PRABOWO TEGAS! Minta Isu Whoosh Tak Dipolitisasi: Saya yang Tanggung Jawab

Pernyataan Tegas Presiden Prabowo Subianto soal Kereta Cepat (Whoosh)

• Pernyataan Prabowo Subianto: Presiden Prabowo menegaskan akan menanggung penuh tanggung jawab atas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dan meminta masyarakat untuk tidak khawatir atau mempolitisasi isu utang proyek.
• Proyek sebagai Pelayanan Publik: Prabowo menekankan bahwa proyek Whoosh adalah layanan publik (public service obligation) yang tidak semata-mata dihitung untung-rugi, melainkan manfaatnya untuk rakyat.
• Subsidi Pemerintah: Pemerintah memberikan subsidi sekitar 60 persen untuk tarif kereta api, sementara masyarakat membayar sekitar 20 persen sebagai bentuk kehadiran negara dalam pelayanan publik.
• Pengelolaan Dana Publik: Dana subsidi berasal dari pajak dan kekayaan negara, sehingga harus dikelola dengan transparansi dan tanpa kebocoran, serta mencegah korupsi.
• Peralihan Tanggung Jawab Utang: Utang Whoosh kini menjadi tanggung jawab BPI Danantara, holding PT KAI, dan sedang dibahas bersama pemerintah.
• Imbauan Tidak Mempolitisasi: Prabowo mengingatkan agar isu Whoosh tidak dipolitisasi dan masyarakat tetap tenang karena pemerintah mengelola proyek dengan sungguh-sungguh.
• Fokus Pelayanan PT KAI: Prabowo meminta PT KAI fokus pada pelayanan masyarakat dan tidak terpengaruh polemik utang Whoosh.
• Kekuatan dan Kapasitas Indonesia: Prabowo menegaskan Indonesia memiliki kapasitas ekonomi dan kekuatan untuk membiayai proyek strategis nasional seperti Whoosh.
• Pentingnya Subsidi Transportasi: Subsidi dianggap sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin akses transportasi publik yang terjangkau bagi masyarakat.

TRIBUN-MEDAN.COM - Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas proyek Kereta Cepat Whoosh.

Prabowo meminta masyarakat untuk tidak khawatir dan tidak mempolitisasi isu yang berkembang.

"Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya," tegasnya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas ekonomi yang kuat untuk membiayai proyek strategis seperti Whoosh.

Ia juga menekankan bahwa proyek ini harus dilihat sebagai pelayanan publik, bukan sekadar perhitungan untung-rugi.

"Whoosh itu semua public transport di seluruh dunia jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat gak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligations," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan pentingnya subsidi negara sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam layanan publik.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah mensubsidi sekitar 60 persen dari tarif kereta api, sementara masyarakat hanya membayar sekitar 20 persen.

“Tadi disampaikan oleh Menhub (Menteri Perhubungan) bahwa semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara,” ucapnya.

"Dana subsidi dan pembiayaan publik berasal dari pajak dan kekayaan negara, sehingga setiap rupiah harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan tanpa kebocoran,"tambahnya.

Menurut Prabowo, Indonesia adalah negara yang mampu dan memiliki kapasitas ekonomi untuk membiayai proyek strategis seperti Whoosh.

“Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung tidak ada masalah itu. Jadi PT KAI gak usah khawatir, semua gak usah khawatir. Rakyat kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga mengingatkan agar isu terkait Whoosh tidak dipolitisasi. “Jangan khawatir. Saya sudah sampaikan, semua saya sudah pelajari. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendang orangnya. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin menimbulkan kecemasan rakyat. Enggak. Tenang-tenang aja,”pungkasnya.

Sedang Diusut KPK

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

KPK klaim telah mengonfirmasi telah mengundang dan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait proyek ini.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pemanggilan para pihak ini sangat penting untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh. 

"Dalam penyelidikan perkara terkait dengan KCIC, tim penyelidik melakukan permintaan keterangan dengan mengundang sejumlah pihak, tentunya pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini," kata Budi kepada wartawan, Minggu (2/11/2025).

Menurut Budi, setiap informasi dan konfirmasi yang diberikan oleh pihak-pihak terundang akan sangat membantu tim penyelidik dalam menelusuri dugaan tindak pidana dalam proyek strategis nasional tersebut.

"Sehingga dari setiap keterangan, informasi, dan konfirmasi yang disampaikan kepada tim penyelidik tentunya akan sangat membantu untuk mengungkap perkara ini," ujarnya.

Budi menyebut sejauh ini proses permintaan keterangan berjalan lancar. "Sejauh ini pihak-pihak yang sudah diundang dan dimintai keterangan kooperatif," imbuhnya.

Ia menilai sikap kooperatif tersebut menjadi langkah positif dalam penyelidikan perkara ini. Meski demikian, Budi menegaskan tim penyelidik tidak akan berhenti dan masih akan terus menelusuri pihak-pihak lain yang relevan.

Budi menolak memerinci siapa saja pihak yang telah dimintai keterangan, termasuk saat dikonfirmasi apakah pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) termasuk yang telah dipanggil sebelumnya. 

Ia beralasan, perkara ini masih dalam tahap penyelidikan sehingga materi dan detil lengkap belum bisa disampaikan kepada publik.

"Terkait dengan materi ataupun pihak-pihak yang diundang untuk dimintai keterangan, saat ini kami belum bisa, belum bisa menyampaikan detilnya secara lengkapnya seperti apa, karena ini memang masih di tahap penyelidikan," jelasnya.

Fokus utama KPK saat ini, lanjut Budi, adalah menemukan adanya dugaan peristiwa pidana terlebih dahulu. Jika dalam proses ini ditemukan kecukupan alat bukti, barulah perkara dapat dinaikkan ke tahap penyidikan untuk menetapkan tersangka.

"Namun kami pastikan ya teman-teman bahwa penyelidikan perkara KCIC ini masih terus berprogres," katanya.

KPK mengimbau kepada siapa saja yang nantinya diundang terkait perkara KCIC agar bersikap kooperatif dan menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan untuk membantu proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Dugaan Mark Up

Penyelidikan kasus Whoosh ini sebelumnya telah dikonfirmasi KPK bergulir sejak awal tahun 2025. Kasus ini menjadi sorotan tajam publik setelah mantan Menkopolhukam Mahfud MD secara terbuka mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran (mark up).

Adapun dugaan mark-up yang diungkap Mahfud--yang ia sebut bersumber dari ekonom Anthony Budiawan dan analis kebijakan publik Agus Pambagio--adalah perbandingan biaya pembangunan per kilometer.

Mahfud membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan di China yang hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

"Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan," ungkap Mahfud dalam kanal YouTube miliknya.

Sementara itu, pihak PT KCIC selaku operator Whoosh, dalam keterangan sebelumnya pada Senin (27/10/2025), menyatakan akan menghormati semua proses hukum yang berjalan di KPK.

Utang dan Bunga Whoosh

Sebagai informasi, investasi pembangunan Whoosh mencapai 7,27 miliar dollar AS atau Rp120,38 triliun. 

Namun, dari seluruh investasi itu, total sebesar 75 persen dibiayai melalui utang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga tiap tahunnya sebesar 2 persen.

Dari segi pembayaran utang, skema yang disepakati yaitu tetapnya besaran bunga yang disepakati selama 40 tahun pertama.

Pada pertengahan pembangunan, turut terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dolar AS.

Pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pun menarik utang lagi dengan bunga yang lebih tinggi yakni sebesar 3 persen.

Adapun separuh utang untuk membiayai cost overrun itu berasal dari tambahan pinjaman CDB. Sementara sisanya dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China.

Direktur Utama (Dirut) PT KAI kala itu, Didiek Haryanto mengatakan besaran bunga utang pembangunan Whoosh dari CBD terbagi menjadi dua tergantung pada denominasi utang.

Total utang 542,7 juta dollar AS diberikan dalam denominasi dollar AS sebesar 325,6 juta dollar AS (Rp 5,04 triliun) bunganya 3,2 persen dan sisanya sebesar 217 juta dollar AS (Rp 3,36 triliun) diberikan dalam denominasi renminbi alias yuan (RMB) dengan bunga 3,1 persen. 

"Tingkat suku bunga flat selama tenor 45 tahun. Untuk loan (denominasi) dollar AS 3,2 persen, untuk loan dalam RMB 3,1 persen," ujarnya.

Namun, dari seluruh investasi itu, total sebesar 75 persen dibiayai melalui utang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga tiap tahunnya sebesar 2 persen.

Dari segi pembayaran utang, skema yang disepakati yaitu tetapnya besaran bunga yang disepakati selama 40 tahun pertama.

Pada pertengahan pembangunan, turut terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dolar AS. Pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pun menarik utang lagi dengan bunga yang lebih tinggi yakni sebesar 3 persen.

Adapun separuh utang untuk membiayai cost overrun itu berasal dari tambahan pinjaman CDB. Sementara sisanya dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China.

Direktur Utama (Dirut) PT KAI kala itu, Didiek Haryanto mengatakan besaran bunga utang pembangunan Whoosh dari CBD terbagi menjadi dua tergantung pada denominasi utang.

Total utang 542,7 juta dollar AS diberikan dalam denominasi dollar AS sebesar 325,6 juta dollar AS (Rp 5,04 triliun) bunganya 3,2 persen dan sisanya sebesar 217 juta dollar AS (Rp 3,36 triliun) diberikan dalam denominasi renminbi alias yuan (RMB) dengan bunga 3,1 persen. 

"Tingkat suku bunga flat selama tenor 45 tahun. Untuk loan (denominasi) dollar AS 3,2 persen, untuk loan dalam RMB 3,1 persen," ujarnya.

KAI Sebut Utang Whoosh Diserahkan ke Danantara

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menegaskan utang Whoosh kini resmi telah menjadi tanggung jawab BPI Danantara. Namun, dia tidak menjelaskan detail soal peralihan tanggung jawab tersebut. Bobby hanya menegaskan seluruh utang Whoosh kini sedang dibahas Danantara dan pemerintah.

"Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding KAI. Lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah tentunya," tuturnya.

Sebelumnya, Bobby telah menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (3/11/2025).

Adapun salah satu yang dibicarakan terkait polemik utang Whoosh. “Kita pastikan, tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta–Bandung, tentu negara, pemerintah akan hadir,” kata AHY.

(*/Tribun-medan.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo: Tak Usah Ribut-ribut Whoosh, Tidak Ada Masalah, Saya yang Tanggungjawab

Baca juga: POLEMIK Kereta Cepat Whoosh: Dulu Ngototnya Rini Soemarno untuk China, Kini Prabowo Panggil Jonan

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan