Kabar PHK Karyawan SPBU Swasta Imbas Stok BBM Kosong, Ini Penjelasan Shell dan Pemerintah

TRIBUN-MEDAN.com - Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta tengah ramai menjadi perbincangan di media sosial.

Isu PHK ini mencuat karena pekerja disebut tidak lagi melayani pelanggan akibat kosongnya stok bahan bakar minyak (BBM) nonsubdidi.

Isu mengenai SPBU swasta yang tak lagi menjual bahan bakar minyak (BBM) menjadi perbincangan publik setelah diunggah oleh akun X @salam4jari.

Dalam unggahannya, akun tersebut membagikan tangkapan layar dari platform Threads yang memuat cerita seorang pekerja SPBU.

Tangkapan layar itu menampilkan unggahan dari akun @ilmudata yang menyertakan foto salah satu SPBU Shell yang disebut sudah tidak lagi menjual BBM.

Unggahan tersebut juga dilengkapi dengan percakapan dengan karyawan SPBU.

"Ini kita udah terakhir pak, yang lain udah pada di layoff. Stock impor udah ga akan ada lagi sampe tahun depan. Kalo stock yang di terminal penyimpanan abis, selesai sudah," ujar seorang pegawai dalam tangkapan layar tersebut.

Akun @ilmudata pun menambahkan kondisi itu muncul akibat kebijakan Kementerian ESDM yang membatasi impor BBM untuk SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP.

"Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan Kementerian ESDM untuk menutup/membatasi impor BBM bagi pom bensin swasta seperti Shell, Vivo, BP untuk semua SPBU swasta melakukan import satu pintu lewat Pertamina. Semoga kita dapat kabar Pertamina tidak lagi rugi dan semoga SPBU swasta masih mau investasi di Indonesia," tulis akun itu.

Penjelasan Shell

Shell Indonesia memberikan respons terkait unggahan di media sosial yang menyebut bahwa karyawan SPBU mereka mulai terkena PHK karena kekosongan stok BBM.

President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian mengatakan pihaknya telah melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell imbas kekosongan stok BBM.

Penyesuaian tidak hanya dilakuakan pada jam operasional, tetapi juga pada tim yang bertugas.

"Kami melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap, termasuk penyesuaian jam operasional dan tim yang bertugas melayani para pelanggan," kata Ingrid dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025), dikutip dari Tribunnews.

Ingrid mengatakan, produk BBM jenis bensin Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di sejumlah jaringan SPBU Shell hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Ia memastikan SPBU Shell tetap melayani para pelanggan dengan produk BBM yang masih tersedia dan layanan lainnya, seperti Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell.

"Shell Indonesia senantiasa berupaya untuk memastikan kelancaran pendistribusian dan penyediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell," ujar Ingrid.

"Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk memastikan produk BBM jenis bensin dapat tersedia kembali," sambungnya.

Akan tetapi, Ingrid tidak menyebut jumlah pekerja yang terkena penyesuaian kegiatan operasional dari SPBU Shell.

Penjelasan Kemenaker

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan belum ada laporan resmi.

"Pertama saya belum dapet laporan soal itu," kata Indah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025), dikutip dari Kompas.com.

Ia mengatakan, kabar serupa sempat muncul beberapa bulan.

Setelah dilakukan pengecekan, isu tersebut tidak terbukti.

"Makanya ini yang benar gimana gitu. Silakan aja kalau merasa dirugikan silakan laporkan ke Kemenaker," ujarnya.

Indah menuturkan, PHK tidak selalu menjadi masalah selama ada kesepakatan kedua belah pihak.

"Tapi kalau masalahnya PHK yang memang disepakati oleh kedua belah pihak, bahkan kan beberapa mendapatkan haknya lebih dari undang-undang. Enggak apa-apa, enggak mesti kita ributkan. Kalau disepakati loh ya. Yang masalah kan kalau (PHK) satu pihak," jelasnya.

Penjelasan Menteri ESDM

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kuota impor ke SPBU swasta dibatasi karena pemerintah sudah memberikan kuota impor hingga 110 persen pada tahun ini.

"Saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110 persen," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).

Oleh karena kata Bahlil, tidak tepat apabila kekosongan stok BBM di SPBU swasta tersebut karena pemerintah tidak memberikan kuota impor.

"Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10 persen. Berarti 1 juta 100 kiloliter," katanya.

Apabila masih ada kekurangan kata Bahlil, SPBU swasta bisa berkolaborasi dengan pertamina. Alasannya kata Bahlil, masalah BBM berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

"Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik," katanya.

Jawaban yang sama disampaikan Bahlil saat ditanya mengenai masalah banyaknya pekerja salah satu perusahaan SPBU swasta yakni Shell yang terkena PHK akibat kelangkaan BBM. Ia minta Shell untuk bekerja sama dengan Pertamina.

"Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Dan kemarin saya sudah pimpin rapatnya Pertamina dan Wakil Menteri (Wamen) saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi ini," pungkasnya. 

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan