Anggota DEN Heran Pertamina Impor Pertalite dari Singapura, Padahal Tak Ada Produksi RON 90 di Sana

TRIBUN-MEDAN.com - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Eri Purnomohadi mengaku heran karena PT Pertamina (Persero) Tbk mengimpor bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite atau RON 90 dari Singapura. 

Padahal negara tersebut tidak memproduksi BBM jenis RON 90.

Eri baru mengetahui adanya kejanggalan tersebut setelah penetapan tersangka dalam kasus tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada PT Pertamina Patra Niaga periode 2018-2023.

Dia mengatakan, kilang minyak di Singapura hanya memproduksi BBM RON 92, 95, dan 97.

"Kami juga baru ngeh ya seminggu ini. Data yang kami dapat itu, impornya itu dari data resmi Kementerian ESDM (Pertamina impor RON) 90. Padahal kenyataan di Singapura di mana Mean of Plattes Singapura itu publish setiap hari, (produksi RON) 92, 95, 97," kata Eri dalam acara Industrial Summit 2025 bertajuk Kasus Pertamina vs Kepercayaan Publik, Rabu (5/3).

Ketua Umum Asosiasi Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) itu pun mempertanyakan modus tersangka dalam melancarkan aksinya dalam melakukan korupsi. 

Dia berharap Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa mengungkap modus dari para tersangka tersebut.

"Jadi ini yang memang menjadi pertanyaan juga, bagaimana sih ini patgulipat di Patra Niaga, karena kan tidak tahu. Kita hanya mendapat informasi yang dirilis dari Kejaksaan Agung," tuturnya.

"Data tadi (impor BBM Pertamina) bisa diakses website resmi ESDM, di Dewan Energi Nasional, itu impornya (RON) 90, padahal di sana (Singapura) adanya RON 92," sambung Eri.

Tren Impor BBM

Eri juga memaparkan terkait tren impor BBM oleh Pertamina pada tahun 2021-2023 yang terus meningkat. 

Pada tahun 2021, BBM RON 90 atau Pertalite menjadi impor tertinggi yaitu mencapai 8,15 juta kiloliter. 

Lalu, impor Pertalite meningkat terus pada dua tahun selanjutnya, yakni 2022 dan 2023.

"Trennya itu meningkat, RON 90 itu 8,15 juta kiloliter. Tahun 2022, RON 90 itu 15,11 juta kiloliter. Impor produk minyak bumi (Pertalite) tahun 2023 itu 16,12 kiloliter," katanya.

Sementara, kata Eri, impor BBM RON 92 atau Pertamax justru sangat kecil dalam kurun waktu 2021-2023. Bahkan, dalam pemaparannya, tidak sampai 1 juta kiloliter tiap tahunnya.

Adapun pada tahun 2021, impor Pertamax hanya 0,10 kiloliter. Lalu, di tahun 2022 cuma 0,12 kiloliter, dan tahun 2023 sebesar 0,27 kiloliter.

Di sisi lain, tren impor BBM RON 95 atau Pertamax Green mengalami penurunan di mana di tahun 2021 mencapai 9,84 juta kiloliter, lalu pada tahun 2022 menurun menjadi 6,39 juta kiloliter. 

Penurunan kembali terjadi pada impor Pertamax Green yaitu menjadi 4,67 kiloliter pada tahun 2023.

Tentang hal ini, Eri mengungkapkan seluruh impor BBM tersebut berasal dari kilang Singapura. 

Pasalnya, imbuh Eri, kilang dari Singapura mampu memproduksi minyak mentah mencapai 800 ribu barel per hari dan dianggap dapat memenuhi kebutuhan Indonesia.

"Di dalam dunia impor mengimpor BBM, Indonesia rujukannya adalah beli dari Singapura melalui MOPS atau Mean of Platts Singapore. Kita ketahui kilang Singapura itu hampir 800 ribu per barel produksinya per hari. Jadi Indonesia sangat tergantung atau Singapura senantiasa mengekspor produk kilangnya ke Indonesia," jelasnya.

Eri menuturkan adanya impor BBM tersebut karena produksi kilang di Indonesia masih rendah yaitu hanya 600 ribu barel per hari. 

Padahal, kebutuhan BBM dalam negeri selalu meningkat tiap tahunnya.

"Di dalam kemampuan kilang dalam negeri, kita tidak bisa memenuhi konsumsi BBM yang terus meningkat. Jadi kita 50 persen mengimpor BBM, 50 persen kita mengimpor crude bahkan lebih. Karena apa? Produksi crude kita hanya 600 ribu per barel menurut APBN," pungkasnya.

Jampidsus Beri Sinyal Panggil Ahok

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI (Jampidsus Kejagung) Febrie Adriansyah buka kans untuk memeriksa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam perkara dugaan korupsi pertamax oplosan.

Febrie menekankan bahwa penyidikan kasus pertelite dioplos jadi pertamax masih berlangsung.

Ahok diketahui pernah menjabat sebagai Komisioner Utama PT Pertamina pada 2019-2024. Sedangkan kasus korupsi pertamax oplosan tersebut terjadi pada 2018-2023.

"Proses penyidikan masih berjalan, ya," kata Febrie saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025). 

Febrie bilang, beberapa pihak yang dianggap perlu untuk pembuktian dalam kasus ini pasti akan dilakukan pemeriksaan, termasuk terhadap Ahok. 

"Nanti pihak-pihak yang kita anggap perlu untuk pembuktian, pasti kita periksa," ujar dia.

Terlebih, kata Febrie, perkara tersebut ditangani Kejagung dengan tujuan untuk membersihkan Pertamina dari orang-orang korup. 

Dia harap perusahaan pelat merah itu makin kuat tanpa korupsi.

"Kita berharap Pertamina ke depan tata kelola bisnisnya lebih baik dan akan menjadi lebih kuat. Kita berharap banyak Pertamina kiprahnya jangan kalah dengan negara-negara lain, terutama negara tetangga," tandas Febrie.

Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan siap membongkar kasus korupsi di Pertamina, yang saat ini masih diusut Kejagung. 

Hal ini disampaikan Ahok setelah Kejagung membuka peluang akan memanggil Ahok untuk dimintai keterangan mengenai kasus itu. 

Mengenai hal ini, Ahok justru mengaku senang jika memang benar akan dipanggil Kejagung. Ahok bahkan mengaku punya bukti rekaman dan notulen setiap rapat saat menjabat di Pertamina. (*/tribunmedan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan