BLSM Tumpang Tindih dengan Zakat

TRIBUN-MEDAN.COM, SANGATTA - Pusat Studi dan Dakwah Islam (Pusda'i) Fahma Kabupaten Kutai Timur menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Selain menilai pemerintah tidak kreatif, kebijakan itu menyengsarakan rakyat.

"Pilihan dalam menyelamatkan APBN ada pada dua pola. Dibebankan pada pemerintah atau dibebankan pada rakyat. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang siap menanggung beban berat demi menyelamatkan rakyat. Mengapa? Karena pemimpin adalah pelayan (khadimul) ummat," kata Ketua Pusda'i Fahma, Bambang Supriyadi.

Menurut Bambang, dibutuhkan kebijakan yang memberikan terapi holistik, bukan hanya mengobati gejala.

"Kalau tergantung harga minyak dunia, kita menjadi negara yang menjadi bola ping-pong atas dinamika internasional. Harga minyak dunia naik lagi. Harga BBM dinaikkan lagi. Terus berulang. Lebih baik kita yang mengatur sendiri. Mengapa? Karena Indonesia negara penghasil migas," tandas Bambang.

Menurutnya, walau harga minyak dunia naik atau turun, seharusnya Indonesia punya anggaran negara yang besar dari pengelolaan SDA yang cukup untuk mensubsidi rakyat.

"Sebagai negara yang berdaulat, pemerintah jangan tunduk pada asing. Bangsa ini harus memiliki kedaulatan energi dan sumber daya alam. Demikian diatur dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945," katanya.

Pusda'i menilai penyelesaian masalah di sektor hulu perlu dikedepankan. "Pengelolaan energi harus sesuai dengan amanah UUD 45. Lakukan renegosiasi dan nasionalisasi pengelolaan SDA. Revisi UU Migas. Jajaki energi alternatif, termasuk konversi gas dan mobil listrik," katanya.

Selain itu, lanjut Bambang, rencana kompensasi BBM juga tidak jelas. "BLSM atau BLT itu tumpang tindih dengan program zakat. Sedangkan penguatan zakat juga diprogramkan pemerintah. Yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan pemberdayaan BAZ nasional dan BAZ daerah," ujar Bambang.