

"Begitu kemarin kita dapat DIPA dan TKDD. Dan 2 hari kemudian, kita susun untuk diserahkan kepada satker-satker yang berhak menerima dan juga bupati/wali kota. Setelah lakukan persiapan lelang. Untuk menyelesaikan hal tersebut, saya mengerti susah sekali. Tapi bisa, kalau dilakukan sekarang," ucapnya.

Meski demikian, Edy menegaskan, prosedur lelang (tender) yang dilakukan jangan sampai melanggar regulasi. Ia tidak ingin, percepatan serapan anggaran ini justru berakhir di ranah hukum.

"Makanya saya ajak ini Dirkrimsus (Polda Sumut) untuk ikut mengawasi dan mencermati," sebut Edy.

Sementara itu, adapun program prioritas percepatan pembangunan tahun anggaran 2021 sesuai instruksi Presiden Jokowi, berfokus pada 3 hal, yakni pertanian, kesehatan dan pendidikan.

"Karena kondisi covid-19, kita balik prioritas kedua adalah tentang kesehatan. Ketiga baru kita bicara tentang pendidikan.

Karena pada tanggal 1 Januari nanti akan ada pendidikan temu muka, berarti membuka kembali sekolah. Dengan syarat, apabila kondisi covid-19 bisa terkendali dengan baik," pungkasnya.

(ind/tribun-medan.com)