TERLACAK Harun Masiku Ternyata Terbang ke Singapura Sebelum OTT KPK, Sindiran Politisi Gerindra

TERLACAK Harun Masiku Ternyata Terbang ke Singapura Sebelum OTT KPK, Sindiran Politisi Gerindra

T R I B U N-MEDAN.com - TERLACAK Harun Masiku Ternyata Terbang ke Singapura Sebelum OTT KPK, Sindiran Politisi Gerindra.

//

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) masih mencari keberadaan eks calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Harun Masiku.

• Valverde Akhirnya Dipecat, Quique Setien Dikontrak Barcelona sampai 2022, Terima Kasih Ernesto!

• PANAS Nikita Mirzani Meradang, Babak Baru Perseteruan Nikita Mirzani vs Andhika Pratama dan Ussy

• Nasib Pangeran Harry dan Meghan, Kini Muncul Dukungan Ratu Ellizabeth terkait Hidup Mandiri

Harun diburu KPK karena statusnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih peruode 2019-2024 yang turut menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Namun, KPK sepertinya perlu upaya ekstra dalam mengejar Harun karena disebut telah terbang ke Singapura pada Senin (6/1/2020) lalu, dua hari sebelum KPK menangkap tangan Wahyu.

"Iya tercatat dalam data perlintasan keluar Indonesia tanggal 6 Januari," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang kepada wartawan, Senin (13/1/2020).

Baca juga: Harun Masiku Diduga Sudah Berada di Luar Negeri sebelum OTT KPK

Arvin menyebut, Harun tercatat meninggalkan Indonesia ke Singapura lewat Bandara Soekarno-Hatta.

Arvin menambahkan, hingga Senin kemarin, Ditjen Imigrasi belum mencatat kembalinya Harun ke Indonesia.

Menanggapi itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, KPK akan segera berkoordinasi dengan Polri untuk meminta bantuan Interpol.

"Iya kami akan segera berkoordinasi dengan Polri untuk meminta bantuan NCB (National Central Bureau) Interpol," kata Ghufron.

Baca juga: Imigrasi Pastikan Harun Masiku ke Luar Negeri 2 Hari Sebelum OTT KPK

Kendati Harun diketahui berada di luar negeri, Ghufron yakin KPK dapat meringkus tersangka kasus dugaan suap tersebut

"Saya kira untuk penjahat koruptor tidak akan sulit ditemukan," kata Ghufron.

Kecolongan?

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri pun menampik bila KPK dianggap kecolongan karena Harun bisa meninggalkan Indonesia sebelum OTT terjadi.

"Kami tidak melihatnya dari sisi itu karena tentu ada pertimbangan-pertimbangan strategis dari penyidik," ujar Ali.

Diberitakan, Komisioner KPU Wahyu Setiawan dijadikan tersangka karena diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDI-P Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

• DOWNLOAD LAGU MP3 Dance Monkey Tones and I dengan Videonya, Kunci Chord Gitar dan Lirik Lagu

• Khasiat Bawang Putih, Selain Antibiotik Alami, Cara Meramu Mengobati Hipertensi & Manfaat lainnya

• Kumpulan Smartphone Samsung Terbaru Bulan Januari 2020, Galaxy Fold, Galaxy M21 dll Cek Spesifikasi

KPK menyebut Wahyu telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya.

Sedangkan, Wahyu disebut meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan niat Harun.

KPK menetapkan total empat tersangka dalam kasus suap yang menyeret komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Selain Wahyu, KPK juga menetapkan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina.

• Vanessa Angel Sering Tampil Seksi, Doddy Sudrajat Berharap Bibi Nasehati Istri soal Penampilan

• Lawan Buaya, Aksi Heroik Bocah Bergulat dengan Buaya di Sungai, Terkaman di Dada dan Leher

Lalu, politisi PDI-P Harun Masiku, dan pihak swasta bernama Saeful. Dua nama terakhir disebut Lili sebagai pemberi suap. Sementara Wahyu dan Agustiani diduga sebagai penerima suap.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful sudah ditahan KPK setelah terjaring lewat operasi tangkap tangan pada Rabu (8/1/2020) lalu. Sedangkan, keberadaan Harun masih belum diketahui.

(*)

Politisi Gerindra Desmond Bilang Bukti KPK Dilemahkan, Batal Segel Kantor PDI-P

T R I B U N-MEDAN.com - KPK Jadi Sorotan, Politisi Gerindra Desmond Bilang Bukti KPK Dilemahkan, Batal Segel Kantor PDI-P.

