Pejabat Perkapalan Terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan di Surabaya dan Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Kali ini terhadap pejabat di badan usaha milik negara (BUMN) perkapalan yang berkantor pusat di Surabaya.

Baca: Kata Ruhut Aksi 313 Tak Akan Pengaruhi Elektabilitas Ahok-Djarot

Baca: Anak yang Gugat Sang Ibu Rp 1,8 Miliar Merasa Yakin Langkahnya Benar

Baca: Liga 2 Dimulai 19 April yang Diikuti 60 Klub dalam Delapan Grup, Ini Rinciannya

Informasi yang dikumpulkan BUMN dimaksud yaitu PT PAL. Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) di dua wilayah yakni Surabaya dan Jakarta. "Benar hari ini memang ada OTT yang dilakukan KPK di dua kota, Jakarta dan Surabaya," ujar Febri.

Febri melanjutkan OTT tersebut terkait dengan indikasi penerimaan hadiah atau janji soal perkapalan. Dalam OTT tersebut para penyidik telah menyita barang bukti berupa uang.

Baca: Anak Kandung yang Gugat Ibunya Rp 1,8 Miliar Siapkan Paket Kasih Sayang untuk Siti Rokayah

Baca: Akun Instagram Usaha Gibran Unggah Foto Produksi Jas Hujan yang Dibuat di Solo

Baca: Bagaimana Mendapatkan NPWP, KTP, hingga SIM dalam Satu Kartu? Simak Caranya

Febri melanjutkan pihaknya meminta publik bersabar soal OTT yang dikabarnya barang buktinya mencapai miliaran rupiah tersebut.

Penyidik, kata Febri memiliki waktu 1x24 jam untuk memeriksa intensif orang-orang yang diamankan, selanjutnya diputuskan status mereka apakah tersangka karena ada barang bukti ataukah dibebaskan karena tidak terlibat.

"‎Kami akan umumkan secara rinci besok. Sementara ini kami hanya sampaikan bahwa benar ada OTT di Jakarta dan Surabaya terkait perkapalan ada indikasi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara," tandasnya.

Disinggung soal siapa saja pihak-pihak yang sudah diamankan dan menjalani pemeriksaan di KPK, Febri enggan membocorkan.

PT PAL Surabaya mengaku tidak mengetahui mengenai ada oknum yang terjaring OTT tersebut. Manager Humas PT PAL Indonesia, Bayu Wicaksono, meminta waktu untuk penelusuran kabar tersebut.