VIRAL Potret Makanan Atlet PON Aceh-Sumut Rp50 Ribu Per Kotak, Netizen: Bagusan Nasi Jumat Berkah

TRIBUN-MEDAN.com - Viral di media sosial penampakan makanan para atlet yang bertanding di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 Aceh-Sumut.

Makanan tersebut dinilai tak sesuai dengan harga Rp50 ribu per kotak.

Selain itu, makanan tersebut juga dinilai tak bergizi.

Sepanjang bergulirnya acara, terdapat berbagai keluhan yang datang dari para atlet. Salah satunya, mengenai konsumsi atau makanan.

Potret menu makanan atlet di PON 2024 ini pun beredar viral di media sosial.

Salah satu kompilasi videonya dibagikan oleh akun Instagram @undercover.id.

Dalam video pertama yang diduga direkam oleh salah satu atlet, mengeluhkan menu makanan yang tersedia.

"Inilah makanan hari-hari PON Aceh nih, atlet disuruh makan kering enggak berkuah ini, aduh," ucap perekam video.

Menu makanan yang terlihat yaitu satu porsi nasi, satu potong ayam, telur, dan beberapa potong wortel serta kacang panjang.

Dalam video lainnya, terlihat pula menu makanan atlet lain yang berisikan satu porsi nasi, satu potong ayam berbumbu, potongan sosis, dan potongan sayuran serta air mineral.

Kemudian, di video lainnya, menu makanan yang didapat yaitu satu bungkus nasi, dua potong tempe, satu potong ikan, satu potong ayam, beberapa potong kacang panjang, satu buah pisang, dan satu makanan ringan.

Selain makanan berat, ada pula boks makanan ringan yang berisi dua roti dan satu air mineral.

Adapun, harga satuan makanan atlet PON ini diduga sebesar Rp50.900 per porsi. Sedangkan makanan ringannya Rp18.900 per boks.

Sontak, potret menu makanan atlet di PON ini menuai berbagai komentar dari warganet.

"Wah ini makanan buat atlet? Bagusan nasi berkah Jumat," tulis seorang warganet.

"Apa ngga pada lemas itu atlet dikasih makan begitu?" kata warganet lainnya.

"Kesian atlet yang mau bertanding dapat asupan gizi kayak gitu doang," ucap warganet lainnya.

"Waduh anggarannya segitu isinya begitu," timpal warganet lainnya.

Menpora Sempat Terima Keluhan soal Makanan

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, menerima sejumlah catatan terkait pelaksanaan PON 2024 Aceh-Sumut.

Salah satu keluhan dari para atlet itu adalah persoalan makanan. 

Dito mengatakan, sedang menginventaris dari catatan-catatan dan evaluasi yang perlu ditingkatkan, mengingat waktu pelaksanaan PON berlangsung selama 12 hari hingga selesai. 

"Sedikit keluhan adalah makanan, tapi ini akan jadi catatan dan evaluasi," ucapnya, dikutip dari Kompas.com.

Namun, dia tidak menjelaskan secara detail keluhan makanan yang dimaksud. 

Dito hanya menjelaskan, persoalan makanan tidak hanya menjadi isu di PON saja, tetapi juga saat Sea Games, Asian Games, hingga Olimpiade.

"Makanan ini pasti selalu menjadi isu, baik itu dari porsinya, atau variabel jenis makanannya. Karena makanan ini, setiap orang itu memiliki ciri khas yang tidak sama," sebut Dito. 

"Tidak ada orang yang punya keseragaman selera. Kemarin kita di Paris, ini menjadi isu yang sangat besar juga. Jadi bukannya kita membela, tapi harus diketahui oleh seluruh orang. Bayangkan kita ada 38 provinsi, itu sudah sangat beragam nusantara," sambungnya.

Terkait keluhan makanan ini, Pemerintah Aceh dan PB PON Wilayah Aceh disebut sudah menyikapi secara langsung. 

"Kalau tidak salah malam ini ada rapat juga untuk mencari solusi terkait keluhan (makanan) tersebut," pungkasnya.

Menpora Laporkan Dugaan Penyelewengan Dana

Kini, Menpora Dito Ariotedjo hendak melayangkan gugatan resmi ke Kejaksaan dan Bareskrim Polri mengenai dugaan penyelewengan dana.

Laporan itu berdasarkan banyaknya sejumlah masalah yang terjadi selama penyelenggaraan PON 2024 Aceh-Sumut.

Beberapa persoalan itu, misalnya, akses ke GOR Voli Indoor Sumut Sport Center yang belum rampung, keterlambatan distribusi konsumsi atlet dan ofisial, kamar mandi kotor dan minimnya air bersih, hingga keterlambatan bus atlet.

"Akan proses resmi ke Kejaksaan dan Bareskrim terkait dugaan atau potensi penyelewengan penyelenggaraan PON XXI 2024 di daerah Sumut dan Aceh," kata Menpora, saat dihubungi wartawan, Rabu (11/9/2024).

Ia pun berharap agar polisi dan kejaksaan dapat melakukan pendampingan setelah koordinasi itu dilakukan. 

Sebab, kedua instansi ini menjadi satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON XXI 2024 dalam Keppres Nomor 24 tahun 2024.

"Kebetulan Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri menjadi satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON XXI 2024 dalam Keppres No 24 tahun 2024," ujarnya.

"Semua hal yang dilaporkan terkait keluhan pelaksanaan pasti dijadikan bahan untuk pendampingan dan pelaporan," ungkapnya.

(*/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id