Pilkada 2024
Deklarasi Netralitas ASN, Pj Gubernur Sumut: Silahkan Awasi Kami, Jangan Tuduh Tanpa Bukti
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni secara terbuka meminta masyarakat mengawasi Aparatur Sipil Negara yang tidak netral pada Pilkada.
Penulis: Dedy Kurniawan | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni secara terbuka meminta masyarakat mengawasi Aparatur Sipil Negara yang tidak netral pada Pilkada serentak 2024. Dia berjanji akan menindak tegas ASN yang terlibat politik praktis pada Pilkada 2024.
Hal itu disampaikan pada acara Deklarasi Netralitas ASN dan Rapat Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rabu (23/10/2024).
"ASN harus menjaga roda pemerintahan, dan harus berjalan dengan lancar dalam kondisi apapun, ASN memang mempunyai hak pilih, namun ASN tidak ikut dalam politik praktis. Saya memohon kepada masyarakat dan media untuk saling mengawasi," ujar Agus Fatoni.
Imbauan netralitas ASN sudah dikeluarkan Pemprov Sumut sejak Juli lalu, dan sudah diedarkan ke seluruh 33 Kab/Kota yang ada di Sumatera Utara. Surat edaran itu bisa dijadikan pedoman untuk bisa menegakkan netralitas ASN.
"Kita tahu tanpa deklarasi ASN memang tidak diperbolehkan untuk memihak terhadap salah satu calon. Dan memang harus netral, aturan dan regulasinyapun sudah jelas, dan ini untuk mempertegas saja," ucap Agus.
Agus Fatoni juga mempersilhakan masyarakat dan media untuk selalu mengawasi pejabat secara keseluruhan. Bila ada yang terbukti terlibat politik praktis melanggar peraturan ASN akan ditindak tegas
"Silahkan masyarakat awasi kami semua, jika ada temuan ada pelanggaran, bila ada ASN tidak netral, dan ada bukti, akan saya tindak tegas, dan untuk di Kab/Kota akan ditindak oleh Bupati/Walikota. Pengawas ASN itu bermacam-macam, dan masyarakat tidak perlu khawatir, dan jangan menuduh sesuatu tanpa bukti yang membuat iklim semakin tidak kondusif," katanya.
Agus merinci, pengawas ASN itu ada lembaga Inspektorat, Bawaslu, ada APH, ada Gakkumdu. Dan ada insan media yang selalu berperan aktif mewartakan setiap peristiwa selama Pilkada 2024.
"Jadi cukup banyak, jadi kalau ada bukti silahkan beritahu, yang menjadi kewenangan saya akan ditindak tegas," ucapnya.
Pada deklarasi Netralitas ASN dihadiri petinggi Kejati Sumut, Polda Sumut, Danlanud, Danlantamal, KPU Sumut, Bawaslu Sumut, BIN. Juga kepala daerah serta jajaran Forkopimda Sumut dari Kabupaten dan Kota.
(Dyk/Tribun-Medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
| Statemen Saipullah-Atika Nasution setelah MK Tetapkan Menang Pilkada Madina secara Sah |
|
|---|
| DKPP Resmi Sanksi KPU Madina yang Langgar Kode Etik, Loloskan Berkas LHKPN Calon Bupati Nomor Urut 2 |
|
|---|
| Profil Komando Tarigan Wakil Bupati Terpilih Karo 2024, Berikut Rincian Harta Kekayaannya |
|
|---|
| Sidang Lanjutan Pilkada Madina Masuk Tahap Pembuktian, KPU Bawa 41 Alat Bukti |
|
|---|
| Paripurna Pengumuman Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Deli Serdang Digelar Senin Depan |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Penjabat-Pj-Gubernur-Sumatera-Utara-Agus-Fatoni-diwawancarai-u_.jpg)