ADIAN NAPITUPULU Sebut Pencopotan Yasonna Ada Kaitannya dengan Pilgub Sumut, Dukung Edy Rahmayadi

TRIBUN-MEDAN.com - Politisi PDIP Adian Napitupulu menilai pencopotan Yasonna Laoly dari jabatan Menkum HAM ada kaitannya dengan Pilgub Sumut. 

Menurut Adian, Yasonna terpantau hadir dalam deklerasi Edy Rahmayadi di Medan. 

Sedikit memberitahu, Edy Rahmayadi merupakan calon gubernur Sumut yang diusung PDIP. 

Adian turut meminta agar Jokowi memberi alasan terkait pencopotan Yasonna Laoly. 

Adian menyebut walau reshuffle adalah hal prerogatif presiden tetapi tetap penting bagi publik untuk tahu alasan lahirnya sebuah keputusan.

“Artinya bahwa menjadi penting, pengambilan keputusan ini karena apa? Yasonna itu sudah 2 periode bersama Jokowi sejak 2014. Apakah reshuffle ini adalah menukar teman lama dengan teman baru adalah sebuah kebiasaan?” Kata Adian dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, di Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

“Ataukah memang ada hubungan kehadiran Pak Yasonna di deklarasi Edhy Rahmayadi? Ataukah ada hubungan perpanjangan massa jabatan DPP PDIP ada penambahan yang ditandatangani pak Yasonna atau ada apa?”

“Atau jangan-jangan ada produk hukum yang akan dikeluarkan dalam waktu 43 hari ini yang mungkin tidak disetujui oleh Pak Yasonna atau Pak Yasonna dianggap sebagai gangguan atau hambatan untuk mengeluarkan produk hukum dalam 43 hari terakhir ini?” tegas Adian.

Baca juga: Raih Peringkat 3 Terbaik, Polres Sergai Dukung Komitmen PN Sei Rampah dalam Mewujudkan Keadilan

Baca juga: Detik-detik Personel Polda Sumut Kejar Kurir Sabu 5 Kg, Kaki Ditembak karena Melawan

Baginya, wajar bila publik mempertanyakan apakah reshuffle itu akan berguna bagi rakyat dalam menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan, tutupnya pabrik, banyaknya PHK dan lain-lain.

“Wajar jika rakyat bertanya, apakah reshuffle ini juga menjawab tantangan bagi para pelajar mahasiswa, kaum pendidikan, sebagai solusi problem-problem yang ada, atau reshuffle ini hanya menjawab kepentingan kekuasaan saja?" tegasnya.

Pertanyaan rakyat demikian karena pemerintahan sama sekali tak menjelaskan alasan reshuffle.

“Ketika dia tidak menjelaskan oleh negara terkait peristiwa reshuffle ini, maka itu artinya rakyat diperbolehkan bebas untuk menafsirkan, bebas menduga-duga. ini apa? Kan bebas mencari kesimpulan, kenapa? Nggak ada jawaban,” jelas Adian.

Adapun, hari ini Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju.

Dalam perombakan kabinet ini, Jokowi mencopot kader PDIP Yasonna. Dia digantikan Supratman Andi Agtas.

Jokowi juga mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arfin Tasrif. Dia digantikan Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sementara posisi Kepala BKPM/ Menteri Investasi dijabat Rosan Roeslani.

Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.

Lalu, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai badan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

PDIP Anggap Hal Biasa

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Sadarestuwati mengatakan, pencopotan kadernya Yasonna Laoly dari Menteri Hukum dan HAM merupakan hal yang wajar.

"Reshuffle adalah mutlak hak prerogatif presiden," kata Sadarestuwati kepada Tribunnews.com, Senin (19/8/2024).

Sadarestuwati menegaskan, presiden berhak untuk mencopot menterinya apabila dirasa kurang cocok.

"Bila presiden merasa ada ketidakcocokan dalam hal apapun, maka presiden bisa melakukan pergantian terhadap menteri-menteri yang merupakan pembantu presiden tersebut," ujarnya.

Karenanya, anggota Komisi V DPR RI ini meminta reshuffle atau perombakan kabinet tak ditanggapi secara berlebihan.

"Jadi ini adalah hal yang wajar, tidak perlu di tanggapi secara berlebihan," ungkap Sadarestuwati.

Adapun, hari ini Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju.

Dalam perombakan kabinet ini, Jokowi mencopot kader PDIP Yasonna. Dia digantikan Supratman Andi Agtas.

Jokowi juga mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arfin Tasrif. Dia digantikan Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sementara posisi Kepala BKPM/ Menteri Investasi dijabat Rosan Roeslani.  

Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.

Lalu, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai badan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketua DPP PDIP Yasonna Hamonangan Laoly di-reshuffle dari jabatan Menkumham digantikan elite Gerindra, Supratman Andi Agtas.

PDIP menegaskan tengah fokus mempersiapkan kontestasi pilkada dan tak mempersoalkan reshuffle Yasonna tersebut.

"Kita menganut sistem presidensial. Artinya, presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri. Itu hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden. Jadi kalau presiden memberhentikan menteri itu kita hormati sebagai kewenangan beliau," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada wartawan, Senin (19/8/2024).

Said mengatakan kader-kader PDIP yang menjabat sebagai menteri telah diserahkan untuk berkontribusi di pemerintahan.

Dia menuturkan partainya menghormati apapun keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) apabila melakukan pergantian menteri.

"Kedua, semua kader PDI Perjuangan yang sekarang menjabat sebagai menteri telah kita wakafkan untuk kebaikan sebesar-besarnya bagi optimalnya jalannya pemerintahan. Jadi kalau Presiden Jokowi memandang perlu ada evaluasi atau kebutuhan lainnya sehingga sejumlah kader PDI Perjuangan diberhentikan, ya kita hormati itu," kata Said.

"Sehingga tidak mungkin kami meratapi itu, karena begitulah mekanisme tata negara kita. Apalagi kami akan mengawal pemerintahan ini sampai berakhir di bulan Oktober sesuai amanat kongres dan ini kami junjung tinggi keputusan kongres tersebut karena bagian dari ketaatan kepada konstitusi kami. Lagi pula, per Oktober nanti pemerintahan berganti ke Pak Prabowo," ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menegaskan PDIP tengah fokus mempersiapkan pilkada. Menurutnya, partai berlogo banteng moncong putih itu perlu strategi terbaik untuk menyukseskan calon yang diusung di tiap daerah.

"Kami lebih fokus memikirkan tentang pemenangan pilkada. Sebab, pilkada serentak ini memiliki makna penting sebagai bentuk pengabdian kader-kader PDI Perjuangan, untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Sebab, jalannya pemerintahan di daerah akan berdampak maju mundurnya daerah. Apalagi pilkadanya serentak sehingga kami harus memikirkan strategi yang terbaik untuk menyukseskan calon-calon yang kami usung dan dukung," ujarnya.

Senada dengan Said, jubir PDIP Chico Hakim menyerahkan keputusan soal pergantian menteri kepada presiden. Namun, Chico menyinggung adanya kejanggalan terkait pencopotan Yasonna itu.

"Pergantian menteri, pencopotan, penunjukan itu hak prerogatif presiden, kami tidak mempermasalahkan hal tersebut tapi saya rasa masyarakat bisa menilai ada semacam cukup janggal dan tidak pernah sepertinya terjadi sebelum-sebelumnya pergantian menteri ini dilakukan kurang lebih dari dua bulan di masa presiden akan berakhir," kata Chico.

"Namun tentu ada pertimbangan-pertimbangan sendiri yang ini tidak boleh dimasalahkan," imbuhnya.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan