KUASA Hukum Pegi Setiawan Sindir Soal Polri Peringkat 2 Kepuasan Publik: Coba Telusuri ke Masyarakat

TRIBUN-MEDAN.com - Pencapaian Polri meraih peringkat dua kepuasan publik disorot kuasa hukum Pegi Setiawan, tersangka pembunuhan Vina dan Eky. 

Sugianti Iriani mengatakan bahwa klaim meraih indeks kepercayaan publik hingga 80 persen itu dianggap tak sesuai dengan kenyataan. 

Apalagi, kata Sugianti banyak kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. 

Menurutnya, Polisi melakukan tindakan salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. 

"Ya polisi mengklaim tingkat kepercayaannya masih di atas 90 persen oleh masyarakat."

"Padahal faktanya banyak masyarakat yang sudah tidak percaya lagi dengan pihak kepolisian," ujar Sugianti kepada Tribun, Sabtu (22/6/2024).

Ia menegaskan, bahwa klaim tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Coba polisi menelusuri terhadap masyarakat itu, kepercayaan mereka sudah turun drastis."

"Bahkan ada masyarakat yang mengatakan tidak ingin anaknya bekerja sebagai polisi, itu kan tandanya masyarakat sudah ga percaya polisi," ucapnya.

Menurut Sugianti, penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian terutama terjadi setelah kasus Vina Cirebon kembali mencuat.

"Penurunan tingkat kepercayaan kepada kepolisian terutama hadir di saat kasus Vina ini kembali ramai."

"Bahkan kesannya jatuh sekali tingkat kepercayaan masyarakat ke polisi tuh," jelas dia.

Selain itu, Sugianti juga mengkritik penanganan kasus Vina Cirebon oleh pihak kepolisian.

Ia menyoroti pernyataan Kapolri yang menyebut bahwa bukti-bukti dalam kasus tersebut lemah.

"Kapolri juga sudah mengatakan bahwa penyidik dalam menangani kasus Vina Cirebon bukti-buktinya lemah."

"Sebab, scientific crime investigation-nya tidak ada, atau bukti terkait pembunuhannya tidak ada, sangat lemah," katanya.

Baca juga: SIARAN LANGSUNG Turki Vs Portugal Sedang Berlangsung, Tonton di Sini Live Streaming Euro via HP

Baca juga: JELANG Sidang Praperadilan Pegi Setiawan, Kapolri Singgung Polda Jabar Agar Tunjukkan Bukti Ilmiah

Ia menuduh kepolisian terburu-buru dan memaksakan diri dalam menangani kasus tersebut.

"Kondisi seperti itu, berarti polisi memaksakan diri, terburu-buru."

"Buktinya lemah tapi tetap saja dipaksakan bahwa Pegi Setiawan sebagai pelaku, padahal buktinya sangat lemah," ujarnya.

Sampai saat ini, kasus Vina Cirebon sendiri masih menjadi perhatian publik, dengan banyak pihak yang mempertanyakan keabsahan bukti-bukti yang digunakan dalam proses penyidikan.

Polri Raih Kepuasan Publik Berdasarkan Survei Litbang Kompas

Institusi Polri mengalami peningkatan indeks kepuasan publik. Kenaikan indeks kepuasan publik ini berdasarkan Survei Litbang Kompas sepanjang  27 Mei 2023 hingga 2 Juni 2024. 

Penilaian ini mendapatkan respons negatif dari warganet. Banyak yang mengakitkan dengan kinerja Polri di kasus Vina Cirebon. 

Diketahui, kasus Vina Cirebon menampilkan banyak kejanggalan. Mulai dari dugaan salah tangkap dan rekayasa kejadian. 

Polri dianggap belum mampu menuntaskan masalah yang terjadi pada 27 Agustus 2016 yang mengakibatkan sepasang remaja Vina dan Eky tewas dengan mengenaskan. 

Warganet menganggap kasus ini belum terpecahkan dengan sempurna. 

Di samping itu, survei menyatakan kinerja Polri memuskan publik. 

Tercatat pada tahun 2024 jumlah masyarakat yang puas dengan kinerja Polri sebanyak 73,1 persen, naik cukup tinggi dibandingkan tahun 2022 yang hanya 65,7 persen.

Sisanya sebanyak 22,5 persen responden menilai buruk, dan selebihnya menjawab tidak tahu.

Jumlah ini menempatkan posisi Polri di posisi kedua. 

Selain lembaga pemerintah, berdasarkan survei, publik puas dengan kinerja Joko Widodo dan Maruf Amin. Kepuasan itu mencapi 78 persen. 

Sekurangnya terdapat tujuh lembaga yang dinilai publik berhasil menunjukkan jaminan perlakuan hukum yang sama. Berikut uraiannya.

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

89,4 persen responden mengaku puas dengan kinerja lembaga satu ini. Hanya 2,9 persen responden yang menilai buruk, dan 7,3 persen memilih tidak tahu. Tingkat kepuasan itu meningkat jika dibandingkan dengan data 2020 sejumlah 84 persen.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Tercatat pada tahun 2024 jumlah masyarakat yang puas dengan kinerja Polri sebanyak 73,1 persen, naik cukup tinggi dibandingkan tahun 2022 yang hanya 65,7 persen. Sisanya sebanyak 22,5 persen responden menilai buruk, dan selebihnya menjawab tidak tahu.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Sebanyak 68,6 persen responden menilai kinerja DPD telah baik, naik 5 persen dibanding tahun 2022. Responden menjawab tidak tahu berimbang dengan yang menilai buruk sebanyak 15,7 persen.

4. Kejaksaan Republik Indonesia

2. dua persen dari tahun 2022, sebanyak 68,1 persen responden mengaku puas dengan kinerja kejaksaan. Sisanya sebanyak 11,9 persen publik menilai buruk dan selebihnya menjawab tidak tahu.

5. Mahkamah Agung (MA)

Kepuasan publik terhadap lembaga satu ini juga naik dua persen dari tahun 2022 menjadi sebanyak 64,8 persen. Masyarakat yang menilai buruk hanya berjumlah 16,5 persen.

6. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pada 2022 tingkat kepuasan masyarakat terhadap DPR tercatat hanya 48,1 persen. Tahun ini, angkanya meningkat drastis menjadi 62,2 persen. Hanya sekitar 28,5 persen masyarakat yang menilai buruk.

7. Mahkamah Konstitusi (MK)

Juga naik dua persen, masyarakat yang puas dengan kinerja MK tahun ini sejumlah 61,4 persen. Untuk yang tidak puas atau menilai buruk hanya berjumlah 19,3 persen.

Demikian data terbaru mengenai peningkatan kepuasan masyarakat terhadap lembaga pemerintan. Dalam konteks public relations (PR), kepuasan publik yang tercipta akan berbanding lurus dengan peningkatan citra positif suatu organisasi.

Respons Negatif Warganet

Kabar ini turut mendapatkan komentar pedas dari warganet. Warganet meninggalkan komentar kritikan terkait pencapaian ini di akun twitter (X) @Divisi Humas Polri. 

"Menurut hasil survei Litbang Kompas terkait citra Lembaga negara yang diselenggarakan pada 27 Mei-2 Juni 2024 melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. TNI-Polri menjadi Lembaga dengan citra positif teratas. Diketahui, tingkat kepercayaan metode tersebut mencapai 95 persen dengan margin of error plus minus 2,83 persen ."

@wanto0110
Alhamdulillah dapat peringkat Pertama POLISI Terkorup di Asia Tenggara

Bravo TNI????????????????????????
Pejuang Keadilan

@AHijaualam
Aku ora melu maido, wes sak karep-karepe, cuma nyaluk tolong tulungono aku dadi korban Oknum Penyidik Polda Jatim, dokumen bukti tekku digelapno

kreatorjitu
@AwikF88383
GK kliru ta..???????????????

A.brata????????
@Abrata73647759

Pertahankan buang oknum2 yg membuat citra lembaga memburuk.
Tegakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(*/tribun-medan.com)