Elite Pemko Dekati Ketua DPRD untuk Minta Jabatan Eselon

- Minta Jabatan Tertentu Jelang Penetapan Kepala SKPD

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pengukuhan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijadwalkan rampung Januari ini. Di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko Medan) jumlah SKPD akan berkurang dari 30 menjadi 25.

Perampingan melalui peleburan SKPD tersebut, seiring dengan perubahan nomenklatur pemerintah. Perampingan tersebut disebut-sebut membuat sebagian pejabat elite di Pemko Medan galau.

Bahkan, beberapa pejabat diduga mencari nasihat spiritual kepada orang pintar alias dukun. Dan, ada pula yang melakukan lobi-lobi ke legislatif.

Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung mengakui, jelang penetapan kepala SKPD Pemko Medan, anggota dewan kerap didekati pejabat.

"Selama beberapa bulan ini memang ada yang mendekati saya. Mereka minta posisi jabatan tertentu. Pasti ada, tapi enggak banyak," ujarnya sembari tertawa, akhir-akhir bulan lalu.

Ia menceritakan, tak pernah memberi harapan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meminta jabatan. "Beberapa waktu lalu, ada kelurga datang minta tolong, istrinya minta kepala bidang. Tapi, saya katakan tidak berani menyampaikannya sama Pak Wali (Wali Kota Medan Dzulmi Eldin)," katanya.

Selama menjabat sebagai Ketua DPRD Medan, lanjutnya, tidak pernah memberi rekomendasi atau meminta tolong agar Eldin memberikan jabatan kepada orang tertentu.

Baca: Masinton Pasaribu: Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dinilai dengan Banyaknya OTT

"Kalau saya minta tolong (kepada Eldin), tapi ditolak nanti kecil hati. Lebih baik seperti ini, langsung saya patahkan, tidak diberi harapan. Yang datang ke rumah saya hanya satu atau dua orang," ujarnya.

Selain itu, katanya, penempatan PNS yang menjabat sebagai kepala SKPD merupakan wewenang Wali Kota Medan. Karena itu, ia berharap Eldin bebas menilai kinerja bawahannya.

"Saya langsung tutup (orang yang meminta jabatan), tidak ada kasih peluang. Agar, mereka tidak berani datang ke tempat saya lagi," katanya.

Ia ingin Eldin tidak di bawah tekanan dalam menempatkan kepala SKPD, agar pejabat yang diangkat dapat bekerja secara bagus.

"Kalau pejabat yang tidak mampu diangkat akan merugikan pemerintah dan masyarakat. Pak Wali juga akan pusing mengatur kepala SKPD, dan rakyat pun tak dapat merasakan manfaat kerja kadis itu nanti," ujarnya.

Menurutnya, Januari 2017, Pemko Medan harus sudah punya kepala SKPD. Artinya, perda perubahan nomeklatur pemerintah daerah harus diterapkan.

"Mulai hari pertama kerja di Januari harus ada pejabat SKPD baru. Anggaranya sudah mulai Siapa yang mau mengoodinir lelangnya? Kalau tidak ada kepala dinasnya bagaimana?" katanya.