Gerakan Masyarakat Buruh Sampaikan Ini di Balige, Merasa Gerah Kehadiran KSPPM dan AMAN Tano Batak

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Jelang gerakan tutup TPL, sejumlah warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat-Buruh Bersatu di Toba geruduk sejumlah Kantor di Toba, Senin (26/5/2025).

Awalnya, mereka beranjak dari kawasan Laguboti dan melakukan aksi di halaman Kantor KPH Wilayah IV Balige.

Sejumlah orator sampaikan aspirasi mereka, khususnya soal kehadiran dua NGO, AMAN Tano Batak dan KSPPM.

Bagi mereka, kedua NGO ini mengakibatkan konflik di tengah masyarakat.

Para demonstran menggunakan sejumlah mobil pribadi dan truk sambil menyuarakan aspirasinya menggunakan pengeras suara di sepanjang jalan di Kota Balige.

Mereka menggunakan pita berwarna kuning yang diikatkan di kepala.

Sejumlah spanduk yang menarasikan AMAN Tano Batak dan KSPPM supaya diaudit dan diusir dari Tanah Batak dibentangkan.

Perwakilan KPH Wilayah IV Balige Jhonly Bancin sampaikan, pihaknya akan menerima aspirasi masyarakat sesuai dengan kapasitas mereka.

Pasalnya, para demonstran menyampaikan agar kedua LSM tersebut diusir dari Tano Batak.

"Kita sudah liat tadi bahwa di spanduk yang dibawa adalah bertuliskan menyoal KSPPM dan AMAN Tano Batak. Terkait hal ini, itu tergantung kebijakan dari pusat," ujar Bancin saat berada di depan Kantor KPH Wilayah IV Balige, Senin (26/5/2025).

Ia juga menuturkan kepada para demonstran agar menyampaikan tuntutan terkait kedua LSM tersebut disampaikan stakeholder terkait.

"Yang pasti, kami akan fasilitasi bapak dan ibu yang telah menyampaikan aspirasinya. Kami sudah membuat catatan tadi. Pertama, soal sengketa lahan," sambungnya.

"Ini akan kami tindaklanjuti dan ini akan kami laporkan ke tingkat Provinsi," ungkapnya.

Yang pasti pihaknya bakal menyampaikan aspirasi tersebut pada level Pemerintahan yang lebih tinggi.

"Terkait LSM, itu bukan tupoksi kami. Ada Pemerintah yang menangani soal LSM. Tetapi, kami juga akan menyampaikan ini ke pimpinan kami," lanjutnya.

"Hal ini akan kita bawa dalam diskusi bagaimana penyelesaian soal sengketa lahan termasuk juga kelompok masyarakat lainnya," sambungnya.

Usai dari Kantor KPH Wilayah IV Balige, pihaknya beranjak ke Kantor DPRD dan Bupati Toba.

(CR3/Tribun-Medan.com)