Dicopot Dedi Mulyadi Usai Didemo Soal Pungli, Sosok Kurniawati Kepsek SMAN 9 Tamsel, Siswa Gembira

TRIBUN-MEDAN.com - Kegembiraan ratusan siswa/i menyeruak manakala mengetahui Kurniawati, Kepala SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dicopot.

Kurniawati dicopot Gubernur Dedi Mulyadi usai aksi demo yang dilakukan ratusan siswa kelas X dan XI di sekolah tersebut.

Dalam demo tersebut para pelajar meminta agar kepala sekolah turun.

Berbagai dugaan pungli mewarnai tuntutan pungli pihak sekolah terkait kondisi fasilitas sekolah hingga iuran kegiatan.

 Mereka menyoroti pemaksaan tanda tangan pengadaan snack yang diduga fiktif. 

Selain itu, mereka juga mempermasalahkan praktik dugaan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan seperti pembangunan gedung sekolah hingga pembelian alat pendingin ruangan mushala. 

Pelajar juga meminta kejelasan mengenai fasilitas usaha kesehatan sekolah (UKS) yang hingga kini hanya tersedia meja tanpa kursi dan kasur. 

Begitu juga dengan ketersediaan obat yang sudah dua bulan belakangan ini tak mendapat suplai dari pihak sekolah.

Para pengurus UKS bahkan terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membeli obat apabila ada pelajar yang memerlukan perawatan.

Aksi demo pelajar pada kepala sekolahnya itu direspon Dedi Mulyadi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung menonaktifkan kepala sekolah SMAN 9 Tambun Selatan, Kurniawati. 

Sontak kabar itu membuat siswa gembira.

"Iya, saya senang, teman-teman juga merespons dengan riang gembira. Enggak sampai sujud syukur," ujar Dirham (nama samaran), seorang pelajar SMAN 9 Tambun Selatan, Kamis (5/6/2025), dikutip dari Kompas.com.

Ia menerangkan, selama ini kepemimpinan Kurniawati dinilai kurang baik oleh para siswa.

Mereka juga sering menyampaikan masukan untuk memperbaiki berbagai masalah internal sekolah, namun sayangnya, saran-saran tersebut tidak pernah dilaksanakan.

"Masukan didengar, tapi tidak dilaksanakan," tambah Dirham. 

Setelah Kurniawati dinonaktifkan, Dirham berharap agar kepala sekolah yang baru dapat membawa perubahan positif. "Iya, berharap semoga kepala sekolah yang baru lebih baik," imbuhnya.

Sosok Kurniawati

Kurniawati adalah  Kepala SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 

Kabar penonaktifannya dibenarkan oleh Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadan.

"Iya betul dinonaktifkan Bapak Gubernur, hanya saja saya tidak tahu kapan persisnya," kata Sahri saat dihubungi, Kamis (5/6/2025), dikutip dari Kompas.com.

Ia juga membenarkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sedang melakukan audit pasca-aspirasi pelajar mencuat ke publik.

Hanya saja, ia tidak mengetahui audit apakah menyasar keuangan sekolah atau pribadi Kurniawati.

 "Tapi untuk audit itu benar," ungkap Sahri.

Kini, sejumlah guru SMAN 9 Tambun Selatan dipanggil Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Jawa Barat untuk dimintai keterangan perihal masalah internal sekolah mereka.

Selain itu, internal sekolah juga tengah membahas pengganti sementara posisi Kurniawati setelah dinonaktifkan Dedi. 

"Sedang dibahas di internal," imbuh dia.

Diketahui, Kurniawati sudah dua hari tidak masuk kantor setelah ratusan pelajar melakukan demonstrasi.

"Sudah dua hari tidak masuk, tepat setelah demo kemarin," ujarnya.

Sahri menambahkan, Kurniawati tidak memberikan pemberitahuan atau penjelasan atas ketidakhadirannya kepada pimpinan sekolah lainnya.

"Iya, tanpa pemberitahuan," ungkap Sahri.

Ratusan siswa demo

Sebelumnya diketahui ratusan siswa menggelar aksi demo meminta kejelasan Kepala Sekolah dan pihak sekolah terkait aliran dana yang telah dikumpulkan para murid.

Siswa SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi itu menggelar aksi.

Berbagai tulisan dipajang bernada sindiran terhadap kepala sekolah dan pihak majamen sekolah.

Dugaan pungutan liar memang tengah terjadi di SMAN 9 Tambun Selatan.

Para siswa ramai-ramai meminta penjelasan pihak sekolah terkait larinya uang yang sudah mereka bayarkan ke sekolah.

Ratusan pelajar kelas X dan XI SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menggelar aksi damai di halaman sekolah mereka pada Selasa (3/6/2025).

Demo tersebut menyasar kepala SMAN 9 Tambun Selatan.

Mereka menyoroti praktik dugaan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan, seperti pembangunan gedung sekolah hingga pembelian alat pendingin ruangan mushala.

Seorang pelajar kelas XI berinisial RP mengaku telah dimintai sejumlah uang berkedok biaya akademik dan non-akademik sejak masuk pada 2023.

"Katanya untuk gedung. Tapi sampai sekarang masih gini-gini aja. Orangtua saya sudah bayar setiap tahun Rp 500.000," kata RP di lokasi, Selasa.

Menurut para murid, biaya pembangunan gedung tersebut disalurkan sekali dalam setahun dengan nominal tak dibatasi besarannya.

Sementara, untuk pengadaan alat pendingin ruangan mushala, setiap kelas diminta menyumbang Rp 20.000 per hari.

Namun, hingga kini, fasilitas yang dijanjikan dari penarikan sumbangan itu disebut tak kunjung terealisasi.

Selain mempertanyakan kejelasan pembangunan gedung, pelajar juga meminta kejelasan mengenai fasilitas usaha kesehatan sekolah (UKS).

Fasilitas UKS di sekolah itu disebut hanya berupa meja tanpa kursi dan kasur.

Begitu juga dengan ketersediaan obat yang katanya sudah dua bulan tak disuplai pihak sekolah.

Menurut RP, para pengurus UKS bahkan terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membeli obat apabila ada pelajar yang memerlukan perawatan.

Sementara, pembelian obat dari uang saku para pelajar tak diganti pihak sekolah. 

"Itu pakai dana uang pribadi, misalkan saya ataupun teman-teman yang lain. Kalau ada uang sendiri saya, pakai uang saya dulu. Tidak diganti," ungkap RP.

Selain itu, para murid juga mengungkap dugaan pemaksaan tanda tangan kehadiran siswa di sejumlah kegiatan internal sekolah.

"Kami mencari kejelasan tentang adanya tanda tangan itu. Kita diminta tanda tangan yang kita sendiri enggak tau kejelasannya apa, begitu," ucap seorang pelajar kelas XI yang enggan disebutkan namanya berinisial H.

H mencurigai dugaan pemaksaan tanda tangan tersebut memiliki maksud tertentu, mengingat kegiatan seperti buka puasa bersama, pesantren kilat, dan perlombaan sudah dilaksanakan jauh sebelum pihak sekolah meminta tanda tangan.

Meski sudah memberikan tanda tangan sekalipun, para murid mengaku tak mendapat snack dalam beberapa kegiatan itu. 

"Padahal kami waktu itu enggak menerima snack itu. Toh kalau mereka minta tanda tangan untuk daftar hadir, waktu hari H kami sudah dimintai daftar hadir," ucap H.

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan