Luhut Pandjaitan Angkat Bicara soal Megawati Tak Hadir di Upacara Kemerdekaan ke-80 RI di Istana

TRIBUN-MEDAN.COM - Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara mengenai ketidakhadiran Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dalam upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus senior Partai Golkar itu mengatakan, dirinya sebenarnya berharap para mantan Presiden yang hadir dalam upacara perdana Prabowo lengkap.

Namun, dia memaklumi jika memang Megawati berhalangan hadir. 

"Ya memang kita berharap lengkap, tapi mungkin Ibu Mega berhalangan, enggak apa-apa," ujar Luhut.

Luhut menyebut, kekompakan adalah kunci.

Dia menekankan penting bagi pemerintah untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka bersatu. 

"Saya pikir seperti yang sudah katakan tadi, kekompakan itu menjadi kunci ya. Jadi, ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, ada Pak Presiden Prabowo, kan ini 3 presiden yang terpilih. Yang pertama dulu saya kira Pak SBY, kedua Pak Jokowi, yang ketiga sekarang Pak Prabowo,"tutur dia. 

"Saya kira 1 momen yang bagus untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa kita ini satu," imbuh Luhut. 

Diketahui, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam upacara HUT RI perdana Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Ketua DPR RI Puan Maharani membawa pesan dari  Megawati Soekarnoputri yang tidak hadir dalam upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).

Puan menyampaikan bahwa Megawati mengirimkan pesan untuk memajukan negara.

Puan sendiri hadir dalam upacara di Istana Merdeka mengenakan baju adat Sumatera Barat bernuansa merah putih, yang dianggapnya cantik dan bagus.

"(Pesan Bu Mega) Gimana kita sama-sama berjuang memajukan negara, agar menjadi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat," kata Puan, di Istana Merdeka, Minggu.

Puan juga menyampaikan bahwa Megawati tidak bisa hadir karena ada acara rutin.

"Bu Mega upacara di DPP Lenteng Agung," ucap dia.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan makna HUT RI. Ia ingin Indonesia lebih kuat dan hebat. "Biar Indonesia sejahtera, biar Indonesia bersatu dan juga Indonesia yang kuat dan hebat, bermartabat,"ujar dia. 

Sebelumnya, ketidakhadiran Megawati diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. "Presiden ke-5 konfirmasi terakhir berhalangan hadir untuk mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka," ucap Prasetyo.

Pidato Megawati di Lenteng Agung

Sementara, Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada kader agar PDIP tak menjadi partai yang hanya ikut arus. Ia menyebut PDIP adalah partai ideologis yang teguh pada ajaran Bung Karno.

"PDIP harus menjadi garda terdepan dalam menghadapi tantangan ini. Jangan sekali-kali kita menjadi partai yang hanya ikut arus," kata Megawati dalam sambutannya saat menjadi instruktur upacara pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 RI di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025).

Presiden RI kelima itu mengaku tak mau PDIP hanya berani bicara saat kampanye, namun diam di depan penderitaan rakyat. Menurut Mega, PDIP adalah partai marhaen, sesuai ajaran Bung Karno.

Megawati dalam pidatonya menyampaikan lima poin arahan kepada kader.

Pertama, dia meminta kader agar Pancasila selalu menjadi pedoman dalam setiap mengambil kebijakan.

Kedua, Megawati meminta agar kader terus memegang disiplin organisasi. Menurut dia, tanpa disiplin, organisasi hanya akan terombang-ambing kepentingan. "Perkuat disiplin organisasi, ideologi, teori, gerakan dan tindakan. Tanpa disiplin, Partai akan rapuh dan mudah diombang-ambingkan kepentingan," kata dia.

Ketiga, Megawati meminta kadernya untuk terus turun ke bawa bersama rakyat. Bukan hanya untuk meminta suara, namun untuk mendengar keluh kesah dan mencari solusi mereka.

Keempat, Megawati menyerukan agar partainya tak diam untuk melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pengkhianatan konstitusi. 

Kelima, Megawati mengingatkan kadernya untuk menjadikan api proklamasi sebagai pembela rakyat.

"Jalankan 5 perintah tersebut dengan semangat gotong royong penuh kedisiplinan dan soliditas yang tinggi. Dengannya, Partai semakin kokoh, mandiri, dan mampu menghadapi berbagai tantangan dan ujian sejarah,"tegasnya di hadapan kader PDIP.

Hasto Soroti Bupati yang Naikkan Pajak Rakyat

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, menyindir soal adanya Kepala Daerah yang membuat kebijakan dan membenani rakyat lewat kenaikan pajak. Salah satunya adalah Bupati Pati Sudewo yang kebijakannya memicu protes dari masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah. "Apalagi menjelang kemerdekaan ini kita melihat ada kebijakan-kebijakan di daerah yang terkait dengan kenaikan pajak," ujarnya.

Hasto pun berpesan untuk kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk dapat meresapi pahit getirnya kehidupan masyarakat. Sehingga akan memperhitungkan betul saat akan terbitkan kebijakan untuk rakyat.

"Seluruh kader PDI Perjuangan juga diminta untuk betul-betul meresapi kehidupan rakyat itu," tegas Hasto.

Sekadar informasi, Hasto Kristiyanto kembali dipilih oleh Megawati Soekarnoputri, sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDIP masa bakti 2025-2030. Pelantikan Hasto digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (14/8/2025).

Pengangkatan Hasto sebagai Sekjen PDIP itu usai bebas dari tahanan, setelah Presiden Prabowo memberinya amnesti atau pengampunan. Hasto sebelumnya divonis 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus suap terkait Harun Masiku dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

(*/Tribun-medan.com)

Artikel telah tayang di Tribunnews.com dan Kompas.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan