Demo di Kantor DPRD Sumut, Buruh Perempuan Dirugikan dengan Keberadaan RUU Omnibus Law

TRI BUN-MEDAN.com, Medan - Ratusan massa buruh melakukan aksi bernama Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR) Sumut. Mereka datang dari 30 organisasi  buruh.

Wati sebagai buruh perempuan perwakilan FPBI (Federasi Perjuangan Buruh Indonesia) mengatakan kehadiran RUU Omnibus Law sangat berdampak kepada buruh kaum perempuan dan sangat merugikan.

Salah satu contohnya PHK massal di pabrik tanpa kompensasi yang mengikuti peraturan.

“Perempuan ketika dia bekerja, maka kebanyakan dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Tapi itu menutup kenyataan bahwa sebenarnya banyak sekali perempuan yang bekerja justru menjadi tulang punggung keluarga. Ketika Omnibus Law ini ada artinya tak bisa lagi menghidupi anak-anaknya,” katanya. 

"Pemerintah sekarang ini mau mendengar kebutuhan para buruh. Bukan hanya buruh perempuan tapi memang terdampak sebagian besar yang ada di Industri informal itu diduduki kaum perempuan,” katanya. 

• Aliansi Petani dan Mahasiswa Datangi DPRD Sumut, Patung Babi Ditancapkan di Pagar Kantor DPRD

Sebagai bentuk kemarahan aksi buruh, buruh pun memasang patung babi di depan kantor DPRD Sumut.

Aksi Akbar Sumut ini menuntut agar RUU Omnibus Law Cipta Kerja dihentikan pembahasannya. 

“Kita mengharapkan DPRD Sumut untuk mengabdi dan mengorbankan hal-hal petani dan masyarakat adat di Sumut,” kata Halim Sembiring sebagai pimpinan aksi.

Dikatakan Halim, jika nanti tuntutan tersebut tak diaminkan atau disampaikan apresiasinya, maka massa akan terus melawan dan tetap dilakukan kegiatan kembali turun ke jalan.

• Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Ini Kata Akhyar dan Bobby Nasution

“Kita hari ini menyampaikan statement ke DPRD Sumut agar disampaikan ke Istana Negara dan DPR RI,” ungkapnya.

Kaum buruh perempuan juga menyuarakan apresiasi dan rasa kecewa terhadap pihak DPRD Sumut dari atas mobil komando di depan kantor DPRD Sumut

“Kalau nggak kami yang nanam sayur padi, siapa lagi ? Ini kami nanam, tanahnya di jual. Jangan duduk makan gaji buta. Kalau nggak sanggup jadi anggota DPR turun," pungkasnya. (cr3/tri bun-medan.com)