//

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa sepakat dengan pandangan bahwa saat ini telah terjadi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

• Setelah jadi Polemik, Akhirnya Gubernur Edy Sebut Festival Danau Toba (FDT) 2020 Tetap Digelar

Hal ini ia ungkapkan terkait dengan batalnya penyegelan kantor DPP PDI-P oleh KPK terkait operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Apa yang terjadi hari ini membuktikan bahwa KPK dilemahkan," kata Desmond di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

• Pangdam I/BB Ungkap Arti Gapura Aksatriya Ardawalika yang Diresmikan di Yonkav 6/Naga Karimata

• Viral Alasan Gadis 12 Tahun Ini Pilih Diam Dilecehkan 30 Pria selama 2 Tahun, Bikin Pilu

Menurut Desmond, salah satu penyebabnya adalah keberadaan Dewan Pengawas KPK berdasarkan UU KPK 19/2019.

Politisi Gerindra ini mengatakan, sejak dulu Fraksi Gerindra menolak adanya Dewan Pengawas dalam lembaga antirasuah.

"Faksi Gerindra menolak kan. Menolak Dewas seperti ini. Jadi kalau ada pelemahan, produk pelemahan ya terjadi hari ini," tuturnya.

Desmond berharap pemerintah segera merespons pelemahan terhadap KPK.

Menurut dia, salah satu respons yang dapat diberikan adalah melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) KPK.

"Tinggal pemerintah merespons ini. Maka tuntutan perppu yang berkaitan dengan pelemahan ini dalam rangka memperkuat saya pikir kita respons dengan baik," ujar Desmond.

• Setelah jadi Polemik, Akhirnya Gubernur Edy Sebut Festival Danau Toba (FDT) 2020 Tetap Digelar

Desmond mengatakan saat ini nyaris sudah tak ada lagi kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah terkait politik dan hukum.

Ia juga meminta KPK berbenah diri agar tak sekadar jadi lelucon publik.

"Kepercayaan publik rusak semua terhadap kebijakan dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan persoalan politik dan hukum hari ini. Ini yang harus kita respons dengan baik. KPK harus memperbaiki diri, jangan jadi tontonan lucu," tegasnya.

• Viral Alasan Gadis 12 Tahun Ini Pilih Diam Dilecehkan 30 Pria selama 2 Tahun, Bikin Pilu

Sebelumnya diberitakan, KPK batal menyegel ruangan di kantor DPP PDI-P terkait operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan, tim yang diturunkan untuk menyegel telah dibekali dengan surat yang lengkap. Mereka juga telah menemui petugas keamanan di Kantor DPP PDI-P.

Namun, petugas keamanan tersebut tidak serta merta memberi izin masuk kepada petugas KPK karena ingin meminta izin kepasa atasannya terlebih dahulu.

"Ketika mau pamit ke atasannya telpon itu enggak terangkat-angkat oleh atasannya, karena lama, mereka mau (menyegel) beberapa objek lagi, jadi ditinggalkan," ujar Lili, Kamis (10/1/2020) lalu.

Adapun hingga Minggu (12/1/2020) kemarin KPK belum juga melakukan penggeledahan di Kantor DPP PDI-P terkait kasus suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024 itu yang juga melibatkan bekas caleg PDI-P Harun Masiku.

Sementara, Senin (13/1/2020), penyidik KPK telah menggeledah kantor KPU RI, di Jakarta Pusat.

Ruang kerja Wahyu Setiawan di KPU disegel sejak Kamis (9/1/2020), sehari setelah Wahyu terjaring operasi tangkap tangan, Rabu (8/1/2020) siang.

(*)

• Belum Tuntas Dikerjakan, Tiga Proyek Drainase Dinas PU Malah Dicairkan, Ini Kata DPRD Medan

• Setelah jadi Polemik, Akhirnya Gubernur Edy Sebut Festival Danau Toba (FDT) 2020 Tetap Digelar

• Briptu ED Dipukuli Adik Pengedar Narkoba di Siantar Barat, Abangnya Langsung Melarikan Diri

Dikutip dari kompas.com dan Harun Masiku  . . . 

• Khasiat Bawang Putih, Selain Antibiotik Alami, Cara Meramu Mengobati Hipertensi & Manfaat lainnya

• Kumpulan Smartphone Samsung Terbaru Bulan Januari 2020, Galaxy Fold, Galaxy M21 dll Cek Spesifikasi