Mitigasi Hari H Pilkada 2024, KPU Sumut Buat Simulasi Pencoblosan di Siantar

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - KPU Provinsi Sumatra Utara menggelar menggelar simulasi pencoblosan kertas suara di Lapangan H. Adam Malik, Kota Pematangsiantar pada Rabu (23/10/2024) siang.

Simulasi ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran suasana hari H dan upaya memitigasi gangguan yang terjadi selama penyelenggaraan. 

Koordinator Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Utara, Raja Ahab Damanik mengatakan bahwa pemilihan Siantar sebagai lokasi simulasi dikarenakan kota ini memiliki sarana dan prasarana yang ideal, cuaca yang mendukung belakangan hari hingga terdapat sejumlah calon kepala daerah. 

"Pada Pilkada 27 November 2024 kali ini, ada dua jenis pemilihan yang kita laksanakan yaitu memiliki gubernur dan wakil gubernur kemudian Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota," kata Raja Ahab Damanik. 

Raja menerangkan, dengan dilaksanakannya simulasi ini KPU Provinsi Sumatera Utara maupun KPU kabupaten/kota se-Sumatera Utara bisa melihat dan menggambarkan seberapa lama proses pencoblosan sampai dengan perolehan hasil suara, dan menyerahkannya ke saksi-saksi terkait. 

Selain itu, KPU juga bisa memitigasi potensi keterbatasan sarana prasarana dan memaksimalkan fungsi Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS). Sebab apabila estimasi pencoblosan memakan waktu 6-7 jam pencoblosan, tentu dibutuhkan kesehatan yang maksimal dari petugas KPPS yang bertugas. 

"Kemudian, idealnya TPS itu berukuran 8 x 10 meter dengan tambahan pendingin ruang kipas angin. Tetapi ini bergantung dengan anggaran juga," kata Raja Ahab. 

Adapun pada saat simulasi pencoblosan kali ini, KPU Sumatera Utara membuat simulasi dengan memilih tiga pasang kepala daerah untuk Pilgub Sumatera Utara dan lima pasang kepala daerah untuk Pilkada Kota Pematangsiantar. 

"Untuk simulasi Pilgub Sumut, kita buat tiga pasangan calon dan untuk Pilkada Siantar kita buat lima pasangan calon supaya tidak menggambarkan dan mencerminkan jumlah paslon yang ada (real)," kata Raja Ahab. 

Raja juga mengingatkan bahwa setiap KPU Kabupaten/Kota harus memikirkan pemilih prioritas seperti ibu hamil, lansia, dan orang-orang yang memiliki keterbatasan waktu untuk mebcoblos. 

KPU/kabupaten kota juga diingatkan untuk menyediakan kertas suara tambahan yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang memiliki hak suara tetapi belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) setempat. 

"Kita juga menyediakan surat suara untuk pemilih khusus, yang mana dia bisa mencoblos tetapi tidak terdaftar di DPT. Namun domisili dan haknya sebagai pemilih itu ada, itu harus kita sediakan juga," kata Raja Ahab. 

(alj/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan