Perkumpulan SMI Kutuk Keras Praktik Kekerasan Aparat Terhadap Demonstrasi Rakyat

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) mengutuk keras praktik kekerasan aparat terhadap demonstrasi rakyat, khususnya tragedi rantis Polri yang menewaskan pengemudi ojek online, sebagai pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan. Demikian disampaikan Perkumpulan SMI dalam keterangan persnya yang diterima Tribun-Medan.com, Sabtu (30/8/2025). 

Kristian Redison Simarmata dari Perkumpulan SMI mengatakan, gelombang demonstrasi sejak 25 Agustus 2025 adalah bentuk kekecewaan masyarakat yang turun ke jalan bukan ingin membuat kekacauan, melainkan karena kehidupan yang semakin tercekik akibat kebijakan dari pemerintah dan DPR RI

Ketidakmampuan pemerintah dan DPR menyelesaikan persoalan menurunnya daya beli masyarakat dan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, justru dijawab dengan menaikkan dan memperluas pungutan pajak. Keresahan masyarakat semakin nyata dengan perilaku elit politik dan pejabat negara yang bermewah-mewah dan rangkap jabatan sebagai kompensasi politik.

"Efisiensi yang digembar-gemborkan seperti jargon kosong, karena anggaran negara terkuras untuk membiayai  kabinet gemuk, korupsi , kolusi,  dan nepotisme yang mempersempit ruang meritokrasi dan menutup pintu bagi rakyat biasa," kata Kristison.

Lebih menyakitkan lagi, suara dan kritik rakyat dilecehkan, dengan berbagai pernyataan sejumlah pejabat dan anggota DPR RI yang merendahkan rakyat. Padahal anggota DPR dan pejabat negara menikmati hasil dari pungutan pajak berupa fasilitas mewah, sementara masyarakat diminta bersabar dalam kesulitan

"Tragedi memilukan ketika kendaraan taktis Polri melindas seorang pengemudi ojek online hingga meninggal menjadi puncak bukti bahwa negara telah kehilangan empati dan menganggap rakyat sebagai musuh," ujarnya. 

Baca juga: Presiden Prabowo Intruksikan Polri dan TNI Ambil Tindakan Tegas ke Aksi Anarkis Saat Demo

Selain mengutuk keras praktik kekerasan apareat, Perkumpulan SMI juga menuntut presiden  bertanggung jawab atas kekerasan aparat, menindak tegas pelaku di lapangan maupun komando di atasnya, serta memberikan kompensasi dan pemulihan yang layak kepada keluarga korban. Kemudian mendesak Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman RI melakukan investigasi independendan mengumumkan hasil penyelidikan kepada publik. 

Lalu menuntut DPR RI segera menghentikan dan membatalkan berbagai kebijakan terkait fasilitas mewah bagi Anggota DPR dan pejabat negara. Serta meendesak pemerintah dan elit politik mengakhiri praktik KKN dan menata ulang sistem meritokrasi di seluruh institusi negara. 

Perkumpulan SMI juga menyerukan kepada masyarakat sipil untuk tidak tunduk pada normalisasi korupsi dan kekerasan negara. Melainkan bersatu menjaga demokrasi dan memperjuangkan keadilan sosial secara konstitusional

"Negara harus hadir untuk rakyat, bukan rakyat untuk negara. Maka kekerasan atas nama negara tidak akan pernah bisa mengubur suara rakyat, justru setiap praktik kekerasan akan melahirkan kekerasan berikutnya," pungkasnya. (*/top/Tribun-Medan.com)