KPK Ngaku Sudah Selidiki Dugaan Korupsi Whoosh Sejak Awal Tahun Sebelum Diungkit Mahfud MD

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mengakui telah melakukan penyelidikan dugaan penggelembungan anggaran atau mark up proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung atau Whoosh. 

Penyelidikan ini menjadi babak baru dalam kontroversi yang telah lama menyelimuti proyek tersebut, yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik.

Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa penyelidikan sudah memasuki tahap aktif. 

"Saat ini sudah pada tahap penyelidikan," kata Asep Guntur dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (27/10/2025).

Baca juga: AKHIRNYA Jokowi Angkat Bicara Soal Polemik Biaya Proyek Kereta Cepat Whoosh: Bukan Cari Untung

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menambahkan proses penyelidikan sudah dilakukan sejak awal tahun 2025.

 "Penyelidikan perkara ini sudah sejak awal tahun," ujarnya.

Karenanya, KPK belum bisa menyampaikan secara detail materi perkembangan dari perkara tersebut.

“Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tentu tim terus melakukan pencarian, keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.

Baca juga: Gaji PNS 2026 Naik atau Tidak? Jawaban Menteri Keuangan Purbaya: Nanti Saya Dimarahi

Budi juga mengimbau masyarakat untuk menyampaikan informasi atau data terkait dugaan kasus korupsi di proyek kereta cepat tersebut.

Dia mengatakan, setiap informasi atau data yang disampaikan akan menjadi pengayaan tim penyelidik untuk menelusuri dan mengungkap dugaan korupsi.

Selain itu, KPK juga akan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui perkara tersebut. 

“Jadi, memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tentu tim terus melakukan pencarian, keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini,” ucap dia.

Langkah KPK ini muncul setelah adanya polemik publik yang mencuat, terutama setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan dugaan mark-up dalam proyek tersebut.

Baca juga: Kronologis Kecelakaan Maut Musra Awaluddin, Kabid Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar

Mahfud MD menolak melaporkan secara resmi dugaan tersebut ke KPK dengan alasan bahwa lembaga antirasuah sudah mengetahui informasi itu dan pelaporan resmi dianggap hanya akan membuang waktu.

Namun, ia menegaskan kesiapannya untuk memberikan keterangan jika dipanggil oleh KPK.

Dugaan Mark-Up dan Perbandingan Biaya

Dugaan mark-up yang diungkap Mahfud berasal dari perbandingan biaya pembangunan per kilometer kereta cepat.

Menurut informasi yang disampaikan, biaya pembangunan per kilometer proyek Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di Cina hanya sekitar 17 hingga 18 juta dolar AS.

Perbedaan biaya yang signifikan ini menimbulkan kecurigaan adanya penggelembungan anggaran hingga tiga kali lipat.

Terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi sorotan mengenai besarnya utang proyek Whoosh dengan menegaskan bahwa proyek ini bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial untuk masyarakat.

Jokowi menjelaskan bahwa proyek ini bertujuan mengatasi kemacetan parah di wilayah Jabodetabek dan Bandung yang telah berlangsung selama puluhan tahun, yang menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.

Jokowi menekankan bahwa transportasi massal adalah layanan publik yang tidak diukur dari keuntungan finansial, melainkan dari keuntungan sosial seperti pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya yang menyatakan bahwa tidak ada transportasi publik di dunia yang menguntungkan secara finansial dan negara harus menanggung subsidi yang terukur untuk layanan tersebut.

Poin-Poin Penting Penyelidikan Dugaan Mark-Up Proyek Whoosh 

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulai penyelidikan terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

2. Penyelidikan ini dikonfirmasi oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, namun belum ada rincian kapan dimulai.

3. Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menolak melapor resmi ke KPK karena menganggap KPK sudah mengetahui informasi tersebut, namun siap memberikan keterangan jika dipanggil.

4. Dugaan mark-up biaya pembangunan per kilometer yang disampaikan Mahfud menunjukkan biaya di Indonesia tiga kali lipat dibandingkan di Cina.

5. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan proyek Whoosh adalah investasi sosial, bukan untuk keuntungan finansial, dengan tujuan mengurangi kemacetan dan dampak negatifnya.

6. Jokowi dan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan sepakat bahwa transportasi publik tidak menguntungkan secara finansial dan memerlukan subsidi pemerintah yang terukur.

7. Utang proyek Whoosh mencapai Rp116 triliun, sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga tetap selama 40 tahun.

8. Terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS yang menyebabkan penarikan utang tambahan dengan bunga lebih tinggi.

9. Mahfud MD menyoroti berbagai isu proyek, termasuk pengalihan kontrak, pemecatan pejabat, dugaan korupsi, dan perlunya penyelesaian hukum.

10. Kontrak dengan China dianggap sangat ketat dan mengutamakan kerahasiaan serta kepentingan nasional China.

11. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan Danantara sedang mencari opsi terbaik untuk penyelesaian utang, termasuk negosiasi dengan pihak China.

12. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan ikut campur dalam restrukturisasi utang karena proyek bersifat business to business (B2B).

13. COO Danantara, Dony Oskaria, menyatakan Whoosh sudah memberikan manfaat operasional dengan kapasitas angkut hingga 30 ribu penumpang per hari.

14. Negosiasi utang mencakup jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan mata uang pembayaran.

15. Utang proyek terdiri dari denominasi dolar AS dan renminbi dengan bunga sekitar 3,1-3,2 persen dan tenor hingga 45 tahun.

16. Pembiayaan cost overrun berasal dari pinjaman tambahan CDB dan patungan modal BUMN Indonesia serta pihak China.

17. Proyek memberikan tekanan keuangan pada PT KAI yang masih mencatat kerugian pada semester I-2025.

(*/Tribun-medan.com)

Artikel sebagian telah tayang di Kompas.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan