Diduga Banyak Orang Titipan, Sudah Tiga Bulan Honorer di DPRD Deli Serdang tak Gajian

TRIBUN-MEDAN.com, LUBUK PAKAM - Hingga saat ini ratusan tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Deliserdang belum juga mendapat kepastian kapan gaji mereka akan dicairkan.

Padahal sudah tiga bulan gaji mereka belum diterima. 

Terkait hal ini, Ketua Fraksi PKS DPRD Deliserdang, Abdul Rahman yang dikonfirmasi ikut merasa prihatin dengan apa yang dialami para tenaga honorer ini.

Ia mengaku sudah mengetahui hal ini, lantaran banyak yang juga Curhat padanya. 

"Ya sudah dengar saya (belum gajian para honorer). Saya ini juga mau jumpa sama Sekwan mempertanyakan kenapa bisa seperti ini. Dari bulan 4,5, 6 (belum digaji) makanya mau kita jumpai dulu," ujar Abdul Rahman, Senin (7/7/2025). 

Baca juga: Punya Paman Seorang Gubernur, Keponakan Dedi Mulyadi Jadi Pegawai Honorer Nyambi Jual Gorengan

Abdul Rahman mengatakan, saat ini ada anggotanya yang berstatus tenaga honorer juga sudah tidak bisa masuk dan datang ke kantor lagi.

Hal ini lantaran sudah memang benar-benar tidak ada pemasukan. Ia pun sempat menunjukkan what's app permisi untuk tidak masuk dan datang ke kantor dulu. 

"Anggota ku sampai nggak masuk kerja, mau cari beras katanya. Artinya gini, kita anggota dewan ini mengadvokasi orang di luar sementara yang di sini aja prihatin kita," kata Abdul Rahman.  

Informasi yang dihimpun, gaji honorer di Deliserdang belum dicairkan pihak Sekretariat DPRD karena belum ada kepastian mengenai jumlah pastinya, karena jumlah honorer terus bertambah meski pun sebelumnya sudah ada larangan. 

Mereka dibawa oleh beberapa anggota dewan dengan maksud menggantikan tenaga honorer lain yang dewannya sudah tidak ada lagi. Selama ini mereka terus bekerja meski pun tidak mendapatkan SK. 

Wakil Bupati Deliserdang, Lom Lom Suwondo yang dimintai komentarnya mengatakan, jumlah honorer yang sudah terdata kurang lebih 4.000 orang.

Mereka-mereka yang sudah terdaftar itu sebelumnya direkrut oleh Pemkab. 

"Kalau pun ada honor yang mungkin di luar daripada yang tidak kami ketahui bagaimana kami mau mempertanggungjawabkannya?" bilang Lom Lom yang ditemui usai menghadiri rapat paripurna. 

Ketika disinggung soal kepastian gajian, Lom Lom hanya menjawab seluruh anggaran belanja kabupaten telah tertuang pada rancangan belanja daerah. 

"Kalau anggaran ini sudah disepakati dan disetujui oleh legislator maka anggaran ini sudah bisa digerakkan," ucap Lom-Lom. (dra/tribunmedan.com)