Heboh Doa Politikus PKS Tifatul Sembiring, yang Singgung Fisik Jokowi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari mengaku kecewa dengan doa Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring, usai Sidang Tahunan MPR 2017

"Aku sedih saja ya dipolitisasi. Menurut saya sesuatu yang sangat personal. Pak Tifatul mempergunakan kesempatan berdoa untuk agenda politik," kata Eva di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Baca: Pria Kaya 52 Tahun Ini Habiskan Miliaran Nikahi Cewek 26 Tahun, Gini Nasibnya Kini

Menurutnya, Tifatul seharusnya mendoakan kinerja pemerintah agar lebih baik lagi setelah tiga tahun dipimpin Jokowi.

"Sangat politik, karena mau men-downgrade Pak Jokowi melalui kefisikannya enggak ke kinerjanya. Padahal, tadi ngomognya masih publik-publik tiba-tiba pada saat kesempatan personal sekali," kata Eva.

Baca: Diisukan Biseksual, Atalarik Syah Berang dan Beberkan Hal yang Sebenarnya

Doa yang dibacakan Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring, dalam Sidang Tahunan MPR 2017, kemarin dinilai berbau politis.

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding mengkritik hal tersebut. Menurutnya, doa yang berkaitan dengan politik sudah wajib dikurangi.

"Doa itu harus ditujukan betul-betul meminta kepada Allah. Doa-doa politik mesti dikurangi," kata Karding di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Baca: Ponsel Xiaomi Meledak di Saku Celana saat Berkendara, Gini Kondisi Pemiliknya

Hal yang sama juga diungkapkan, politikus PKB Maman Imanulhaq. Dirinya menilai doa-doa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harusnya berisi harapan dan ajakan untuk menciptakan persatuan dan kebersamaan.

Maman mengaku sedikit terganggu dengan subtansi doa dalam tiga kali sidang yang digelar hari ini. Sebabnya, doa yang disampaikan lebih bersifat politis.

Baca: Wow! Beredar Video Goyangan Hot Artis Shandy Aulia di Kamar Mandi, Warganet Gagal Fokus

"Saya dari tiga kali persidangan agak sedikit terganggu dengan doa-doa yang bersifat politis. Jadi sebaiknya doa diatur oleh Kesekjenan atau oleh para pimpinan," katanya.