Akademisi Tantang Calon Gubernur buat Pakta Integritas, Hindari Gimmick Konflik

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Akademisi dari Universitas Negeri Sumatera Utara Dr Bakhrul Khair Amal menantang agar calon Gubernur Sumatera Utara tak hanya sekadar berbicara program namun juga mau membuat pakta integritas dengan masyarakat pemilih. 

Hal itu disampaikan Bakhrul menjelang debat calon Gubernur Sumatera ketiga yang akan berlangsung pada Rabu (13/11/2024). 

Menurutnya, debat calon Gubernur belum dapat menjelaskan masalah dan solusi yang akan dilakukan pemerintah Sumut selanjutnya. 

"Evaluasi debat pertama dan kedua belum ada kontrak sosial atau fakta integritas berbasiskan kinerja, jadi kalau bisa ide gagasan tidak ucapan berdasarkan visi misi tanpa ada landasan berbasis data, anggaran dan kinerja," kata Bakhrul kepada Tribun Medan, Selasa (12/11/2024). 

"Yang mau dilihat adalah jarak antara visi misi dengan keinginan pemilih yang kemudian rasional dilakukan. Fakta integritas dan kontrak politik bila terpilih nantinya apa yang akan dikerjakan dan bisa dilakukan sesuai penyampaian pada visi misi itu," sambungnya. 

Bakhrul mengatakan, dua kali debat Gubernur kedua pasangan calon belum menyampaikan visi misi berbasis data.

Padahal data menjadi penting agar dapat menyediakan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. 

"Sejauh ini konten yang disampaikan dalam debat belum menyentuh ke sana. Masih pada pandangan yang umum, tidak mendetail jadi tidak dalam rangka teori tapi kerangka berfikir yang dapat dilakukan.
Misal soal pembangunan jalan, atau data gap kesenjangan, jadi apakah data detail itu ditunjukkan kemudian dikerjakan," sambung dia. 

Menurut Bakhrul fakta integritas sangat penting agar pemilih merasa yakin atas program yang akan dilakukan pemerintah terpilih. 

Selain itu, calon Gubernur Sumatera Utara juga diminta tak keluar dari kewenangannya. Misal dalam pembahasan pembangunan dan program lainnya. Kata Bakhrul Gubernur adalah pemerintah yang menaungi Provinsi.

"Yang mau dibahas adalah kewenangan Provinsi, bukan pemerintah daerah atau domainnya pemerintah pusat. Misal pemekaran daerah itu kan domainnya pusat bukan provinsi. Misal masalah jalan, kan tidak semua jalan kewenangan pemerintah Provinsi. Jadi bagaimana nanti dalam debat membahas kewenangan pemerintah provinsi," sambung dia. 

Bakhrul bilang debat menjadi sarana untuk mengurai visi misi dan program kerja. Sejauh ini, debat calon Gubernur katanya masih menonjolkan gimik gimik dari pada subtansi. 

Bakhrul pun berharap agar debat terakhir tak mengulang peristiwa keributan antar calon pendukung. 

"Bagaimana visi misi itu menasionalisasikan pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan dan cara mengatasinya," kata dia. 

"Karaja itu tak lagi ya soal gimik gimik yang dibangun antara pendukung, keributan dan sebagainya itu justru menghilang subtansi dari esensi debat itu," tutupnya. 

(cr17/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan