Kritik Ferdinand Hutahaen dan Respons Gubernur Mualem Soal Kontroversi Bobby Nasution Truk Pelat BL

TRIBUN-MEDAN.com - Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaen dan Gubernur Aceh Mualem memberikan reaksinya usai viral aksi Bobby Nasution menghentikan sebuah truk berpelat BL asal Aceh. 

Sebelumnya viral, Bobby Nasution bersama jajarannya  menghentikan truk berpelat BL dan meminta agar pelatnya atau mutasi.

Video yang viral dinarasikan razia, padahal Bobby mengatakan bukan razia tapi hanya sosialisasi terkait penggunaan pelat terhadap pengemudi dari luar daerah Sumut. 

Atas tindakan itu, Ferdinand melihat perintah Bobby itu menunjukkan ketidakpahamannya soal pemerintahan.

Ia menegaskan, tidak ada aturan di Indonesia yang melarang kendaraan berpelat daerah tertentu beroperasi di wilayah lain. 

"Bobby Nasution kembali menunjukkan ketidakpahamannya soal pemerintahan. Itu sebuah kedunguan yang terlalu dalam," kata Ferdinand Hutahaean dikutip dari instagram pribadinya, Senin (29/9/2025).

Ferdinand melanjutkan jika Pemprov Sumut ingin mendapatkan nilai tambah dari kendaraan luar daerah yang beroperasi penuh di wilayahnya, maka semestinya dibuat aturan berupa Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda) terkait retribusi jalan. 

"Kalau Bobby ingin mendapatkan nilai tambah dari kendaraan daerah yang beroperasi penuh di wilayah Sumut maka keluarkan Pergub dan Perda yang mengatur itu untuk mendapatkan retribusi tambahan bagi maintenance jalan," jelas Ferdinand.

"Bukan menyuruh ganti plat nomor," sambungnya.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Ferdinand Hutahaean pun menyebut kontroversi yang pernah dilakukan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

"Bobby, Bobby, setelah kau ribut dengan aceh soal empat pulau beberapa bulan lalu yang sialnya sekarang kau mau mempermalukan rakyat Sumatera Utara lagi. Jangan sampai rakyat Sumut dianggap bodoh oleh Rakyat Aceh," kata Ferdinand Hutahaean.

"Kau belajarlah sedikit mengganti plat nomor itu adalah bentuk ketidakpahaman mu tentang pemerintahan," katanya.

"Kitab bukan negara federal, kita bukan negara serikat tapi kita NKRI, negara persatuan maka mereka boleh bebas beroperasi di manapun," tegas Ferdinand Hutahaean.

Reaksi Gubernur Aceh Mualem

Muzakir Manaf alis Mualem menanggapi santai dan meminta masyarakat Aceh tetap tenang dan tidak terpancing dengan kebijakan menantu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

“Hana peu peduli tat, tanyoe tenang mantong, hana ta kira pih. Ta kira nyan angin berlalu, kicauan burung, yang merugikan dia sendiri. (Tidak perlu ditanggapi, kita tenang saja, tidak kita anggap pun. Kita anggap itu angin berlalu, kicauan burung, yang rugi dia sendiri),” tukas Mualem.

Hal ini disampaikan dalam forum resmi Pendapat Akhir Gubernur Aceh terhadap Rancangan Qanun Perubahan APBA Tahun Anggaran 2025 di ruang Serbaguna DPRA, Senin (29/9/2025) sore.

Kendati demikian, Mualem mengingatkan agar masyarakat Aceh tetap waspada bila kebijakan itu sampai merugikan langsung.

“Tapi tanyoe ta wanti-wanti chit. Menyoe ka di peubloe, ta bloe. Menyeu ka gatai ta garoe. (Tapi harus kita wanti-wanti juga. Kalau sudah dijual, kita beli. Kalau gatal ya kita garuk,” tegas Mualem.

Pernyataan tersebut mengandung filosofi lokal yang dalam bahwa: Aceh tidak akan memulai konflik, tetapi tidak akan tinggal diam jika haknya diganggu

Sikap ini mencerminkan prinsip kehormatan dan kedaulatan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh.

Di sisi lain, sikap tenang dan tidak reaktif dari Mualem terhadap kebijakan yang dinilai kontroversial dan berpotensi memicu ketegangan antarwilayah itu, patut dipuji.

Ia menegaskan bahwa masyarakat Aceh tidak perlu terpancing emosi atau melakukan tindakan balasan yang tidak produktif.

Bobby Bantah Razia, Resmi sosialisasi

Seperti diketahui, aksi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Nasution dan jajarannya menghentikan kendaraan berpelat BL asal Aceh di wilayah perbatasan Sumut-Aceh.

Menurut Bobby, langkah ini bukan karena sentimen terhadap Aceh, melainkan bagian dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut dari sektor pajak kendaraan.

Bobby menyebut, bahwa banyak kendaraan perusahaan yang beroperasi di Sumut tetapi masih menggunakan pelat dari luar daerah, sehingga pajaknya tidak masuk ke Sumut.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan diterapkan mulai 2026 dan menyasar semua kendaraan perusahaan yang berdomisili di Sumut.

Bobby juga menceritakan kronologi kejadian pada saat penyetopan mobil berpelat Aceh di Langkat.

"Jadi begini, beberapa hari lalu, kita sedang mengecek jalan yang amblas di arah Tangkahan. Ketika di sana, ada tiga kendaraan yang ditegur," jelasnya.

Dikatakannya, kendaraan pertama diberhentikan karena tonasenya melebihi kapasitas.

"Itu sudah bisa dilihat secara fisik dari muatan truknya. Ini milik PTPN. Yang kedua juga sama, muatan berlebih, tetapi ini mengangkut sawit di perusahaan swasta. Yang ketiga, tonase juga berlebih, ketika dilihat pelatnya itu pelat luar. Makanya itu kita sosialisasikan secara langsung, sama seperti yang dilakukan Bapak Gubernur Riau," ucapnya.

Bobby juga membantah kegiatan ini dilakukan dalam bentuk razia.

"Tidak ada. Resmi sosialisasi. Tidak ada melakukan penilangan. Kalau mau razia, ngapain jauh-jauh. Di Medan ini juga banyak pelat BL, kok, sering ketemu juga, tetapi tidak ada pemberhentian," katanya.

Dikatakannya, jika warga di luar Sumut hendak melintas di Sumut, silakan saja. Tidak ada larangan apa pun.

"Kalau melintas, silakan. Kalau pelatnya BL atau pelat BM yang melintas di Sumut, selagi perusahaannya berdomisili di daerah masing-masing, silakan," katanya.

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan