Rasa Kasihan Rocky Gerung ke Jokowi Usai Wamanaker Kena OTT: Relawannya Rakus, Bosnya Juga

TRIBUN-MEDAN.com - Pengamat politik, Rocky Gerung, mengaku kasihan lihat Presiden RI Prabowo Subianto dan Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) imbas kasus Wakil Menteri Tenaga Kerja RI (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dimulai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Rabu (20/8/2025) malam.

Rocky Gerung mengatakan, kasus Immanuel Ebenezer ini akan menjadi beban bagi Presiden RI Prabowo Subianto dan Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Rocky Gerung menyebut, terjeratnya Noel dalam OTT KPK kemarin jelas memengaruhi beban psikologi Jokowi.

Apalagi, Noel tak hanya dikenal sebagai Wamenaker RI, tetapi juga masih tercatat sebagai Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), relawan garis keras pendukung Jokowi pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 yang dibentuk pada 6 Juni 2014.

Menurut eks dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) ini, kasus Noel membentuk penalaran bahwa jika seorang relawan korup, maka orang yang didukungnya (dalam hal ini, Jokowi) juga korup. 

Hal tersebut, Rocky menilai, akan memperberat beban Jokowi yang belakangan ini didera tudingan ijazah palsu dan dinobatkan sebagai finalis dalam daftar presiden korup 2024 yang dirilis oleh organisasi nirlaba, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

"Sangat logis memang, bila akhirnya orang membuat penalaran kalau relawan-relawan Jokowi ternyata rakus kekuasaan sekaligus rakus uang, itu artinya bosnya juga rakus," kata Rocky, dikutip dari tayangan video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Rabu (20/8/2025) kemarin.

"Satu reasoning yang menunjukkan bahwa rezim sebelum Presiden Prabowo ini adalah rezim yang betul-betul korup, bukan sekedar dugaan-dugaan sinisme, tapi makin lama makin terbukti dan ini juga akhirnya membebani psikologi Pak Jokowi."

"Kan orang akan sasar lagi Pak Jokowi yang udah-udah secara psikologis tertekan hari-hari ini karena kasus ijazah palsu."

"Ditambah lagi dengan berita semacam ini, makin tudingan itu bahwa 'oh ternyata rezim Jokowi itu memang memelihara mereka yang dari awal punya corruptive mind, punya pikiran yang koruptif' dan sekarang secara material diperlihatkan, puluhan mobil mewah, ratusan miliar, segala macam itu dan dalam sistem yang memang direncanakan."

Bahkan, dengan kasus yang menyeret Noel ini, Rocky Gerung merasa kasihan dengan Jokowi.

"Buat saya, kasihan aja Presiden Jokowi yang harusnya ikut diselamatkan oleh para pendukungnya, oleh relawan, oleh buzzer. Ternyata relawan dan buzzer ini juga tidak kalah rakus dengan apa yang dibayangkan oleh publik itu," tutur akademisi yang sering menyoroti isu feminisme tersebut.

Selanjutnya, Rocky Gerung menyebut, terjaringnya Noel dalam OTT KPK bisa menjelekkan citra Indonesia di mata internasional, sehingga turut menambah beban Prabowo.

Sebab, Indonesia akan dipandang sebagai negara yang dipenuhi kasus korupsi dan tidak layak untuk menanam investasi.

Apalagi, Prabowo juga sedang berusaha menarik investor untuk menanamkan modal demi mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Tatapan mata internasional buat Indonesia tidak layak investasi karena yang mau diinvestasikan dikorupsi," ujar Rocky Gerung.

"Ini juga beban bagi Presiden Prabowo yang berupaya untuk meminang investor dunia supaya masuk ke Danantara, ke infrastruktur, memulai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai lahan investasi yang bermutu."

"Sekarang investor itu makin lama makin 'ya udahlah, jangan masuk di situ deh.' Kenapa? Ya menterinya aja korup."

"Jadi, ini beban bagi Pak Prabowo, karena salah satu atau beberapa anggota kabinetnya ada di dalam sorotan KPK tuh."

Rocky Gerung juga menilai, nanti indeks korupsi Indonesia semakin menurun sehingga menciptakan kesan negatif, dan menghambat upaya Prabowo untuk memperbaiki citra Indonesia di mata dunia

"Ya, dengan cepat saya menduga, nanti dalam satu minggu ke depan, indeks korupsi Indonesia drop," ujar Rocky.

"Lama-lama indeks kita mungkin tinggal 12, artinya dari dari 100 orang tinggal 12 yang enggak korupsi. Jadi sebetulnya kita menyumbang pada pemburukan pandangan publik terhadap Indonesia."

"Presiden Prabowo berupaya untuk menahan supaya Indonesia tidak jadi bahan olok-olok di dunia, ternyata justru dari dalam kabinet sendiri itu menyumbang negative impression, pasti berakibat pada melemahnya profil internasional Indonesia," imbuhnya, seperti dilansir dari Tribunnews

Modus Immanuel Biaya Rp275.000 jadi Rp6 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Jumat (22/8/2025).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Wamenaker Immanuel Ebenezer sudah mengenakan rompi tahanan dan ditampilkan di ruang jumpa pers KPK bersama belasan tersangka lainnya pada pukul 15.41 WIB.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Sertifikat K3 adalah bukti formal dan pengakuan resmi bahwa seseorang atau suatu perusahaan memiliki kompetensi dan memenuhi standar dalam penerapan K3, yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif dengan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Sertifikat K3 ini dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

Melansir laman Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), K3 adalah bidang yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan dan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Sertifikasi K3 dibutuhkan sebagai bentuk pengakuan keahlian di bidang K3.

Adapun pihak yang wajib memiliki sertifikat K3 adalah pekerja atau calon pekerja di bidang HSE (Health, Safety, and Environment) atau sejenisnya.

Salah satu sertifikasi tersebut ialah sertifikat ahli K3 umum (AK3U).

Dengan sertifikasi ahli K3 umum, perusahaan dapat mengetahui kapasitas seseorang untuk menerapkan prosedur K3 di tempat kerja.

Dengan menerapkan prosedur K3 yang baik dan benar, maka tingkat kecelakaan kerja bisa lebih diminimalisir.

Wakil Menteri Tenaga Kerja atau Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan dan kawan-kawan menjadi tersangka kasus pemerasan terkait penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan modus menaikkan biaya penerbitan sertifikat K3.

“Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena ada tindak pidana pemerasan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

Setyo mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa ada 145,77 juta orang yang menjadi buruh, atau 54 persen total penduduk Indonesia.

Para buruh di bidang tertentu diwajibkan memiliki sertifikat K3 dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman.

Namun sertifikasi ini dikorupsi. “Adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut,” kata Setyo. 

Penggelembungan biaya sertifikasi K3 ini berarti dua kali lipat ketimbang upah rata-rata buruh.

“Biaya sebesar Rp6 juta ini dua kali lipat dari rata-rata pendapatan atau UMR yang diterima para pekerja dan para buruh tersebut,” kata Setyo.

Noel jadi tersangka Immanuel Ebenezer atau Noel menjadi salah satu dari 11 orang tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

"KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, seperti dilansir Kompas.com. 

Setyo menyebutkan, dalam perkara ini, Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar.

Uang tersebut berasal dari praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3.

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan