PA GMNI Sumut Minta Pemerintah Jokowi Segera Tutup PT TPL, Urai Kembali Statemen Luhut Pandjaitan

PA GMNI Sumut Minta Pemerintah Jokowi Segera Tutup PT TPL, Urai Kembali Statemen Luhut Pandjaitan

TRIBUN-MEDAN.com - Paguyuban Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Sumatera Utara menyerukan agar Pemerintah Indonesia segera menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Statemen ini menyambut pernyataan yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo untuk menarik kembali konsesi perusahaan yang ada di sekitar danau Toba seluas 145 ribu hektare.

Perusahaan yang memiliki konsesi di kawasan Danau Toba adalah Toba Pulp Lestari.

Diketahui, pernyataan tersebut diungkapkan Joko Widodo saat meninjau lahan pertanian bawang putih di Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Rabu (31/7/2019) lalu.

PA GMNI juga bersepakat dengan pernyataan Menko Maritim, Luhut Panjaitan, yang sebelumnya menyatakan bahwa konsesi TPL akan terus dikurangi secara bertahap.

Pengurus Paguyuban, yang juga Anggota Dewan Pakar PA GMNI Pusat, Profesor Hiras Tobing, mengatakan PT TPL sudah terlalu lama merusak lingkungan dan budaya di kawasan Danau Toba dan Tapanuli.

Termasuk menindas sektor kehiduan rakyat banyak, oleh karena itu sudah saatnya untuk dihentikan.

"Kultur setempat yang gotong royong, berdamai dengan alam, telah diganggu oleh hadirnya perusahaan yang memiliki konsesi seluas 188 ribu hektare ini," katanya.

Senada dengan Profesor Hiras, Dirja Sebayang juga menguraikan pengalamannya sejak tahun 1970-an sebagai pecinta alam. Ia menyatakan sudah menyaksikan secara langsung bagaimana perubahan dari satu dekade ke dekade berikutnya.

"Kondisi hutan dan Danau Toba semakin hancur karena ulah penebangan hutan yang dilakukan oleh TPL," ujarnya.

Saurlin Siagian, pengurus lainnya mengatakan bahwa perusahaan ini sejak awal sudah keliru karena berada di hulu sungai Asahan.

Hutan di kawasan Tapanuli yang sangat bagus telah habis ditebang dalam tigapuluh tahun terakhir.

"Ekosistem air danau toba sangat tergantung kelestarian hutan disekitarnya, sementara Danau Toba dikelilingi oleh konsesi TPL, yang merusak ekosistem airnya," kata Saurlin.

Kordinator Paguyuban, Maranata Tarigan, menyambut baik penetapan kawasan Danau Toba sebagai kawasan strategis prioritas wisata nasional, namun menyanyangkan bahwa perusak lingkungan utamanya TPL belum dikoreksi oleh pemerintah Pusat.

Seharusnya perusahaan ini ditutup untuk melancarkan agenda nasional Jokowi, menjadikan kawasan danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas.

Pertemuan ini sendiri dihadiri oleh para pengurus dan dewan pakar Paguyuban Alumni GMNI antara lain Aspipin Sinulingga, bidang Pemberdayaan Sumberdaya Manusia, Reinhard Hutapea, bidang Ideologi, Dirja Sebayang, Ramos Sihombing, Fencen Harefa, Saurlin Sigian, Maranata Tarigan, Ria Manullang, Randika Perangin Angin, dan PLT Ketua DPD PNI, Karna Nanden.

Menko Luhut Minta Aquafarm Nusantara, Alegrindo dan TPL Angkat Kaki dari Danau Toba: Sudah Cukuplah

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan memastikan akan mengkosongkan keramba jaring apung (KJA) perusahaan yang berada di Kawasan Danau Toba.

Ia mengatakan tidak akan ada lagi keramba jaring apung di dalam Danau Toba.

"Presiden sudah sampaikan.

Tidak bagus untuk pariwisata, kita kosongkan,"ujarnya di sela-sela kegiatan mendampingi Presiden Jokowi meninjau Tanoh Ponggol di Kabupaten Samosir, Rabu (31/7/2019).

Luhut mengatakan pemerintah pusat akan mencabut semua izin perusahaan yang berada di Kawasan Danau Toba seperti Aquafarm Nusantara atau yang sudah berganti nama menjadi Regal Springs Indonesia, Japfa, Toba Pulp Lestari (TPL), dan Alegrindo.

Ia mengatakan berdasarkan hasil kajian ahli dari Finlandia semua perusahaan itu dapat mencemari Danau Toba dan mengurangi keindahan Danau Toba.

"Hasil studinya ada profesor dari Finlandia.

Pokoknya kita gak ada urusan sama siapa pun.

Sudah 40 tahun mereka bermain di sini.

Sudah cukuplah.

Ini kan pariwisata.

Kalau pariwisata gak bersih gimana orang mau datang,"katanya.

Luhut menyampaikan pembersihan KJA dapat menunjang pariwisata di Danau Toba.

Seperto diketahui, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan Kawasan Danau Toba sebagai satu dari lima lokasi wisata super prioritas.

Presiden Joko Widodo menghabiskan waktu tiga hari untuk meninjau kawasan di sekitar Danau Toba, di Sumatera Utara.

Presiden bertolak ke Sumatera Utara pada Senin (29/7/2019) dan terus melakukan blusukan ke berbagai titik sampai hari Rabu (31/7/2019) sore ini.

Presiden telah singgah di Geosite Sipinsur, Dermaga Muara, Salib Kasih, Pasar Siborongborong, Geopark Sibisa, Tomok, Tanoh Ponggol, dan Makam Raja Sisingamangaraja.

Dalam waktu tiga hari itu, Presiden yang didampingi Ibu Negara Iriana dan sejumlah menteri sudah mengunjungi hampir semua titik wisata yang ada di kawasan Danau Toba, baik di Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Simalungun, Tobasa dan Samosir.

Dari hasil blusukannya itu, Presiden menyimpulkam pengembangan pariwisata di sekitar Danau Toba harus dilakukan secara paralel dari berbagai sisi.

"Ini pararel semuanya. Enggak bisa ini hanya produknya, SDM-nya, enggak.

Tapi lingkungannya, hutannya tidak dikembalikan lagi. Enggak bisa," kata Presiden seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana.

Presiden menilai, harus ada pembenahan di desa-desa adat yang ada di sekitar Danau Toba.

Begitu juga pasar-pasar di lokasi wisata.

Infrastruktur seperti dermaga pelabuhan yang akan memudahkan akses wisata juga akan dibenahi.

"Termasuk dua dermaga pelabuhan akan diselesaikan semua sehingga kapalnya juga akan dibelikan lagi, ditambah.

Dermaganya semua selesai, setelah itu kita akan promosikan, akan marketing secara besar-besaran Danau Toba,” ujar Presiden.

Meskipun saat ini promosi sudah dimulai, tetapi menurut Presiden, promosi secara besar-besaran akan dimulai tahun depan.

Ia berharap tahun depan semua produk wisata di kawasan Danau Toba sudah selesai dikembangkan.

"Produknya ya tadi, desa adat, desa ulos, pasarnya, pasar souvenir, semuanya, jalannya siap, dermaganya siap, termasuk ini terusan Tano Ponggol selesai.

Ini pekerjaan besar, dilebarkan 80 meter sehingga nanti kapal itu bisa muter Pulau Samosir," lanjutnya.

Dalam pengembangan kawasan Danau Toba ini, pembangunan dan penataan lokasi wisata serta pembangunan infrastruktur pendukungnya akan berjalan secara paralel atau bersamaan.

Tidak hanya itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga akan menjadi prioritas dalam mendukung pengembangan kawasan wisata Danau Toba.

"Memang produknya sekali lagi belum dikemas, belum diberi story, mestinya ada cerita. Kemudian juga termasuk SDM-nya, SMK-SMK di sini beberapa nanti akan kita switch, kita ubah ke SMK pariwisata," tegas dia.

Isu Lingkungan

Terkait isu lingkungan di Danau Toba, Presiden menegaskan akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

Salah satu persoalan yang ada di Danau Toba adalah pencemaran air dari pakan ikan akibat maraknya Keramba Jaring Apung (KJA).

"Termasuk itu akan kita selesaikan.

Sudah ada expert-nya, khusus untuk urusan air yang (menyebabkan) gatal.

Sudah ada.

Kemudian yang kedua, masalah hutan akan kita ambil kemudian kita tanami lagi,” imbuhnya.

Para ahli tersebut, lanjut Kepala Negara, nantinya akan melakukan kajian menyeluruh untuk mencari solusi atas persoalan lingkungan yang ada di kawasan Danau Toba.

"Nanti dilihat. Ini expert-nya kalau sudah kajiannya komplet, tapi yang jelas itu akan dicarikan solusi. Syukur enggak ditutup. Kalau ditutup ya itu memang kalau enggak ada solusi," pungkasnya.

PT TPL Sosialiasi tentang Luas Lahan Konsesi Hutan dan Klaim Tanah Adat

PT Toba Pulp Lestari (TPL) menyatakan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah tentang luasan konsesi hutan yang mereka kelola.

Adapun luas konsesi lahan PT TPL, yakni sekitar 185 ribu hektare yang berada di sebelas kabupaten.

"Kami juga sedang melakukan pembenahan. Areal yang benar-benar pemukiman, ditawarkansupaya dikembalikan ke pemerintah, dikeluarkan dari konsesi TPL," kata Deputi Humas PT TPL Jandres Silalahi saat berkunjung ke Tribun Medan, Senin (24/6/2019).

Silalahi mengatakan, saat berdiskusi dengan masyarakat tentang tanah adat, PT TPL tidak melulu berbicara tentang aturan dan undang-undang. 

"Tapi, kalau pembicaraan tentang pemerintah biasanya kami sampaikan begitu. Sesuai UU 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa tanah adat ada lima skema. Antara lain harus ada paguyubannya. Lalu, harus ada ketergantungan masyarakat atas hasil hutan," ujarnya. 

Ia menyebut, saat ini sudah tidak ada lagi paguyuban di Tapanuli. Begitu juga tentang ketergantungan terhadap hasil hutan.

Pada tahun 2012, terbit putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 yang menjelaskan tentang perbedaan antara hutan adat dengan tanah adat. 

"Masyarakat enggak memahami dan oleh sebagian orang dipelintir di lapangan. Makanya, muncul klaim-klaim tanah adat di TPL. Dalam SK TPL tahun 2017, dikeluarkan ada sepuluh lokasi tanah adat yang harus diverifikasi," ujarnya.

Ia menjelaskan, sepuluh lokasi tanah adat yang harus diverifikasi tersebut belum diketahui lokasi persisnya yang nantinya akan dilepas oleh PT TPL.

"Kami melakukan pendekatan terhadap 10 nama yang disebut tadi dan hasilnya di lapangan banyak sekali masyarakat yang tidak tahu areal yang didaftarkan tadi," ujarnya.

Berbicara soal izin dari Kementerian Lingkungan Hidup, PT PTL diberikan izin menjadikan penanaman hutan tanaman industri. Ia tidak memungkiri, bahwa perusahaan mereka sama sekali tidak memiliki tanah alias hanya mengelola hutan negara berupa izin penanaman dan pemanenan eukaliptus.

"Dalam operasional, kami biasanya mengumpulkan masyarakat melalui aparat desa dengan menyampaikan program-program yang dilakukan. Biasanya kami melakukan sosialisasi tahap awal sebelum operasional sesuai dengan rencana kerja tahunan," katanya.

Ia menambahkan, PT TPL memiliki izin sesuai dengan Nomor 179 di Kemeterian Lingkungan Hidup. Wilayah kerja mereka berada di konsesi seluas 185 ribu hektare.

"Kami melakukan proses penanaman dan penebangan. Jadi apa yang kami tebang itu yang ditanam kembali. Siklusnya akan berlangsung seperti itu sampai pada akhir izin konsesi. Ketika berakhir izin konsesi, kami harus menanam dengan menghutankannya kembali," jelasnya. 

#PA GMNI Sumut Minta Pemerintah Jokowi Segera Tutup PT TPL, Urai Kembali Statemen Luhut Pandjaitan

(Release PA GMNI/tmy/mak/ase/tribun-medan.com)