Ketua GRIB Jaya Kalteng Robertson Ditangkap Polisi Buntut Penyegelan Pabrik, Berikut Kronologinya

TRIBUN-MEDAN.com - Ketua GRIB Jaya Kalteng Robertson ditangkap kasus penyegelan pabrik. Polisi telah menetapkan Robertson sebagai tersangka premanisme.

"Penetapan tersangka kami lakukan pada Selasa (20/5/2025) dan saat ini tersangka R sudah dilakukan penahanan di Mapolda Kalimantan Tengah," kata Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Pol Nuredy Irwansyah Putra, Kamis (22/5/2025). 

Saat ini, kata Nuredy, pihaknya masih melakukan pendalaman atas kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain.

Hal ini karena ada banyak orang yang melakukan aksi penyegelan di sebuah pabrik di kawasan Barito Selatan tersebut.

Nuredy menyebut pihaknya akan segera melengkapi berkas perkaranya untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. 

"Kami masih melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini. Kami minta masyarakat untuk bersabar menunggu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik," bebernya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji menambahkan, penetapan tersangka ini merupakan bentuk komitmen Polda Kalteng dalam melakukan penindakan terhadap aksi premanisme.

Ia meminta seluruh masyarakat untuk tidak segan memberikan informasi serta melapor apabila terdapat aksi premanisme yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalteng.

"Ini komitmen kami dan untuk lainnya masih kami dalami dan proses penyidikan sedang berjalan. Yang pasti kami akan menindak tegas segala bentuk aksi premanisme di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah," tukas Erlan.

Untuk informasi, Video ormas Grib Jaya Kalteng tutup pabrik di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, viral lewat media sosial.

Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, video tersebut diunggah sejumlah akun di Instagram dan X (Twitter).

Pada rekaman terlihat beberapa orang anggota Grib Jaya Kalteng mendatangi PT Bumi Asri Pasaman (BAP).

Mereka juga memasang spanduk bertuliskan 'PABRIK DAN GUDANG INI DIHENTIKAN OPERASIONALNYA OLEH DPD GRIB JAYA KALTENG'.

Sekretaris DPD Grib Jaya Kalteng, Erko Mojra, membeberkan duduk perkara dari aksi penutupan pabrik ini.

Semua bermula saat pihak GRIB Jaya mendapatkan kuasa untuk membantu warga bernama Sukarto.

Ia merupakan warga, Jalan Ampah Sibung Kilometer 12, RT 02 RW 01, Desa Sibung, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur.

Sukarto sendiri terlibat masalah dengan PT Bumi Asri Pasaman (BAP). Awalnya, ia dan PT BAP menjalin bisnis jual beli karet.

Alasan GRIB Segel Pabrik

Sekretaris DPD GRIB Jaya Kalteng, Erko Mojra, menjelaskan bahwa aksi penyegelan ini dilakukan untuk membantu seorang warga Barito Timur yang menuntut sebuah Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang telah dijatuhi hukuman karena wanprestasi.

Erko mengungkapkan bahwa PBS tersebut belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar Rp 1,4 miliar kepada Sukarto Bin Parsan, yang merupakan pemberi kuasa.

"PBS tersebut telah melanggar cedera janji atau wanprestasi terhadap Sukarto, karena tidak membayar keseluruhan harga karet yang telah disepakati sebesar Rp 778 juta," ujar Erko dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/5/2025).

Erko menambahkan bahwa wanprestasi tersebut sudah diatur dalam beberapa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

"Jika tidak diindahkan, DPD GRIB Jaya Kalteng akan melakukan langkah hukum dan upaya-upaya lainnya demi mendorong agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan secara sukarela oleh perusahaan," tegas Erko.

Kronologi GRIB Jaya Segel Pabrik di Kalteng

Penyegelan terhadap sebuah pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan, Kalteng, terjadi karena PT BAP melakukan wanprestasi terhadap seorang warga bernama Sukarto bin Parsan.

PT BAP diketahui tidak membayar keseluruhan harga karet senilai Rp778 juta, kepada Sukarto.

Dikutip dari Kompas.com, wanprestasi itu termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Bnt tertanggal 3 April 2017, jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 28/Pdt/2017/PT.Plk tertanggal 4 Oktober 2017, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 945 K/Pdt /2018 tertanggal 5 Juni 2018, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 PK/Pdt/2019 tertanggal 9 September 2019.

Dalam putusan itu, PT BAP tidak hanya diwajibkan membayar uang karet, melainkan juga ganti rugi materiil.

Kendati demikian, PT BAP tak kunjung membayarkan kewajibannya, yakni uang karet dan ganti rugi materiil.

Buntutnya, Sukarto memberikan kuasa penuh bagi DPD GRIB Jaya Kalteng untuk menyegal pabrik PT BAP.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News