NilaI Indeks Pembangunan Statistik Dairi Naik Jadi 2,13, Ini Kata Pj Bupati

TRIBUN-MEDAN.COM, SIDIKALANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dairi menyelenggarakan sosialisasi mengenai hasil Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dan evaluasi metadata statistik di Aula Hotel Mutiara, Jalan Parluasan, Kecamatan Sidikalang, pada Rabu (16/10/2024).

Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Bupati Dairi, Charles Surung Lamhot Bantjin, menekankan pentingnya data yang berkualitas untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

“Dengan data yang baik, kita dapat membangun Indonesia yang jaya dan maju. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting untuk dikumandangkan. Kita patut bersyukur bahwa Indeks Pembangunan Statistik Dairi pada tahun 2024 meningkat sebesar 0,45 poin menjadi 2,13, dengan predikat 'cukup',” ungkap Charles.

Peningkatan indeks ini, lanjut Charles, merupakan hasil kolaborasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Dairi yang menjadi target evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Ia juga mengimbau agar capaian ini dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Charles juga mengutip arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data dan teknologi terbaru dalam setiap sidang tahunan pemerintah.

"Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar instansi pusat dan daerah. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk," jelas Charles.

Ia juga menyebutkan bahwa untuk target penilaian EPSS Dairi tahun 2025, Dinas Perhubungan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dairi akan menjadi fokus pembinaan.

Sementara itu, Kepala BPS Dairi, Joel Roy Perangin-angin, menjelaskan bahwa statistik sektoral adalah statistik yang dikelola dan dihasilkan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

“Statistik sektoral ini sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok instansi pemerintah, dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik,” ungkap Joel.

BPS, lanjut Joel, berperan sebagai penyedia statistik dasar sekaligus pembina data statistik sektoral, guna memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh instansi pemerintah berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Untuk mengukur kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, kami menyusun mekanisme evaluasi yang menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik sebagai tolak ukur indikator,” tambahnya.

Joel juga menekankan bahwa EPSS bukan hanya sekedar kegiatan kewilayahan, melainkan juga upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan lintas sektoral secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

“Dengan demikian, instansi pemerintah dapat lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan lintas sektoral di lingkungan masing-masing,” tutupnya.

(Cr7/tribun-medan.com)