Hadapi Tekanan Ekonomi, Bupati Deliserdang: Tugas Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Ekonomi Lokal

TRIBUN-MEDAN.com, DELISERDANG - Saat ini, di Indonesia tengah terjadi tekanan ekonomi yang disebabkan adanya perang dagang dan efisiensi ekstrem. Kondisi ini pun berimbas sampai ke tingkat daerah, termasuk pula Kabupaten Deliserdang.

Hal ini diakui Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan ketika diwawancarai secara live media nasional dalam acara bertajuk, "Menjaga Arah Pembangunan di Tengah Badai Ekonomi", Jumat (9/5/2025), sekira pukul 18.15 WIB.
 
"Jadi, tekanan ekonomi yang saat ini terjadi memang menyentuh banyak lapisan masyarakat di kabupaten yang saya pimpin ini. Hal Ini menjadi salah satu tugas pemerintah daerah yang dibebankan oleh pemerintah pusat, agar tetap menjaga stabilitas, khususnya bagaimana menjaga ekonomi lokal, dan memastikan program-program di daerah ini tetap berjalan efektif," ungkap Bupati.

Baca juga: Pemkab Deliserdang Integrasikan Kebijakan Pembangunan Berpihak pada Pemenuhan & Perlindungan Anak

Ke depan, sambung Bupati, Pemkab Deliserdang akan memperkuat pondasi ekonomi dengan melibatkan sektor pertanian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdaya saing agar diversifikasi ekonomi dengan program-program unggulan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik.

Ditanya perihal video viral seorang pria di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, yang membeli beras dan membayarnya dengan menyerahkan ijazah sekolah dasar (SD), pada 29 April 2025 lalu, Bupati menyatakan, apa yang terjadi itu merupakan sebuah kemirisan.

Apalagi, hal itu terjadi ketika Indonesia tengah berusaha untuk menjadi kekuatan ekonomi yang terbaik di Asia Tenggara. Namun, nyatanya masih banyak masyarakat belum berada dalam taraf ekonomi yang baik.

"Inilah salah satu harapan dari pemerintah kabupaten (Deliserdang). Kami akan coba mengembangkan semua potensi yang ada dengan pembukaan UMKM dan melakukan satu program yang muda kreasi. Mudah-mudahan ini nanti menjadi salah satu jawabannya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat," cetus Bupati.

Sabrina Chairunnisa kembali bertanya dan masih berkaitan dengan masalah pembelian beras memakai ijazah SD tersebut menandakan ada masyarakat yang tidak terkena multiplier effect atau cipratan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berarti ada kesenjangan yang terjadi. Ada kelompok yang menikmati, ada pula yang tidak. Dengan adanya video viral tersebut, sebenarnya cukup mengetuk hati, bahwa ada beberapa bagian kelompok masyarakat masih mengalami kesulitan luar biasa hanya untuk mengakses sembako atau bahan makanan. 

Apakah sudah tindakan spesifik dari Pemkab Deliserdang untuk merespon persoalan itu?

"Jadi, sekarang ini salah satu prioritas dari pemerintah kabupaten, bagaimana menciptakan pengusaha-pengusaha muda, bagaimana menciptakan petani-petani muda, seperti brigade pangan dan lainnya, menjaga agar pabrik-pabrik tidak ada yang tutup, agar semua masyarakat, ataupun tenaga kerja itu tetap mempunyai tempat bekerja dan tetap mendapat penghasilan. Kita berharap ini akan menciptakan suatu kondisi yang kondusif juga di Kabupaten Deliserdang," jawab Bupati.

Memang ke depannya, lanjut Bupati lagi, Pemkab Deliserdang akan membuat program yang langsung menyentuh pekerja-pekerja, baik di tingkat usia kerja ataupun yang lainnya. Pemkab Deliserdang akan mengambil langkah-langkah nyata, proyek yang padat kerja dan padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dengan adanya program tersebut diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat, khususnya di Kabupaten Deliserdang.

Disinggung tentang, program prioritas apa saja yang sudah dijalankan sejak dilantik menjadi Bupati Deliserdang, pada 20 Februari 2025 lalu, dan sejauh mana progresnya, Bupati menjelaskan, langkah awal yang dilaksanakan adalah konsolidasi internal, kemudian melahirkan sejumlah inovasi atau program untuk memberi kemudahan bagi masyarakat.

"Jadi, saya sejak 20 Februari 2025, sudah melakukan konsolidasi internal dulu kepada seluruh jajaran pemerintah kabupaten. Kami sudah menjalankan program yang namanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Lengkap dan Elektronik (Paten Kali). Jadi, masyarakat ini tidak perlu lagi ke Kota Lubuk Pakam, sebagai ibukota kabupaten untuk mengurus semua urusan tentang kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), ataupun surat untuk izin berusaha, dan yang lainnya," terang Bupati.

"Ini yang diharapkan semua, agar masyarakat itu bisa lebih cepat untuk pengurusan dan tidak lagi terbebani dengan beban-beban biaya yang tinggi. Kemudian, ada juga untuk masyarakat yang miskin, kami sudah meluncurkan Program Kesehatan Pasien Unregister dan Lain-Lain (Pas Pula), di mana nanti masyarakat yang belum tercover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini bisa mengakses semua akses layanan di Kabupaten Deliserdang. Ini sejalan juga dengan tagline dari visi misi kami saat kampanye, yakni menjadikan Deliserdang yang sehat," tutup Bupati. (*)