TERUNGKAP Alasan Presiden Prabowo Tempatkan 3 Wakil Menteri Keuangan Mendampingi Sri Mulyani

TRIBUN-MEDAN.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi tiga wakil menteri. Ketiga wakilnya yakni Suahasil Nazar, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu.

Menkeu Sri Mulyani pun mengungkap pembahasan rapat perdana dengan ketiga wakilnya di hari pertama kerja Kabinet Merah Putih pada Senin (21/10/2024).

Melalui akun instagramnya, Sri Mulyani mengatakan agenda rapat mereka adalah menerima laporan pertanggungjawaban 5 tahunan yang telah ia susun bersama Suahasil dan Thomas pada akhir periode di era Presiden RI ke-7 Jokowi.

"Catatan hari pertama kembali bekerja bersama @kemenkeuri kemarin, saya langsung melaksanakan Rapat Pimpinan bersama Wamen Tommy, Wamen @suahasil, dan Wamen @anggitoabimanyuofficial," tulis Sri Mulyani, Selasa (22/10/2024).

Sri Mulyani juga menyampaikan kepada direktur jenderal, kepala badan, staf ahli, staf khusus, dan tenaga ahli untuk terus bekerja secara optimal dalam menjaga APBN. Apalagi tantangan ke depan akan terus bertambah banyak dan semakin kompleks.

Ia mengatakan tidak ada yang berubah dari tugas Kemenkeu, hanya saja target yang ditetapkan semakin tinggi.

"Hari ini kita disumpah jabatan dan memulai tanggung jawab baru dengan tiga wakil menteri. Saya mohon untuk bapak/ibu sekalian dan pasangan, tetap mendukung kami semuanya membantu maksimal. Enggak ada yang berubah kecuali targetnya makin tinggi," pungkas Sri Mulyani.

Setidaknya ada tiga alasan Presiden Prabowo mengangkat tiga wamen keuangan.

Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS) yang merupakan organisasi pendukung pasangan Prabowo-Gibran, Anggawira mengatakan, setidaknya ada tiga alasan Presiden Prabowo menempatkan 3 wakil menteri di Kemenkeu.

Alasan pertama adalah terkait pembagian fokus yang lebih spesifik. Pasalnya, tugas dan tanggung jawab di Kementerian Keuangan sangat luas, mencakup kebijakan fiskal, perpajakan, pengelolaan utang, dan penerimaan negara.

"Dengan adanya tiga wamen, masing-masing dapat memiliki fokus yang lebih spesifik untuk menangani berbagai aspek tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan," katanya, Kamis (17/10).

Alasan kedua terkait kebutuhan akan penanganan yang cepat dan tepat.

Wakil Komandan Tim Fanta Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu mengatakan tantangan ekonomi global dan domestik, seperti perlambatan ekonomi, inflasi, dan kebutuhan penerimaan negara yang semakin besar, memerlukan respons cepat.

Dengan adanya tiga wamen, sambungnya, Kementerian Keuangan bisa lebih lincah dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, baik di ranah kebijakan fiskal maupun dalam operasionalisasi penerimaan dan pengelolaan anggaran negara.

Alasan ketiga adalah peningkatan koordinasi anatarlembaga. Wamenkeu yang lebih banyak, sambung Anggawira dapat mempermudah koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama dalam hal yang melibatkan kebijakan fiskal dan penerimaan negara.

"Dalam beberapa kasus, misalnya, koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM sangat diperlukan, dan pembagian tugas di antara wamen ini bisa mempercepat prosesnya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo resmi melantik Sri Mulyani sebagai menteri keuangan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Artinya, sudah kali ke-4 ia menjabat sebagai pimpinan Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani pertama kali menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode pemerintahan pertama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu lanjut selama dua periode pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Saat ini, keempat kalinya ia dilantik sebagai menteri keuangan di Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sosok dan Profil Sri Mulyani

Srikandi Indonesia dengan gelar lengkap  Hj. Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D.

Ia adalah seorang ekonom terkemuka Indonesia kelahiran Lampung berdarah Jawa, yang kedua orang tuanya berasal dari Kebumen.

Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010 hingga ia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro.

Ia mulai menjabat lagi sejak 27 Juli 2016. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu.

Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan saat itu.

Pada tahun 2004, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu.

Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar.

Sejak tahun 2008, ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Sebelumnya, Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998.

Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.

Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008[3] dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.

Dilansir kemenkeu.go.id, Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang masih aktif menjabat sebagai Menteri Keuangan di Era Jokowi sejak 27 Juli 2016.

Kembalinya Sri Mulyani merupakan kejutan bagi banyak pihak dan dianggap sebagai salah satu langkah terbaik yang pernah diambil oleh Jokowi selama dia menjabat.

Pada tahun pertamanya kembali menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani langsung melakukan sejumlah gebrakan, antara lain memangkas Rp6,7 triliun belanja Kementerian dan Lembaga yang dinilainya tidak efisien.

Kemudian. menahan Rp19,4 triliun Dana Alokasi Umum (DAU) ke 165 daerah dikarenakan posisi kas daerah yang masih tinggi, menunda pengucuran dana tunjangan profesi guru ke Pemerintah daerah dikarenakan adanya temuan kelebihan anggaran.

Selain itu, juga melobi langsung para pengusaha besar untuk meyakinkan mereka berpartisipasi dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Sri Mulyani dianggap mampu memperbaiki sistem perpajakan Indonesia lewat program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mana realisasi pembayaran tebusannya jauh melebihi proyeksi Bank Indonesia.

Dia juga menjadi sorotan karena berhasil menagihkan pajak perusahaan raksasa Google dan Facebook.

Pada tanggal 23 Oktober 2019, Sri Mulyani kembali dilantik dan dipercaya untuk membantu Jokowi sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Jabatan ini adalah jabatan Menteri Keuangan keempat kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda.  

Pada 11 Oktober 2021, Sri Mulyani juga menerima Distinguished Leadership and Service Award dari The Institute of International Finance. 

Penghargaan ini diberikan kepada individu-individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa dan konsisten terhadap perekonomian global dan sistem keuangan melalui kepemimpinan mereka.

Terbaru, pada tanggal 12 Desember 2023, Sri Mulyani menerima gelar kehormatan Honoris Causa Doctor of Laws dari Australian National University (ANU) sebagai pengakuan atas kontribusi dan kerja keras dalam pembangunan ekonomi, baik di Indonesia maupun internasional.

Sri Mulyani mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Indonesia pada 1986. Ia kemudian memperoleh gelar Master dan Doctor di bidang ekonomi dari University Illinois at Urbana-Champaign pada 1992. 

(*/Tribun-medan.com)