Pos Damkar Hamparan Perak Ditutup Karena Personel Dijadikan Satpol PP

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM - Kebijakan Bupati Deli Serdang, dr Asri Ludin Tambunan memperkuat dan menambah personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan melakukan pergeseran Tugas dan Fungsi Pegawai Non ASN di lingkungan Pemkab mulai berdampak.

Karena kebijakan ini Pos Pemadam Kebakaran yang ada di Kecamatan Hamparan Perak terpaksa ditutup. Hal ini lantaran 10 orang personil Damkar ikut dialihkan menjadi Satpol PP. 

Kadis Damkar dan Penyalamatan Deli Serdang, Kurnia Boloni Sinaga mengakui hal ini.

Ia mengatakan untuk membackup seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang ada 7 pos yang tersedia. Karena 10 orang yang dialihkan menjadi Satpol PP maka hilang 2 regu dari Damkar. 

"Satu regu dia 5 orang karena ada 10 diminta dari kita untuk jadi Satpol PP hilang lah dulu untuk di Pos Hamparan Perak. Ya kita lakukan penyesuaian untuk ini. Masing-masing regu dipilih," ujar Kurnia Boloni Sinaga, Rabu (19/3/2025). 

Mantan Camat Lubuk Pakam ini mengakui pos di Hamparan Perak ini dipilih untuk dihilangkan sementara karena intensitas kebakaran di wilayah ini lebih rendah dibanding pos-pos lain.

Untuk sementara penanganan kebakaran untuk wilayah Hamparan Perak ini ditangani dari Pos Sunggal dan Percut Seituan. 

Ia menyebutkan ini sifatnya hanya sementara saja karena pada perekrutan CPNS 2024 ada penambahan 10 orang lagi di damkar. 

"CPNS tahun ini kita ada penambahan 10 orang, kan ini mau dipercepat (pengangkatannya CPNS). Kita kan nggak mungkin nggak mendukung program Pak Bupati karena ada penambahan Satpol 216 orang dan dari tempat kita ada 10 orang dipinta," ucap Kurnia. 

Meski diakui ada dampak dari adanya kebijakan namun pihaknya mengaku tetap mengupayakan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu sebelum personil Damkar dari yang CPNS masuk. Walaupun dari jarak tempuh sudah lebih jauh namun Kurnia yakin kalau untuk penanganan apabila ada kejadian pos dari Percut Seituan maupun Sunggal masih bisa mengehendel. Dari 22 Perangkat Daerah yang dipinta mengirimkan anggotanya yang Non ASN untuk dialihkan menjadi Satpol PP hanya dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang paling banyak. 

Dari Perangkat Daerah ini sebanyak 57 orang ditetapkan untuk dialihkan menjadi Satpol PP sesuai surat keputusan Sekda, Timur Tumanggor. Mengenai hal ini Timur Tumanggor mengaku kalau kebijakan ini tidak akan berpengaruh negative pada realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 

"Iya dari Bapenda yang paling banyak 57 orang. Walaupun jadi Satpol PP nanti ya tetap akan diberdayakan untuk peningkatan PAD. Kan bisa ikut turun nanti ke lapangan untuk peningkatan PAD. Jadi selain untuk penegakan Perda nanti juga untuk peningkatan PAD juga Satpol PP ini," ucap Timur.

(dra/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan