Bupati Deliserdang: Pemeriksaan BPK RI untuk Perbaikan Laporan Keuangan

TRIBUN-MEDAN.com, LUBUKPAKAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang mendukung penuh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Deliserdang Tahun Anggaran (TA) 2024. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut nantinya untuk perbaikan laporan keuangan di Kabupaten Deliserdang.

"Saya juga mempunyai atensi khusus terhadap aset, sehingga kami membentuk tim untuk pengawasan aset," kata Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan, pada Exit Meeting Pemeriksaan Terinci atas LKPD Kabupaten Deliserdang Tahun Anggaran 2024 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Ruang Rapat, Lantai II, Kantor Bupati, Lubuk Pakam, Rabu (14/5/2025).

Bupati meyakini, Tim BPK akan melakukan pekerjaannya secara profesional dan baik. "Saya senang menerima masukkan yang baik dari BPK. Karena itu, saya harapkan menjadi salah satu momentum awal untuk perbaikan kinerja Pemkab Deliserdang ke depannya," lanjut Bupati.

Baca juga: Deliserdang Akan Jadi Lokomotif Pembangunan Industri Pertanian di Sumatera Utara 

Bupati menekankan, berdasarkan rekomendasi yang ada dan sesuai undang-undang (UU), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diharuskan memberi jawaban dalam tenggat waktu 60 hari sebagai bentuk tindaklanjuti terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK. "Kalau tanggal 23 Mei LHP-nya, sebelum tanggal tersebut tindaklanjut tersebut sudah ada," tegas Bupati.

Sebelumnya, Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Netty Ratna Juita Sinaga mengatakan, pemeriksaan terinci dimulai, pada 14 April sampai 13 Mei 2025. Selanjutnya, BPK akan menyusun laporan yang saat ini sedang dibuat. "Dan direncanakan penyerahan LHP, 23 Mei 2025," sebutnya.

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memberi apresiasi kepada Pemkab Deliserdang yang saat kooperatif, sehingga pelaksanaan pemeriksaan bisa berjalan dengan baik.

Mendampingi Bupati pada exit meeting tersebut, Inspektur Deliserdang, H Edwin Nasution SH; Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Baginda Thomas Harahap SH dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya. (*)