Sejumlah Kades dan Kadus Datangi Kantor Camat, Mengaku Jadi Tumbal Penyaluran BST Kemensos

TRI BUN-MEDAN.com, KISARAN - Sejumlah kepala desa (kades), perangkat desa dan kepala dusun (kadus) pada Kamis (14/5/2020), secara serentak mendatangi kantor Kecamatan Buntu Pane, demi bertemu dengan camat Eric Yudhistira Nugraha.

Para kades dan kadus di Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan itu ingin mengadukan tudingan masyarakat yang menilai mereka tidak adil dalam melakukan pendataan.

Sebab kini berbagai kecaman harus diterima pada kades, perangkat desa dan kadus setelah dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos diterima masyarakat.

"Kami kemari sebagai wujud solidaritas kami atas ketidakadilan hak-hak kami sebagai kades, perangkat desa dan kadus. Kami pemerintah desa dan kadus, ke mana harus mengadu atas bola panas dari bantuan Kemensos yang diterima masyarakat, seolah-olah kami yang bersalah," kata Heri, Kamis.

Padahal, menurut Heri, para kades, perangkat desa dan kadus hanya diminta untuk mendata warganya yang terdampak pandemi covid-19.

Ia memastikan pemerintah desa dan kadus tidak mengetahui sama sekali masyarakat yang akhirnya mendapat BST dari Kemensos selama tiga bulan berturut-turut, senilai Rp 600 ribu per bulan.

Terlebih pencairan dananya hanya bisa dilakukan masyarakat melalui PT Pos Indonesia dan beberapa bank BUMN.

"Kondisi itu dimanfaatkan orang tidak bertanggung jawab, mengumpulkan warga meminta kami turun dan menyebut kami sebagai penghianat masyarakat. Kami diserang setelah bantuan Kemensos turun. Kalau itu jadi polemik, silakan bantuan itu dikembalikan. Jangan libatkan kami, ini seakan kami sebagai tumbal," sebutnya.

Diketahui, setelah bantuan Kemensos turun, muncul riak-riak di masyarakat. Sebab usai didata, faktanya tidak seluruhnya menerima bantuan sosial tunai tersebut.

• Ditemukannya Virus Terbaru, Bagaimana Virus Corona Berevolusi? Simak Penjelasannya Berikut

Sehingga akhirnya masyarakat justru menyalahkan kades, perangkat desa dan kadus.

"Seharusnya masyarakat diberi tahu, bila tidak dapat bantuan dari Kemensos, nanti akan dapat bantuan dari propinsi, bila tidak masih ada bantuan dari Pemkab dan desa. Yang jelas kami hanya mendata," tambah Kades Perkebunan Sei Silau, Legiman.

• 5 Khasiat Kunyit, Cegah Kanker, Mengobati Sakit Lambung hingga Mencegah Diabetes

Pemprov Sumut Dituding Ambil Untung Miliaran Selisih Harga Sembako, Ini Penjelasan Kepala BPBD

Pemprov Sumut bantah adanya kebocoran hingga belasan miliar dari pengadaan sembako program Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada 1.321.426 Kepala Keluarga (KK) terdampak wabah virus Corona atau Covid-19.

Muncul pula tudingan, Pejabat Pemprov diduga mengambil kesempatan melakukan mark up pada setiap pengadaan barang dan jasa untuk penanganan wabah virus Corona di 33 kabupaten/kota.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemprov Sumut, Riadil Akhir Lubis lantas membantahnya.