Pj Gubernur Diganti Mendagri, Inflasi Sumut Masuk 10 Besar Tertinggi Nasional di Masa Hassanudin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Provinsi Sumatra Utara masuk daftar 10 daerah dengan inflasi tertinggi secara nasional di masa Penjabat Gubernur Hassanudin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 9 Juni 2024, 10 daerah tersebut yakni Papua Tengah, Gorontalo, Papua Barat, Riau, Sumatera Utara, Papua Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Bengkulu, dan Kepulauan Riau.

Di tingkat kabupaten, yakni Nabire, Minahasa Selatan, Kampar, Gorontalo, Minahasa Utara, Tolitoli, Pasaman Barat, Karo, Labuhanbatu, dan Aceh Tengah. Sementara di tingkat kota, yaitu Ambon, Padangsidimpuan, Sibolga, Medan, Dumai, Pematangsiantar, Batam, Bukittinggi, Tual, dan Padang.

Sebelumnya, pada rapat dengan kepala daerah tanggal 10 Juni 2024, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) jangan terlena meski inflasi secara nasional terkendali sebesar 2,84 persen per Mei 2024. Ini mengingat kondisi inflasi di masing-masing daerah masih beragam, bahkan ada yang di atas rerata nasional.

Ia mengimbau kepala daerah yang angka inflasinya masih tinggi dapat lebih bekerja keras dalam melakukan pengendalian. Dirinya menekankan kepala daerah agar mampu menemukan penyebab tingginya inflasi, apakah dari aspek suplai atau distribusi barang.

Dirinya pun menyebutkan sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai Pemda seperti cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah. “Ini perlu mungkin saya kira pantau strategi dari Kementan, atau dari daerah-daerah, bagaimana untuk mendongkrak produksi bawang merah di tempat-tempat yang selalu minus atau defisit,” ujar Mendagri.

Sementara itu, BPS mencatat pada Mei 2024, inflasi year on year (y/y) Provinsi Sumut sebesar 4,26 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Karo sebesar 5,37 persen dan terendah di Kota Gunungsitoli sebesar 3,51 persen.

Faktor pemicu terjadinya inflasi adanya kenaikan sejumlah harga komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.

Diganti Mendagri

Diketahui per 24 Juni 2024, Pj Gubernur Sumut akan diganti dengan Agus Fatoni yang merupakan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Berdasarkan keterangan Kabiro Otonomi Daerah Sumut, Harianto Butarbutar, pergantian ini dilakukan atas kewenangan Kemendagri.

"Mungkin ada evaluasi yang dilakukan. Itu sepenuhnya kewenangan Kemendagri," ujarnya.

Di masa Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Agus Fatoni beberapa kali hadir di Musrenbang Pemprov Sumut untuk menyampaikan terkait kebijakan keuangan daerah dan pembangunan. Ia hadir untuk memberikan arahan dari Kemendagri kepada kepala daerah di Sumut.

(cr14/tribun-medan.com)