Berita Nasional

Ditantang KPK Laporkan Diduga Mark Up Whoosh 3 Kali Lipat, Mahfud MD Sebut Nama 2 Sosok Ini Awalnya

Menurut Mahfud MD, KPK seharusnya proaktif dengan melakukan pengusutan atas dugaan korupsi di proyek tersebut tanpa perlu menunggu dirinya

Kompas.com/ YouTube Mahfud MD Official
MAHFUD MD BICARA SOAL WHOOSH - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh kini tengah disorot karena beban utangnya mencapai Rp 116 triliun. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan peranan besar Presiden ke-7 RI, Jokowi dalam proyek Whoosh. 

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menantang Mahfud MD untuk membuat laporan resmi adanya dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh era Jokowi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto buka suara.

Biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di Cina hanya 17–18 juta dolar AS sebut Mahfud.

Setyo mengatakan KPK belum menerima informasi resmi dari internal maupun eksternal menanggapi hal itu.

Namun, ia berharap Mahfud MD memiliki data pendukung yang bisa memperjelas dugaan tersebut.

“Sampai sekarang sih belum terinformasi ya, artinya dari internal,” kata Setyo dalam keterangannya, Sabtu (18/10/2025).

“Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu, ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” lanjutnya.

Mendapat adanya tantangan dari KPK, Mahfud MD langsung bereaksi.

Menurut Mahfud MD, KPK seharusnya proaktif dengan melakukan pengusutan atas dugaan korupsi di proyek tersebut tanpa perlu menunggu dirinya membuat laporan resmi ke KPK.

Tanggapan Mahfud MD ke KPK ini dia sampaikan melalui unggahan cukup panjang di akun media sosial X pada Sabtu, 18 Oktober 2025.

Berikut rincian unggahan Mahfud MD di X:

Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor ttg dugaan mark up  Whoosh. Di dlm hukum pidana, jika ada informasi ttg dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa jg memanggil sumber info utk dimintai keterangan. 

Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yg tdk diketahui oleh APH shg perlu ada yg melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH hrs langsung bertindak menyelidiki tak perlu menunggu laporan.

Dlm kaitan dgn permintaan agar saya membuat laporan, ini kekeliruan yg kedua dari KPK. Yg berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan saya. 

Seperti saya sebut di podcast TERUS TERANG yg awalnya menyiarkan itu adl NusantaraTV dlm rubrik "Prime Dialog" edisi 13 Oktober 2025 dgn narsum Agus Pambagyo dan Antony Budiawan. 

Semua yg sy sampaikan sumbernya adl NusantaraTV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagyo yg disiarkan scr sah dan terbuka. Saya percaya kpd ketiganya maka saya bahas scr terbuka di podcast TERUS TERANG.  

Jadi jika memang berminat menyelidiki Whoosh KPK  tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV tsb. Setelah itu panggil NusantaraTV, Antoni Budiawan dan Agus Pambagyo untuk menjelaskan. Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan. 

Tapi aneh jika lembaga sebesar KPK tidak tahu bahwa NusantaraTV sdh menyiarkan masalah tsb. sebelum saya membahas di podcast TERUS TERANG. Terlebih hal itu sdh sy sebutkan juga. Coba lihat lagi????

Jubir KPK Sentil Mahfud MD

Adalah juru bicara KPK Budi Prasetyo yang menyampaikan pernyataan halus sebelumnya menanggapi paparan Mahfud MD soal dugaan mark up besar-besaran di proyek kereta cepat di sebuah podcast.

Budi Prasetyo mengimbau masyarakat yang memiliki data dan informasi awal mengenai dugaan korupsi tersebut agar segera menyampaikan laporan resmi melalui saluran pengaduan yang tersedia agar dapat ditelaah lebih lanjut.

"Kami mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal, silakan sampaikan aduan kepada KPK," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10/2025). 

"Tentu laporan perlu dilengkapi juga dengan informasi dan data awal sehingga nanti dalam proses telaah dan verifikasinya menjadi lebih presisi," kata dia.

Budi mengatakan, informasi yang beredar soal dugaan mark up Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung saat ini masih bersifat awal.  KPK memerlukan data yang valid untuk menindaklanjuti apakah ada unsur korupsi dalam proses pengadaannya. 

"Sedangkan kalau soal kerugian keuangan negara itu kan mesti dihitung oleh auditor negara, bisa oleh BPK ataupun BPKP," katanya.

Di podcast yang kemudian potongan videonya viral di media sosial tersebut, Mahfud membeberkan adanya perbedaan biaya pembangunan kereta cepat per kilometer yang sangat signifikan antara perhitungan versi Indonesia dengan perhitungan di China.

PEMBATALAN TIKET WHOOSH - Pembatalan atau Refund tiket Kereta Cepat Whoosh kini dapat dilakukan dengan cara online maupun offline. Berikut mekanisme pembatalannya.
DUGAAN MARK UP KERETA CEPAT - Di sebuah podcast, Mahfud MD menyatakan, menurut hitung-hitungan pihak Indonesia, biaya pembangunan per 1 km kereta Whoosh mencapai 52 juta US dolar. Tapi di China sendiri hitungannya hanya 17 sampai 18 juta dolar AS atau naik tiga kali lipat. 

"Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di China sendiri hitungannya 17 sampai 18 (juta) US dolar. Naik tiga kali lipat kan," ungkap Mahfud dalam video yang dikutip Kamis (16/10/2025).

Mahfud mengaitkan dugaan ini dengan beban utang proyek Whoosh yang diperkirakan mencapai Rp 4 triliun pada tahun 2025. 

Menurutnya, beban tersebut membengkak karena perubahan skema pembiayaan dari tawaran Jepang dengan bunga 0,1 persen ke Cina dengan bunga awal 2 persen yang kemudian naik menjadi 3,4 persen akibat pembengkakan biaya (overrun).

Mahfud menyerukan adanya penyelidikan, berdasarkan catatan, menunjukkan bahwa biaya pembangunan Whoosh per kilometer sebesar Rp 780 miliar dinilai lebih murah dibandingkan proyek MRT Jakarta yang mencapai Rp 1,1 triliun per kilometer.

Dia juga mendukung sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan membayar utang Whoosh menggunakan APBN dan meminta pemerintah mengambil kebijakan progresif agar beban utang tidak semakin membengkak.

Artikel sudah tayang di Tribunnews

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved