Kepala Daerah Jadi Sorotan Mendagri Tito Karnavian, Apresiasi Karo, Mandailing Natal Mengecewakan

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN -

Cerita unik terjadi saat kedatangan Mendagri Tito Karnavian ke Sumatera Utara dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumut di Hotel Grand Aston Medan, Jumat (3/7/2020).

Bekas Kapolri tersebut menyoroti kepala daerah di 23 kabupaten/kota di Sumut yang akan melaksanakan Pilkada.

Awalnya ia memberikan apresiasi kepada Kabupten Karo karena telah memberikan NHPD sebesar 100 persen kepada KPU dan Bawaslu.

"Kita beri tepuk tangan kepada Bupati Karo karena NPHD untuk KPU dan Bawaslu sudah 100 persen. Mejuah-juah," tegas Tito disambut berdirinya Bupati Karo dengan diiringi tepuk tangan audience.

Ia juga mengapresiasi Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) dan Humbang Hasundutan.

"Yang lainnnya yang sudah teralisasi 100 perden KPUD dan aparatnya ada Labuha Batu Utara, makasih pak. Juga ada 100 persen ke Bawaslu dan 100 persen ke petugas keamanan tapi ke KPU masih 40 persen itu masih lumayan, ada Humbang Hasundutan," jelasnya.

Sementara ada daerah lainnya yang juga disoroti Tito yaitu karena dana yang cair terlebih dahulu kepada aparat keamanan.

"Ini KPUnya sementara 40 dan Bawaslu 40 persen tapi aparat keamanan 100 persen semua ini, yaitu kabupaten Asahan. Mirip dengan itu apakah Labuhan Batu Selatan. Nah ini nampaknya cinta kali sama kepolisian dan TNI, apa takut kali," cetusnya disambut gelak tawa.

Namun Tito sempat kecewa dengan angka presentasi oleh Kabupaten Mandaling Natal yang realisisasinya kepada KPU masih 10 persen dan kepada Bawaslu 20 persen.

Hingga akhirnya Tito meminta audience untik menyoraki perwakilan Sekda Madina yang hadir.

"Ini cukup memprihatinkan karena dananya enggak ada pertama Mandailing Natal, ini realisasi ke KPU 10,67 persen kemudian bawaslu 20 persen. Coba teman-teman sorakin huu dulu. Banyak wartawan loo ini," pungkasnya.

Ternyata kehadiran Menkopolhukam dan Mendagri ke Sumut terkait raport merah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang belum disalurkan ke KPUD dan Bawaslu di 23 Kabupaten/kota.

Hal ini dikatakan Mendagri Tito Karnavian saat menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumut di Hotel Grand Aston Medan, Jumat (3/7/2020).

Sebelumnya, Tito menyebutkan bahwa Sumut masuk dalam zona merah bersama dengan Papua dalam data NPHD kepada KPUD dan Bawaslu daerah.