JOKOWI Lagi-lagi Sebut Tokoh di Balik Isu Ijazahnya hingga Ijazah Gibran

TRIBUN-MEDAN.COM - Polemik ijazah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke publik, memunculkan berbagai spekulasi dan sorotan dari masyarakat.

Dalam pernyataannya di Solo, Jumat (12/9/2025), Jokowi mengungkapkan bahwa isu ini telah bergulir selama empat tahun dan diyakini tidak mungkin bertahan lama tanpa dukungan dari sosok besar di baliknya.

"Kalau nafasnya panjang, kalau nggak ada yang mem-backup, nggak mungkin," ujar Jokowi.

Isu ini tidak hanya menyasar Jokowi, tetapi juga putranya, Gibran.

Gugatan perdata terhadap Gibran atas dugaan penggunaan ijazah SMA yang tidak sah saat mendaftar sebagai calon wakil presiden diajukan oleh warga sipil bernama Subhan Palal. Gugatan tersebut tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.

Jokowi menyebut bahwa keputusan menyekolahkan Gibran di luar negeri adalah pilihannya sendiri, dengan harapan agar sang anak bisa lebih mandiri.

"Yang nyarikan saya. Biar mandiri aja," tuturnya.

Meski menghadapi berbagai tudingan, Jokowi menegaskan akan mengikuti proses hukum yang berlaku dan siap menghadapi siapa pun yang mengajukan gugatan.

"Semua kita layani," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, menyebut bahwa dalang dari persoalan ini adalah kekuatan besar yang ingin menggagalkan pasangan Prabowo-Gibran hingga 2029.

"Saudara Roy Suryo cs ini kan hanya pion-pion saja," ujar Silfester dalam tayangan YouTube Kompas TV.

Di tengah polemik tersebut, ahli telematika Roy Suryo dan dokter Tifauzia Tyassuma turut meminta kesempatan untuk beraudiensi dengan DPR guna membahas keabsahan ijazah Jokowi dan Gibran.

Rangkaian Polemik Ijazah Jokowi dan Gibran

Isu Ijazah Palsu Muncul (2021):

• Polemik ijazah Presiden Joko Widodo dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, mulai mencuat sejak empat tahun lalu.

Jokowi Menyebut Ada Dalang Besar (Juli 2025)

• Jokowi secara terbuka menyatakan bahwa isu ijazah palsu tidak mungkin bertahan lama tanpa sokongan dari aktor besar.
• Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai bagian dari agenda politik besar yang juga menyasar Gibran.

Pernyataan Terbaru Jokowi (12 September 2025)

• Jokowi kembali menegaskan bahwa ada sosok besar di balik polemik ijazah dirinya dan Gibran.
• Ia menyatakan bahwa isu ini tidak mungkin bertahan tanpa backup kuat.
• Jokowi juga menyebut kemungkinan cucunya, Jan Ethes, akan mengalami hal serupa.

Gugatan Subhan Palal terhadap Gibran (29 Agustus 2025)

• Subhan Palal menggugat Gibran secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan penggunaan ijazah SMA yang tidak sah.
• Ia menuntut ganti rugi sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta ke kas negara.

Polda Metro Jaya Menyita Ijazah Jokowi (September 2025)

• Ijazah asli Jokowi disita untuk uji forensik sebagai bagian dari proses hukum.

Silfester Matutina Menyebut Dalang Besar (28 Juli 2025)

• Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, menyebut bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan hanyalah pion dari kekuatan besar yang ingin menggagalkan pasangan Prabowo-Gibran.

Permintaan Audiensi ke DPR oleh Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (Agustus 2025)

• Mereka meminta kesempatan untuk mengikuti RDPU dengan DPR guna membahas keabsahan ijazah Jokowi dan Gibran.
• Roy menyoroti kejanggalan dalam riwayat pendidikan Gibran dan menyebut ada bukti bahwa Gibran bersekolah di Solo.

Dukungan Habib Rizieq untuk Rismon Sianipar Cs

Di tengah sorotan publik terhadap isu ijazah ini, sebelumnya sebuah pertemuan terjadi di Petamburan. Habib Rizieq Shihab duduk dikelilingi para aktivis, intelektual, dan sejumlah purnawirawan TNI. Dalam suasana yang penuh semangat, ia berpegangan erat dengan Rismon Sianipar, menunjukkan dukungan yang tak tergoyahkan.

Pertemuan tersebut terekam dalam video yang diunggah kanal YouTube Langkah Anies pada Senin, 5 Mei 2025, berjudul "Dukungan Habib Rizieq Untuk Dr. Rismon Sianipar! Polisi Wajib Dukung Mengusut Pelaku Ijazah Palsu!".

Diskusi yang berlangsung membahas tiga isu utama: dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, kezaliman proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2, dan delapan pernyataan Forum Purnawirawan TNI.

Rismon Sianipar menuding ijazah Universitas Gadjah Mada milik Presiden Jokowi tidak valid secara hukum dan akademik. Habib Rizieq memberikan dukungan penuh terhadap langkah ilmiah yang dilakukan Rismon dan timnya.

"Saya cermati, apa yang dilakukan Bang Rismon dan kawan-kawan sudah betul. Penelitian ilmiah, itu jalan yang benar," ujar Habib Rizieq lantang.

Ia menegaskan bahwa pengadilan adalah tempat paling terhormat untuk membuktikan keaslian ijazah tersebut. "Kalau asli, buktikan di pengadilan. Kalau palsu, pelaku harus dihukum," tegasnya.

Habib Rizieq juga mengecam laporan balik terhadap Rismon sebagai tindakan kekanak-kanakan dan meminta Kapolda Metro Jaya untuk mengabaikannya.

"Saya kaget, penelitian ilmiah dikriminalisasi. Itu menunjukkan Jokowi panik," ucapnya.

Dukungan ini memperkuat gelombang desakan agar isu dugaan ijazah palsu Jokowi benar-benar diadili.

Isu kedua yang dibahas adalah proyek PSN PIK 2, yang dituding merampas tanah rakyat. Muhammad Said Didu menyebut proyek tersebut sebagai puncak gunung es praktik oligarki.

"Oligarki menyogok penguasa, memelihara preman, menggusur rakyat. Harga tanah dibeli Rp35.000–Rp50.000 per meter, tapi dijual kembali Rp50 juta. Ini perampokan terang-terangan," ujarnya.

Marwan Batubara, mantan anggota DPD RI, menambahkan bahwa banyak rakyat meninggal karena tekanan, bahkan saat dirawat pun penyidik datang memaksa tanda tangan pelepasan tanah.

"Sertifikat diambil, tanah diklaim perorangan. Pemerintah tidak berdaya menghadapi negara dalam negara," kata Marwan.

Habib Rizieq menyatakan bahwa kezaliman proyek ini sudah terasa sejak 2018, jauh sebelum PSN ditetapkan. Ia menyebut banyak warga tidak mendapat ganti rugi yang layak.

"Saya atas nama Tripilar (FPI, GNPF Ulama, Persada 212) dukung penuh. Kami siap beri bantuan hukum atau gelar aksi besar di Banten," ujarnya.

Di akhir diskusi, Said Didu membagikan kisah memilukan tentang seorang warga yang lahannya digusur dan mengalami tekanan mental hingga wafat. Modus serupa disebut terjadi dari Kalimantan hingga Papua.

Isu ketiga yang dibahas adalah delapan pernyataan Forum Purnawirawan TNI. Habib Rizieq menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan tersebut.

"Saya memberikan dukungan sepenuhnya atas pernyataan yaitu 8 peringatan yang diberikan oleh para purnawirawan jenderal," ujarnya.

Ia menilai bahwa pernyataan tersebut menjadi pertimbangan penting yang seharusnya diambil oleh pemerintah.

Tak hanya itu, Habib Rizieq bahkan menambahkan satu pernyataan tambahan yang berkaitan dengan Presiden Jokowi.

"Jadi sekali lagi saya mendukung 8 pernyataan tadi, kalau saya tambahkan satu lagi yang kesembilan: tangkap dan adili Jokowi. Takbir!" tandasnya, diikuti gema takbir dalam ruangan.

(*/Tribun-medan.com)

Artikel telah tayang di Tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel