Respons Gubernur Dedi Mulyadi seusai Fraksi PDIP Walk Out saat Ia Berpidato, Hutabarat Bilang Begini

TRIBUN-MEDAN.COM – Menohok jawaban Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi aksi walk out Fraksi PDIP saat dirinya menyampaikan pidato dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

Dedi Mulyadi menegaskan, aksi walk out Fraksi PDIP itu merupakan hak setiap fraksi partai politik maupun anggota dewan perwakilan rakyat (DPR).

"Ya itu hak setiap orang, mau walk out mau tidak,”ujar Gubernur Dedi Mulyadi.

“Artinya, setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak," ujarnya, dikutip Tribunnews.com.

Menurut Dedi, tindakan walk out adalah ekspresi politik yang wajar dalam sistem demokrasi.

Ia berpendapat, hal itu merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah yang sah untuk dilakukan oleh partai politik.

"Untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politiknya," tuturnya.

Sebagaimana diberitakan, Fraksi PDI-P DPRD Jawa Barat, melakukan aksi walk out saat gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan pidato pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa yang mencakup isu-isu strategis, mulai dari usaha pertambangan, administrasi kependudukan, hingga pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Awalnya, seorang anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat melakukan interupsi. Ia menyebut , pernyataan Dedi di Cirebon telah menyinggung institusi DPRD.

“Begini pimpinan, sembilan hari yang lalu gubernur di acara yang sakral, saya anggap, acara musrenbang, ada pernyataan gubernur yang menurut saya perlu kita sikapi,” ucapnya dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

“Saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat, dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi,” ujarnya.

Doni menyimpulkan bahwa ucapan Dedi tersebut menunjukkan gubernur seperti tidak membutuhkan pendapat dari anggota DPRD.

Tapi, lanjut dia, ternyata dalam pembahasan rancangan peraturan daerah seperti saat itu, Jumat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membutuhkan DPRD untuk membahas.

“Gubernur tidak bisa jalan sendiri untuk membuat peratuan daerah.”

“Saya berharap dalam rapat paripurna hari ini, sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara fraksi, kami meminta ada klarifikasi dari gubernur di rapat DPRD Jawa Barat,” ujarnya.

Awalnya, Memo Hermawan selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat mengajak seluruh anggota Fraksi PDIP untuk melakukan walk out.

Menurutnya, legislatif dan eksekutif seharusnya saling mengisi dan saling memperkuat.

 Tapi beberapa bulan ini, kata dia, memang ada suara-suara yang kurang enak.

“Kita tidak saling merendahkanlah. Saya memintalah, perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya, pimpinan, supaya hubungan yang harmonis baik gubernur, wakil gubernur, maupun dengan legislatif ini, DPRD,” ucapnya.

Sebagai kehormatan dan marwah DPRD, ia meminta agar seluruh anggota Fraksi PDIP untuk walk out dalam rapat paripurna hari itu.

“Saya meminta seluruh Fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatigf baik. Terima kasih Pimpinan.”

“Silakan berdiri Fraksi PDI Perjuangan, saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out,” ucapnya.

Pidato Dedi Mulyadi Bikin Fraksi PDIP Kepanasan

Mengutip pemberitaan Kompas.com, dalam kegiatan Musrenbang di Cirebon, Dedi Mulyadi sempat menyinggung keberadaan DPR.

Awalnya, Dedi menyebut program yang akan ia laksanakan saat memimpin Jawa Barat tidak melulu bergantung pada ketersediaan uang.

"Duit mah nuturkeun (duit mengikuti). Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit," kata Dedi, Rabu (7/5/2025).

Ia kemudian mencontohkan para raja zaman dulu tidak menyusun APBD. Begitu pun VOC yang membangun Gedung Negara di Cirebon.

"Tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SD ge rarubuh (SD juga pada rubuh). Kenapa itu terjadi karena kita kolaborasi hanya dimaknai berkumpul bersama untuk memutuskan bukan rasa dan cinta."

Menurut Dedi, kolaborasi antara lembaga tidak harus dimaknai dengan rapat yang membahas persoalan dengan sejumlah tahapan.

"Kolaborasi itu tidak harus dimaknai bahwa kita rapat, kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3," tuturnya.

"Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa minimal mendoakan, atau minimal diam," katanya.

Dalam rekaman video acara Musrenbang di Gedung Negara Cirebon,  pada 7 Mei 2025 lalu, Dedi Mulyadi juga menyampaikan pembangunan Jawa Barat dengan perspektif kebudayaan. 

Ia bertekad mengembalikan tatar sunda pada ajaran Siliwangi, yakni mengembalikan pembangunan pada ekosistem alam, yang dalam istilah modern disebut 'go green'.

Dari situ, mantan Bupati Purwakarta itu menyinggung kebijakannya membongkar pemukiman di bantaran kali di Bekasi merupakan insiatif sendiri tanpa perlu persetujuan DPRD Jawa Barat.

Menurutnya, ada hal-hal yang perlu diorkestrasi bersama-sama dan ada yang harus dieksekusi sendiri.

"Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPR ada konstituennya di situ. Ada partai A, partai B, partai C. Diskusinya akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri," katanya.

"Sementara ada program yang perlu terorkestrasi dengan stakeholder lain, yakni masalah anggaran dan perencanaan."

Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi mengaku terus bergerak tanpa pernah berpikir anggarannya, yang penting berjalan dan terlaksana. Ia punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit.  "Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi.

Hubungan Mulai Renggang setelah Dedi Mulyadi Pangkas Anggaran hingga Mencapai Rp6 Triliun.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung tancap gas usai dilantik pada Kamis (20/2/2025) dengan memangkas belanja APBD Jabar hingga Rp6 triliun.

Dedi Mulyadi mengatakan langkah itu ditempuh sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

Dia memotong beberapa mata anggaran yang dinilai tak penting. "Per tadi malam itu mencapai Rp5,5 triliun. Dan kita bisa mencapai Rp6 triliun dalam waktu dua hari ke depan," kata Dedi, Kamis (20/2/2025) lalu.

Dedi berkata hasil efisiensi anggaran bakal dipakai untuk program yang lebih bermanfaat. Salah satunya untuk dunia pendidikan yaitu pembangunan sekolah. 

Dia menaikkan belanja pembangunan ruang kelas SMA dari Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

Gubernur Dedi menyebut pembangunan dilakukan selama dua tahun ke depan.

"Membangun 3.333 ruang kelas baru, membangun sekolah baru, dan membebaskan tanah-tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam dua tahun ke depan," ucap Gubernur Dedi setelah dilantik bersama wakilnya, Erwan Setiawan.

(*/Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

Artikel Sudah Tayang di Kompas.com