OTT KPK di Madina Sumut, 3 dari 6 Orang Kompak Pakai Masker, Siang Ini Akan Diumumkan Nasibnya

TRIBUN-MEDAN.com - Enam orang yang diamankan operasi tangkap tangan ( OTT) di Mandailing Natal ( Madina), akhirnya tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Jumat (27/6/2025) malam.

OTT KPK di Madina Sumut ini mengamankan enam orang.

Turun dari mobil yang membawanya, tiga orang tersebut kompak mengenakan masker yang menutupi wajahnya.

Selain itu, tiga orang yang dibawa KPK juga memilih bungkam dan tidak menjawab saat ditanya wartawan.

Tiga orang yang terjaring OTT KPK di Medan ini, tepatnya di Mandailing Natal, Sumatera Utara terjadi pada Kamis (26/6/2025) malam.

Informasi juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan terdapat enam orang yang terjaring OTT KPK ini.

Empat orang di antaranya diprediksi tiba pukul 22.00 WIB.

Sedangkan dua orang lainnya diperkirakan tiba di Gedung KPK pada pukul 01.00 WIB, Sabtu (28/6/2025).

KPK sejauh ini belum membeberkan identitas enam orang yang terjaring OTT KPK di Medan itu.

Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan

Menurut KPK, enam orang yang diamankan diduga terlibat dalam dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan preservasi jalan di Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara.

Konferensi pers KPK terkait giat OTT di Sumut ini rencananya akan dilaksanakan pada Sabtu (28/6/2025) siang atau sore.

"Dari OTT ini kami mengamankan enam dan dibawa ke Jakarta malam ini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo.

Sementara itu, pantauan Tribunnews.com, terdapat lima mobil Toyota Kijang Innova Reborn memasuki gedung KPK pada Jumat (27/6/2025) pukul 23.00 WIB.

Tiga kendaraan di antaranya menuju lobi gedung untuk mengantarkan tiga orang yang terjaring OTT.

Satu orang pertama turun dari mobil mengenakan jaket biru.

Ia terlihat menggendong ransel dan mengenakan masker menutupi wajahnya.

Orang pertama ini memilih bungkam saat ditanya wartawan.

ia hanya memberikan tanda jempol kepada wartawan yang telah menunggu.

Kondisi yang sama juga terlihat pada orang kedua yang dibawa petugas KPK turun dari mobil.

Orang kedua ini juga mengenakan jaket, tapi berwarna hitam.

Wajahnya juga tertutupi masker.

Ia tiba juga sambil menggendong ransel.

Seperti halnya orang pertama, orang kedua ini juga memilih bungkam saat ditanya wartawan.

Tak jauh berbeda juga dengan orang ketiga.

Ia terlihat mengenakan jaket hitam sambil menggendong ransel.

Wajah orang ketiga ini juga tertutupi masker begitu turun dari mobil.

Orang ketiga ini juga kompak memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan wartawan.

Tiga orang yang terjaring OTT KPK di Medang ini tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan pasca OTT.

2 Klaster Penerimaan

Dugaannya ada dua klaster penerimaan duit terkait pengerjaan proyek di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. 

“Benar (OTT dilakukan, red) terkait proyek-proyek di PUPR Provinsi dan proyek-proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu, 28 Juni.

“Jadi sejauh ini ada dua klaster penerimaan,” sambung dia.

Meski begitu, Budi belum memerinci soal penerimaan yang berujung operasi senyap tersebut. Sebab, enam orang yang terjaring masih menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Adapun enam orang yang terjerat OTT tersebut terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) atau penyelenggara negara dan swasta. Mereka tiba di kantor KPK sekitar Jumat malam, 27 Juni. 

“Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan,” tegasnya.

Fakta PT Dalihan Natolu Group

PT Dalihan Natolu Group masuk menjadi anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) Sumut.

Lalu, dalam keterangan yang tertulis dalam situs Gapensi, PT Dalihan Natolu Grup dipimpin oleh sosok bernama Muhammad Akhirun Piliang.

Penelusuran Tribun, nama Muhammad Akhirun Piliang tercatat sebagai Bendahara DPD Golkar Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

"Muhammad Akhirun Piliang. Nomor KTA: 1277022606730006. Jabatan: Bendahara," demikian tertulis dalam situs infopemilu.kpu.go.id. 

Selain itu, Muhammad Akhirun Piliang juga pernah tercatat melakukan gugatan terkait sengketa tanah di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, pada tahun 2022.

Adapun Piliang menggugat dua orang yaitu Muhammad Idris dan Alam Dolok Piliang. 

Selain itu, pihak tergugat lainnya ada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padangsidimpuan.

Dalam putusan yang diketok di Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan, hakim mengabulkan sebagian gugatan Piliang.

Hakim menyatakan tanah seluas 456 meter persegi yang disengketakan tersebut adalah milik Piliang.

Di sisi lain, terkait profil PT Dalihan Natolu Group atau DNG, tidak banyak tersebar di dunia maya.

Dikutip dari berbagai sumber, DNG dikenal sebagai salah satu perusahaan yang berkecimpung dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar. 

PT Dalihan Natolu Group telah berpartisipasi dalam berbagai proyek pembangunan, termasuk pembangunan fasilitas umum dan jalan.

Menurut pemberitaan media massa, perusahaan tersebut pernah menangani proyek pembangunan ruas jalan Simpang Pagur-Banjar Lancat, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut pada 2024 lalu.

Dalam pembangunan itu, anggaran yang disediakan sebesar Rp 12,5 miliar yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam proyek itu, PT Dalihan Natolu Group bertanggung jawab dalam pembangunan ruas jalan sepanjang 5,5 kilometer.

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan