Bawaslu Sumut Resmikan Desa Budaya Lingga Jadi Kampung Pengawasan Partisipatif Pilkada di Karo

TRIBUN-MEDAN.com, KARO - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara, bersama Bawaslu Kabupaten Karo, meresmikan Desa Budaya Lingga, di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, menjadi kampung pengawasan partisipatif Pilkada 2024, Kamis (7/11/2024). Peresmian ini, turut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karo, KPUD Karo, beserta masyarakat sekitar. 

Amatan www.tribun-medan.com, peresmian kampung ini ditandai dengan diresmikannya sapo (bangunan berbentuk rumah adat) sebagai posko tempat masyarakat berkumpul untuk sama-sama berpartisipasi mengawasi jalannya proses Pilkada. Setelah diresmikan, tampak perwakilan Bawaslu Sumut beserta rombongan lainnya meninjau secara langsung isi dari bagunan dan melihat kesiapan posko tersebut menampung segala aspirasi masyarakat terkait segala pengawasan. 

Ketika ditanya alasan Desa Budaya Lingga terpilih menjadi kampung pengawasan partisipatif di Kabupaten Karo, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sumut Suhadi Sukendar Situmorang, menjelaskan jika pihaknya melihat desa ini yang paling cocok setelah dilakukan pendataan. 

"Memang dari 269 kelurahan/desa di Kabupaten Karo, setalah kita lakukan pendataan Desa Budaya Lingga inilah yang paling tepat menjadi kampung pengawasan partisipatif," ujar Suhadi. 

Diungkapkan Suhadi, salah satu poin yang dilihat dari pemilihan desa tersebut menjadi kampung pengawasan melihat dari latar belakang desanya yang menjadi salah satu desa budaya di Kabupaten Karo. Dirinya menjelaskan,  dimana desa ini memiliki keistimewaan melalui masyarakatnya yang aktif dalam gotong royong. 

"Ketika diajak oleh pemuka agama dan permuka masyarakat, oleh pemerintah desa dan Bawaslu Kabupaten Karo, masyarakat dengan hati yang terbuka untuk menerima desa ini menjadi percontohan dari desa lainnya sebagai desa pengawasan partisipatif," ucapnya. 

Meskipun kampung pengawasan partisipatif Pilkada hanya diresmikan secara simbiosis hanya satu setiap kabupaten/kota, namun dirinya mengungkapkan diharapkan dengan adanya contoh ini desa-desa lainnya bisa mengikutinya. Dimana, menjadikan daerahnya masing-masing dengan mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam hal pengawasan segala tahapan Pilkada hingga nantinya selesai. 

"Kita berharap semua daerah bisa menimbulkan kesadaran dari diri sendiri harus dibentengi dari bahaya laten seperti money politic, isu hoax, politik SARA, ujaran kebencian, dan menjunjung tinggi netralitas bagi ASN dan TNI/Polri," katanya. 

Dengan adanya kampung pengawasan partisipatif ini, dirinya berharap tingkat kesadaran masyarakat untuk sama-sama mengawasi jalannya Pilkada bisa lebih baik. Dirinya juga berharap, ke depan bisa jauh berkurang terjadinya pelanggaran terhadap tahapan Pilkada di semua lini. 

"Kalau ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat jangan ragu untuk melaporkan ke jajaran pengawas milai dari desa sampai ke kabupaten," katanya. 

Lebih lanjut, dengan adanya sapo yang telah diresmikan tadi dirinya juga berharap bisa jadi media berkumpulnya masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi mengawasi jalannya Pilkada. Juga bisa menjadi media untuk mengumpulkan segala informasi yang ditemukan di lapangan terkait pelanggaran Pilkada.

(mns/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan